Trump dan "Kartu Iran" dalam Kampanye Pilpres AS
Menjelang Pilpres AS, Donald Trump mengklaim keberhasilannya dalam masalah kebijakan luar negeri AS, termasuk isu Iran.
Presiden AS dalam sebuah wawancara mengklaim akan mencapai kesepakatan luar biasa dengan Iran dalam waktu satu bulan, jika memenangkan pilpres 2020. "Jika saya menang, saya akan membuat kesepakatan luar biasa dengan Iran dalam waktu satu bulan," kata Trump.
Menanggapi pertanyaan mengenai apa yang diklaimnya sebagai perjanjian luar biasa dengan Iran tersebut, Trump menyebutnya sebagai "Kesepakatan tentang perlucutan senjata nuklir,".
Setelah memegang kunci Gedung Putih, Trump berkali-kali mengkritik JCPOA, dan akhirnya meninggalkan perjanjian nuklir yang ditandatangani di era Obama pada 8 Mei 2018. Ia memberlakukan sanksi sepihak paling parah terhadap Tehran dalam rangka kampanye tekanan maksimum terhadap Iran.
Trump juga berjanji untuk membujuk Iran agar datang ke meja perundingan demi mencapai kesepakatan yang lebih baik dalam pandangannya, dengan menarik diri dari JCPOA dan menjalankan kampanye tekanan maksimum.
AS berambisi memaksa Tehran menyerah terhadap tuntutan Washington yang dibuat oleh Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo pada Mei 2018, dengan menyerukan penghentian total program nuklir Iran, penghentian program rudalnya, dan diakhirinya tindakan regional Iran. Padahal, tujuan Washington sebenarnya untuk melucuti kekuatan Iran dan menyerah total kepada AS.
Namun, perlawanan rakyat Iran terhadap sanksi-sanksi AS telah mematahkan semangat pemerintahan Trump, yang telah mengambil langkah-langkah provokatif seperti menempatkan IRGC dalam daftar organisasi teroris, membunuh Letjen Qassim Soleimani, komandan Pasukan Quds IRGC, dan memboikot sejumlah pejabat tingginya. Pada saat yang sama, AS terus-menerus menjatuhkan sanksi kepada bank, perusahaan, dan individu baru serta badan hukum Iran dengan berbagai dalih.
Pada saat yang sama, Trump menyerukan pembicaraan dengan Iran. Namun, konsep negosiasinya berupa dikte sepihak Washington terhadap Tehran, sehingga Iran harus menerimanya tanpa syarat apapun. Wajar kiranya jika masalah ini tidak pernah diterima oleh Iran yang terus melakukan perlawanan maksimum terhadap AS.
Mantan Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional (IAEA) Mohammad ElBaradei telah menekankan bahwa kebijakan tekanan maksimum AS terhadap Iran tidak berhasil.
Bahkan politisi senior AS sendiri menyadari bahwa kampanye tekanan maksimum Gedung Putih terhadap Tehran selain membuat situasi lebih sulit bagi kehidupan masyarakat Iran, juga menyebabkan pemerintahan Trump tesisolasi di dunia.
Alex Vatanka, Direktur Program Iran di Middle East Institute yang berpusat di Washington menilai Amerika Serikat dibiarkan sendirian oleh mitranya sendiri dalam melancarkan pendekatannya terhadap Iran.
Pada saat yang sama, Republik Islam Iran telah mengambil posisi yang jelas dan tegas dalam menanggapi keinginan berulang pemerintahan Trump untuk bernegosiasi dengan Tehran.
"Kembalinya Amerika Serikat ke kesepakatan nuklir adalah langkah pertama yang harus mereka ambil," kata Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif dalam sebuah wawancara mengenai persyaratan Tehran untuk negosiasi dengan AS.
Selain itu, Amerika Serikat juga harus menebus kerusakan yang telah dilakukannya terhadap rakyat Iran, serta langkah-langkahnya yang melemahkan kesepakatan nuklir internasional.
Pada saat yang sama, Iran telah berulangkali menyatakan bahwa mereka hanya berkomitmen terhadap kesepakatan nuklir JCPOA dan tidak akan tunduk pada tuntutan Washington mengenai rudal, masalah regional, hak asasi manusia dan sejenisnya.(PH)
