Parlemen Eropa Mengabaikan KTT G20 yang Diselenggarakan Arab Saudi

Parlemen Eropa telah menyetujui rencana untuk mengizinkan Uni Eropa menghadiri KTT G20 yang diselenggarakan oleh Arab Saudi dengan delegasi tingkat rendah di tengah kekhawatiran pelanggaran hak asasi manusia oleh rezim Saudi.

Agenda KTT G20 yang diselenggarakan secara virtual pada November ini akan fokus membahas perang melawan penyebaran Corona yang dipimpin oleh Raja Salman bin Abdulaziz dari Arab Saudi.

Arab Saudi menjadi tuan rumah KTT G20 dengan menunjukkan perilaku yang melanggar hak asasi manusia oleh para pemimpinnya, penindasan di dalam negeri terhadap oposisi Saudi, serta perang dan pembantaian Yaman yang terus berlanjut telah membuat marah banyak organisasi dan organisasi hak asasi manusia internasional, serta mereka telah berulang kali mereaksi kebijakan anti kemanusiaan Arab Saudi.

Dua tahun setelah pembunuhan brutal Jamal Khashoggi, wartawan Saudi yang kritis, bukan hanya para pelakunya tidak dihukum, sebaliknya, penindasan terhadap para pembangkang dan kritik telah meningkat di negara ini. Seperti yang dilaporkan Guardian baru-baru ini, tren di Arab Saudi dalam beberapa tahun terakhir mengikuti pola yang jelas. Sejak Muhammad bin Salman menjadi Putra Mahkota Arab Saudi, Riyadh secara brutal menekan oposisi apa pun, tidak peduli siapa pun dia.

"Tidak ada gambar tentang penjara Arab Saudi dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi di balik tembok penjara," kata Ziad Barakat, seorang pakar politik.

Pekan lalu, 24 negara mengeluarkan pernyataan terhadap Arab Saudi atas pelanggaran hak asasi manusia yang berulang, yang dibacakan pada pertemuan Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa. Negara-negara yang menyusun pernyataan tersebut mengungkapkan keprihatinan mereka yang mendalam atas penganiayaan pihak berwenang Saudi terhadap oposisi, penahanan ilegal, penyiksaan dan diadakannya persidangan sepihak terhadap aktivis masyarakat sipil, terutama jurnalis dan wanita.

Kelanjutan perang di Yaman dan pembunuhan anak-anak dan warga sipil di negara ini adalah masalah lain yang jelas merupakan pelanggaran hak asasi manusia oleh Arab Saudi dan sekutunya. Kementerian Hak Asasi Manusia Yaman baru-baru ini melaporkan kejahatan perang koalisi Saudi; 16.771 warga sipil Yaman tewas dan setidaknya 26.359 terluka dalam perang enam tahun terhadap koalisi Yaman. Begitu juga, koalisi Saudi selama enam tahun perang terhadap Yaman, telah melakukan ribuan serangan darat, laut, dan udara di wilayah sipil negara itu, yang mengakibatkan lebih dari 4 juta dan 147 ribu orang Yaman mengungsi.

Organisasi hak asasi manusia dan kebebasan yang berbasis di Jenewa, SAM, dalam sebuah laporan tentang penyiksaan terhadap tahanan Yaman dan pelanggaran hak-hak mereka di penjara Saudi, menyebut penjara dan fasilitas penahanan para tahanan Yaman di Arab Saudi tidak memenuhi standar minimum yang disyaratkan, dan para tahanan ini disiksa oleh tentara dan petugas Saudi.

"Kementerian Hak Asasi Manusia Yaman sedang mempersiapkan kasus dan dokumen tentang kejahatan koalisi agresor Saudi terhadap orang-orang tertindas di Yaman dan pembunuhan mereka, untuk membawa pelaku utama kejahatan ini ke pengadilan internasional," kata Ali al-Dailami, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Yaman.

Para pejabat Eropa mengecam rezim Saudi atas pelanggaran hak asasi manusia, ketika banyak di antaranya adalah penjual besar senjata dan peralatan militer ke Riyadh. Menurut laporan yang diterbitkan, Arab Saudi berada di beberapa negara teratas di dunia dalam hal pembelian senjata. Menurut tinjauan tahunan Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm "SIPRI", Arab Saudi telah menjadi importir senjata terbesar di dunia antara tahun 2014 dan 2018, dengan pertumbuhan 192% dibandingkan dengan 5 tahun lalu, dan tren ini terus berlanjut.

Kelanjutan kebijakan anti-kemanusiaan Arab Saudi sekarang telah menyebabkan para pejabat Eropa, di bawah tekanan dari opini publik, untuk mengurangi tingkat kehadiran mereka di KTT G20. Sebuah keputusan Eropa yang mengirim pesan politik kuat ke Arab Saudi, terutama menjelang peringatan dua tahun pembunuhan Jamal Khashoggi. Tampaknya tekanan opini publik dan lembaga-lembaga sipil hak asasi manusia di satu sisi dan berlanjutnya serta peningkatan kejahatan Saudi di sisi lain, kini tidak memungkinkan bahkan sekutu Saudi untuk mengabaikan kejahatan ini.