Kesepakatan Baru Malaysia dan Cina Soal Laut Cina Selatan

Malaysia dan Cina sepakat menetapkan kode etik guna segera menyelesaikan perselisihan di Laut Cina Selatan. Yang Jiechi, Menteri Luar Negeri Cina, menggelar pertemuan terpisah dengan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, Menlu Anifah Aman, dan Menteri Pertahanan Malaysia, Hishamuddin Husein, di Putrajaya, terkait perselisihan di Laut Cina Selatan.

Negara-negara anggota ASEAN sebelumnya mengharapkan ditentukannya kode etik dan tercapainya sebuah mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan wilayah dengan Cina melalui jalur diplomatik.

Cina dan 10 negara anggota ASEAN pada 2002 menggapai kesepakatan tidak mengikat di Phnom Penh, Kamboja, di mana dokumen tersebut menetapkan garis-garis besar perundingan mendatang dan kode etik sebagai rambu-rambu guna menghindari bentrokan. Di sisi lain, semua pihak yang terlibat konflik juga bersepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui perundingan damai serta menjaga komitmen terhadap ketentuan internasional.

Menurut pengamat politik, sejumlah anggota ASEAN termasuk Vietnam, Filipina dan Malaysia, berselisih dengan Cina terkait status perbatasan di Laut Cina Selatan. Dalam beberapa bulan terakhir, isu ini menjadi tantangan serius dalam hubungan mereka dan masalah regional. Sedemikian rupa sehingga Filipina mengajukan gugatan atas Cina di Mahkamah Internasional Den Haag, sementara Vietnam menandatangani kesepakatan keamanan dengan Amerika Serikat dan bahkan menggelar manuver militer bersama. Transformasi tersebut membuat kondisi di Laut Cina Selatan bernuansa militer dan keamanan.

Protes Cina atas masuknya kapal Amerika Serikat ke perairan yang diklaim milik Beijing di Laut Cina Selatan, menambah tensi di kawasan. Lu Kang, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, menilai kehadiran kapal tempur Amerika Serikat di dekat kepulauan Nansha, tanpa seijin Beijing, sebagai langkah ilegal.

Ini berarti bahwa Amerika Serikat sedang memanfaatkan perselisihan negara-negara anggota ASEAN dengan Cina untuk memperkokoh kehadiran militernya di kawasan tersebut. Sementara menurut Beijing, dengan menyeret Amerika ke dalam konflik ini, negara-negara regional seperti Filipina sedang "main gertak dan ancaman."

Oleh karena itu, Lu Kang menyatakan bahwa Beijing tetap komitmen pada upaya damai dan sebuah politik pertahanan nasional yang sepenuhnya bersifat defensif. Dijelaskannya, sejak pembentukan Republik Rakyat Cina pada 1949, negara ini telah menyelesaikan masalah perbatasannya dengan 12 dari 14 negara tetangganya melalui perundingan dan penghormatan hak-hak sejarah, sesuai dengan aturan hukum internasional yang ada. Oleh karena itu Beijing juga siap menyelesaikan masalah yang ada di Laut Cina Selatan melalui cara-cara yang sama.

Akan tetapi langkah Filipina mengajukan gugatan ke Mahkamah Internasional Den Haag, dinilai Cina tidak menyelesaikan masalah dan justru meningkatkan gejolak di Laut Cina Selatan.

Menurut pengamat politik, kesepakatan Cina dan Malaysia untuk menyelesaikan perselisihan di Laut Cina Selatan melalui perundingan damai, diplomasi dan penentuan kode etik, akan menjadi pengalaman tepat dalam hal ini. (MZ)