Amerika Tinjauan dari Dalam 13 Februari 2021
https://parstoday.ir/id/news/world-i91268-amerika_tinjauan_dari_dalam_13_februari_2021
Dinamika Amerika Serikat selama beberapa hari terakhir diwarnai berbagai isu di antaranya mengenai langkah presiden AS, Joe Biden membentuk tim khusus menghadapi Cina.
(last modified 2025-09-18T07:54:19+00:00 )
Feb 13, 2021 09:54 Asia/Jakarta
  • Presiden AS, Joe Biden
    Presiden AS, Joe Biden

Dinamika Amerika Serikat selama beberapa hari terakhir diwarnai berbagai isu di antaranya mengenai langkah presiden AS, Joe Biden membentuk tim khusus menghadapi Cina.

Selain itu, tentang pernyataan Biden yang tidak akan mencabut sanksi terhadap Iran, Jaksa sidang pemakzulan Trump menyinggung statemen Rahbar, pandangan Gedung Putih bahwa Trump tidak bisa menjaga informasi rahasia AS, citra partai Republik AS anjlok akibat ulah anggotanya sendiri, dan hasil polling yang menunjukkan sepertiga rakyat AS tidak mempercayai efektivitas vaksin Covid-19.

 

Bendera AS dan Cina 

 

Biden Bentuk Tim Khusus Lawan Cina

Presiden AS, Joe Biden telah membentuk tim khusus untuk menghadapi Cina yang dipandang Washington saat ini sebagai salah satu rival utamanya.

Joe Biden dalam rekomendasinya kepada Kementerian Pertahanan AS hari Rabu (10/2/2021) mengatakan, "Tim ini akan membantu menyusun peta jalan yang kuat dalam menangani masalah yang berhubungan dengan Cina,".

"Isu ini membutuhkan upaya pemerintah, kerja sama antara semua pihak di Kongres, aliansi dan kemitraan yang kuat. Dengan cara ini, kita akan bisa menghadapi tantangan Cina dan memastikan bahwa rakyat Amerika akan memenangkan persaingan di masa depan," tegasnya.

Dalam pidatonya baru-baru ini, Presiden AS Joe Biden menggambarkan Cina sebagai saingan paling serius Amerika.

Sikap interventif Washington terhadap masalah internal Cina seperti isu Muslim Uighur di Xinjiang, protes di Hong Kong, Tibet, dan beberapa sengketa perdagangan antara kedua negara telah menuai kecaman dari Beijing.

 

 

Biden: AS Tidak akan Mencabut Sanksi terhadap Iran

Presiden Amerika Serikat Joe Biden, mengatakan Amerika tidak akan mencabut sanksi terhadap Iran sebagai sarana untuk melanjutkan negosiasi.

“Tehran perlu menghentikan kegiatan pengayaan uraniumnya terlebih dahulu,” kata Biden dalam wawancara dengan televisi CBS pada hari Minggu (7/2/2021).

Pemerintah AS secara sepihak menarik diri dari kesepakatan nuklir dengan Iran pada tahun 2018 dan mengembalikan sanksi-sanksi terhadap Tehran.

“Iran harus menghentikan pengayaan uranium terlebih dahulu untuk meraih setiap kemajuan,” tegas Biden tanpa menyinggung pelanggaran AS terhadap kesepakatan nuklir JCPOA.

Setelah AS keluar dari JCPOA, Iran sesuai dengan mekanisme yang terdapat dalam kesepakatan, mengambil beberapa tindakan termasuk memperkaya uranium ke tingkat 20 persen.

Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif, mengatakan tindakan Tehran sesuai dengan butir kesepakatan nuklir dan AS harus melaksanakan komitmennya secara penuh.

Republik Islam menekankan bahwa jika pemerintah AS mencabut semua sanksi kejam terhadap rakyat Iran dan kembali ke dalam JCPOA tanpa prasyarat, Tehran juga akan kembali memenuhi kewajiban nuklirnya.

 

Kongres AS

 

Jaksa Sidang Pemakzulan Trump Singgung Statemen Rahbar

Jaksa penuntut kasus pemakzulan Donald Trump menilai hasutan Trump yang memicu aksi penyerangan oleh para pendukungnya di gedung Capitol Hill menyebabkan musuh-musuh AS, termasuk Iran mencemooh demokrasi di negaranya.

Joaquin Castro pada hari ketiga sidang pemakzulan mantan Presiden AS Donald Trump menyebut provokasi Trump untuk menyerang gedung Kongres AS menyebabkan Iran, Rusia dan Cina, bahkan sekutu Washington seperti Kanada mencibir demokrasi AS.

Menyinggung pernyataan yang dibuat oleh Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran, Ayatullah Khamenei yang menanggapi serangan pendukung Trump di gedung Capitol Hill, Castro mengatakan bahwa Pemimpin Tertinggi Iran menjadikan provokasi Trump dan aksi penyerangan di gedung Kongres AS  sebagai bahan ejekan.

Trump menghadapi pengadilan pemakzulan kedua yang belum pernah terjadi sebelumnya di Senat AS karena perannya memprovokasi aksi kekerasan di gedung Kongres AS pada Januari lalu.

Sekitar separuh warga Amerika mengatakan Senat AS seharusnya menghukum  Trump atas ulahnya tersebut.

Jajak pendapat terbaru yang dilakukan Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research menunjukkan hanya sebagian orang Amerika yang meyakini demokrasi masih berkembang pesat di Amerika.

Hanya 16 persen orang Amerika yang mengatakan demokrasi berjalan dengan baik atau sangat baik, yang mengindikasikan buruknya demokrasi di negaranya

 

 

Gedung Putih: Trump Tidak Bisa Jaga Informasi Rahasia AS

Gedung Putih menyatakan mantan presiden AS, Donald Trump hingga kini belum memberikan permohonan untuk mengakses laporan intelijen, tapi dia sudah melakukannya.

CNN melaporkan, Gedung Putih dalam sebuah pernyataan menegaskan pejabat intelijen akan memutuskan apakah akan menerima permohonan dari Donald Trump ataukah tidak, tapi hingga kini ia belum memberikannya.

Juru bicara Gedung Putih, Jen Psaki juga mencatat bahwa Presiden  Joe Biden prihatin tentang kelanjutan akses Trump terhadap laporan intelijen, sementara dia belum memutus akses tersebut.

Biden sebelumnya mengatakan bahwa Donald Trump tidak dapat memenuhi syarat untuk mengakses konten pertemuan intelijen AS, karena kesalahannya berkaitan dengan serangan terhadap gedung Kongres AS.

Pejabat keamanan Amerika Serikat memperingatkan bahwa Trump berpotensi mengungkapkan atau mendapatkan keuntungan dari informasi sensitif yang diaksesnya.

Presiden AS umumnya diizinkan untuk menerima laporan intelijen bahkan setelah selesai masa jabatannya di Gedung Putih. Tetapi partai Demokrat,  bahkan beberapa mantan pejabat pemerintahan Trump telah memperingatkan bahwa dia tidak dapat dipercaya untuk menjaga rahasia keamanan nasional AS.

 

 

Citra Partai Republik AS Turun Akibat Ulah Anggotanya

Survei terbaru mencatat bahwa citra Partai Republik di mata para pemilih Amerika telah turun sejak pemilu presiden pada November 2020.

Seperti dilansir situs The Hill, Kamis (11/2/2021), tingkat kepuasan publik pada Partai Republik turun 6 persen dalam empat bulan terakhir dari 43 persen pada November lalu.

Gallup dalam surveinya menemukan bahwa tingkat kepuasan pada Partai Demokrat naik menjadi 48 persen dari angka 45 persen selama periode yang sama.

Menurut jajak pendapat ini, sekarang hanya 78 persen pemilih yang diidentifikasi sebagai Republikan masih memiliki pandangan baik terhadap partai mereka, padahal angka ini mencapi 90 persen pada bulan November.

Gallup menyimpulkan bahwa penurunan citra Partai Republik lebih disebabkan oleh anggotanya sendiri.

 

Vaksin Pfizer

 

Polling: Sepertiga Rakyat AS Tidak Percayai Efektivitas Vaksin Covid-19

Sebuah jajak pendapat terbaru menunjukkan bahwa sebagian dari masyarakat Amerika Serikat enggan mengikuti program vaksinasi Covid-19, karena pesimis terhadap efektivitas vaksin Corona.

Associated Press melaporkan, jajak pendapat terbaru di Amerika Serikat menunjukkan bahwa satu dari tiga orang Amerika tidak bersedia divaksin Covid-19.

Lima belas persen dari mereka yang disurvei mengatakan tidak akan  divaksin Covid-19, sedangkan 17 persen lainnya skeptis.

Amerika Serikat saat ini menjadi negara tertinggi kasus positif Covid-19 di tingkat global, meskipun program vaksinasi Pfizer telah dimulai.(PH)