Amerika Tinjauan dari Dalam, 8 Mei 2021

Perkembangan di Amerika Serikat (AS) selama sepekan terakhir diwarnai dengan beberapa isu penting termasuk pertemuan Presiden Joe Biden dengan Direktur Dinas Intelijen Israel (Mossad) Yossi Cohen.

Presiden AS Joe Biden mengatakan, Washington masih harus menempuh jalan panjang untuk bergabung kembali dengan kesepakatan nuklir dengan Iran.

Hal itu disampaikan Biden dalam pertemuan dengan Direktur Dinas Intelijen Israel (Mossad), Yossi Cohen di Washington, seperti dilansir media Axios, Minggu (2/5/2021).

Biden meyakinkan Cohen bahwa AS akan terus meminta masukan dari rezim Zionis di masa depan. Sementara itu, Cohen mengatakan kepada Biden bahwa akan menjadi kesalahan bagi AS untuk kembali ke kesepakatan nuklir JCPOA tanpa memperbaikinya terlebih dahulu.

Menurut laporan Axios, pertemuan itu berlangsung pada Jumat (30/4/2021) sore waktu Washington, setelah Biden melakukan percakapan telepon dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Cohen adalah satu-satunya orang yang hadir dari pihak Israel dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam itu. Biden sendiri didampingi oleh Direktur CIA, William Burns dan Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih, Jake Sullivan. Gedung Putih menolak memberikan komentar tentang pertemuan tersebut.

Jenderal AS Peringatkan Kekuatan Rusia

Seorang jenderal Pasukan Antariksa Amerika Serikat memperingatkan bahwa ruang angkasa kini telah menjadi "domain perang", tak ubahnya seperti udara, darat dan laut, sehingga menciptakan tantangan dan ancaman baru yang terus meningkat.

Jenderal William Raymond, Kepala Operasi Ruang Angkasa, Pasukan Antariksa AS seperti dikutip Sputnik, Sabtu (1/5/2021) dalam wawancara dengan surat Washington Post mengatakan, "Cina dan Rusia menciptakan persenjataan yang dapat melumpuhkan satelit. Persenjataan ini mampu melumpuhkan satelit-satelit kami dari darat, ruang angkasa atau melalui operasi siber." 

Ia menambahkan, "Menurut kami meskipun ruang angkasa menjadi domain perang, tapi target kami bukan menciptakan konflik di sana atau di lokasi yang lebih luas. Tujuan kami adalah mencegah peristiwa ini. Kami tidak ingin terjun ke dalam konfrontasi di ruang angkasa atau yang lebih luas."

Ini bukan pertama kalinya AS menuduh Rusia dan Cina mengubah ruang angkasa menjadi medan tempur, beberapa waktu lalu Washington menuduh Moskow melakukan uji coba senjata anti-satelit.

AS Tuduh Cina Bertindak Semakin Agresif di Luar Negeri

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken memperingatkan bahwa konfrontasi militer Amerika-Cina bertentangan dengan kepentingan kedua negara.

"Cina baru-baru ini bertindak lebih agresif di luar negeri dan bersikap menggunakan taktik bermusuhan," kata Blinken kepada CBS News, Minggu (2/5/2021).

Ditanya apakah Washington sedang menuju ke arah konfrontasi militer dengan Beijing, Blinken berkata, "Ini sangat bertentangan dengan kepentingan baik Cina dan Amerika untuk sampai ke titik itu, atau bahkan menuju ke arah sana."

Ditanya tentang pencurian ratusan miliar dolar dari rahasia dagang AS dan kekayaan intelektual oleh Cina, dia menegaskan pemerintahan Biden punya kekhawatiran serius tentang masalah tersebut.

Menurutnya, tindakan-tindakan Cina sama seperti orang-orang yang bersaing secara tidak adil dan semakin bermusuhan.

Kedutaan Besar Cina di Washington menolak mengomentari pernyataan Blinken.

Pada hari Jumat, pemerintahan Biden mengatakan Cina telah gagal memenuhi komitmennya untuk melindungi kekayaan intelektual Amerika dalam kesepakatan perdagangan "Fase 1" Washington-Beijing yang ditandatangani tahun lalu.

Komitmen tersebut merupakan bagian dari kesepakatan besar antara pemerintahan mantan Presiden Donald Trump dan Cina.

AS Galang Dukungan Negara-negara Kaya untuk Hadapi Cina

Pertemuan negara-negara kaya Kelompok G7 yang dihadiri para diplomat negara anggota, juga oleh Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell, digelar di London membahas sejumlah isu seperti hak asasi manusia, kondisi ekonomi dunia setelah pandemi Corona, dan upaya menghadapi ancaman-ancaman baru.

Di antara tema sentral pertemuan Kelompok G7 yang dibuka hari Senin (3/5/2021) di London, adalah perubahan iklim, dan masalah ekonomi.

Pertemuan ini merupakan pertemuan pertama yang digelar Kelompok G7 dalam dua tahun terakhir. Meskipun tema utama pertemuan adalah mengkaji masalah ekonomi negara anggota, akses adil terhadap vaksin Corona dan perubahan iklim, namun isu Rusia dan Cina tetap menjadi momok bagi beberapa anggota G7.

Meningkatnya ketegangan politik antara Uni Eropa dan Rusia termasuk yang akan dibahas dalam pertemuan ini. Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab mengatakan, "Kelompok negara-negara kaya dunia G7 harus membentuk sebuah mekanisme reaksi cepat untuk merespon propaganda dan disinformasi Rusia."

Negara-negara Barat menuduh Cina dan Rusia menyebarkan informasi keliru untuk menciptakan ketidakpercayaan pada Barat, masalah ini sudah dibantah keras oleh Moskow.

Cina merupakan isu lain yang dibahas negara-negara kaya G7 di London. Ketegangan hubungan Amerika Serikat dan Cina terus berlangsung, dan meski terjadi pergantian kepemimpinan di AS, ketegangan ini tidak surut.

Kenyataannya pejabat AS tengah berusaha mengajak Kelompok G7 bersama-sama melawan Cina. Sementara di sisi lain kerja sama masyarakat internasional dengan Cina justru mengalami peningkatan dalam beberapa bulan terakhir.

Pejabat AS dan Inggris dalam beberapa bulan kebelakang memperingatkan peningkatan hubungan strategis Cina dan Rusia. Dalam pertemuan di London, AS dan Inggris sepertinya akan berupaya memprovokasi sekutu-sekutunya untuk meningkatkan perlawanan terhadap Cina.

Meningkatnya kekuatan Cina telah menyebabkan pejabat AS dari dua sisi yaitu ekonomi dan keamanan semakin khawatir. Mereka dari sisi ekonomi mencemaskan peningkatan kekuatan Cina, yang mengancam posisi AS sebagai kekuatan ekonomi dunia pertama.

Di sisi keamanan, AS semakin mencemaskan posisinya sebagai polisi dunia. AS sekian lama menganggap dirinya sebagai adidaya dan polisi dunia, sekarang Washington tampak semakin terancam kehilangan posisi ini.

Mantan Menteri Luar Negeri AS Henry Kissinger mengatakan, "AS untuk pertama kalinya dalam sejarah berhadapan langsung dengan sebuah negara yang secara potensial memiliki kemampuan yang sebanding dengan AS di bidang ekonomi dan memiliki kelihaian sejarah unggul dalam mengelola urusan internasional."

Meskipun sekarang AS berusaha mengajak Eropa untuk melawan Cina, tapi sikap para pejabat Eropa menunjukkan bahwa Eropa menekankan kebijakan otonomi berasaskan kerja sama, hal ini terbukti dengan adanya penandatanganan sejumlah kontrak dagang dengan Cina.

Sepertinya AS sekarang tidak mampu menghadapi Cina sendirian sehingga berusaha mengajak sekutunya di Eropa. AS tampak sangat cemas dengan kebijakan ekonomi dan politiknya sendiri.

Realitasnya bagaimana masa depan politik dan ekonomi serta polarisasi negara-negara dunia akan terbentuk setelah wabah COVID-19, ditambah penguatan pengaruh Rusia dan Cina, telah menjadi kekhawatiran utama sebagian besar negara Kelompok G7 yang hadir di London.

AS Tarik Pasukan dari Afghanistan

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu, 2 Mei 2021 mengklaim bahwa AS akan terus memantau dan menghapus setiap ancaman teroris di Afghanistan. Dia mengatakan, kami akan tetap waspada terhadap kelompok-kelompok teroris di seluruh dunia.

Klaim Biden tersebut dilontarkan bersamaan dengan dimulainya penarikan pasukan AS dari Afghanistan setelah dua dekade menduduki negara ini. Presiden AS juga menyinggung peringatan ke-10 pembunuhan pemimpin al-Qaeda Osama bin Laden. Biden menuturkan, al-Qaeda di Afghanistan telah sangat lemah dan AS telah menepati janjinya untuk mengejar al-Qaeda dan para pemimpinnya di Afganistan.

Biden menekankan bahwa AS tidak akan mundur dari komitmennya untuk mencegah terulangnya peristiwa seperti serangan 11 September. Pernyataan Biden tentang pelemahan al-Qaeda sekaligus penekanan atas perang melawan terorisme dilontarkan tanpa menyebut peran AS dalam pembentukan al-Qaeda dan penyebaran kelompok-kelompok teroris takfiri di Asia Barat.

Selama Perang Dingin, AS memainkan peran kunci dalam pembentukan al-Qaeda setelah pendudukan Uni Soviet di Afghanistan. Faktanya, AS telah menjadi pendukung utama kelompok-kelompok teroris, termasuk al-Qaeda, dan menjadikannya sebagai alat untuk mencapai kepentingan-kepentingannya.

Selama pendudukan Uni Soviet di Afghanistan pada 1980-an, AS melengkapi dan mempersenjatai ribuan orang yang datang ke Afghanistan dari seluruh dunia untuk memerangi Uni Soviet dan melawan penyebaran komunisme. Ini menjadi titik awal pembentukan dan perluasan kelompok teroris al-Qaeda yang dipimpin oleh Osama bin Laden.

Pada dekade 1990-an, bin Laden mengkritik rezim Riyadh karena mengizinkan pasukan AS di tempatkan di Arab Saudi yang merupakan tanah dua tempat suci. Dia kemudian menyerukan apa yang disebut sebagai jihad melawan orang-orang kafir Amerika. Al-Qaeda kemudian melancarkan beragam serangan terhadap pusat-pusat kepentingan AS termasuk kedutaan besar dan kapal AS di pelabuhan Aden.

Al-Qaeda juga melancarkan serangan 11 September 2001 di New York dan Washington, dan setelah itu pemerintahan George W. Bush melancarkan kampanye besar-besaran melawan terorisme yang berujung pada pendudukan Afghanistan dan penggulingan Taliban.

Sejak 2011, Washington juga telah memberikan dukungan luas kepada kelompok-kelompok teroris Takfiri, termasuk cabang al-Qaeda di Suriah seperti Jabhat al-Nusra(Front al-Nusra), untuk menggulingkan pemerintahan sah Suriah dan melemahkan poros perlawanan.

Kelompok teroris, yang sekarang beroperasi dengan nama Hay'at Tahrir al-Sham itu saat ini aktif di Provinsi Idlib Suriah, dan bahkan sekarang didukung penuh oleh Barat sebagai alat untuk menekan pemerintah Damaskus.

Masalah lain yang diangkat oleh Biden adalah komitmen AS untuk melawan terorisme di Afghanistan dan di tempat lain, serta untuk mencegah terulangnya peristiwa 11 September.

Klaim ini merupakan tanggapan atas penolakan penarikan pasukan AS dari Afghanistan, terutama di Kongres AS, dan untuk meyakinkan mereka bahwa AS akan terus memantau kegiatan teroris di Afghanistan dan di tempat lain di dunia.

Biden sebelumnya telah mengumumkan penarikan pasukan AS dari Afghanistan dengan menekankan bahwa sudah waktunya untuk mengakhiri perang terlama yang melibatkan AS.

Utusan AS untuk Afghanistan dan Perwakilan Istimewa untuk Rekonsiliasi Afghanistan Zalmay Khalilzad mengklaim bahwa berlanjutnya keberadaan pasukan AS di Afghanistan tidak menguntungkan Washington. Dengan demikian, penarikan militer AS dari Afghanistan lebih disebabkan oleh keputusasaan para pejabat Gedung Putih dan tidak adanya hasil dari pendudukan atas negara itu selama dua dekade daripada dalam kerangka rencana yang matang untuk melanjutkan perang melawan terorisme di negara ini dan di berbagai wilayah lainnya. Selain itu, klaim Biden tentang kelanjutan perang melawan terorisme di Afghanistan dipertanyakan secara serius.

Seorang wartawan dan penulis Inggris Frank Gardner mengatakan, pasukan AS, Inggris dan NATO akan meninggalkan Afghanistan pada musim panas ini. Penarikan pasukan AS dari Afghanistan dilakukan ketika  Taliban kian hari semakin kuat. Di sisi lain, al-Qaeda dan teroris takfiri Daesh (ISIS) juga telah meningkatkan serangan mereka. Oleh karena itu, ke depan dipastikan akan lebih sulit untuk mengontrol al-Qaeda dan Daesh yang meluaskan aktivitasnya di pelosok Afghanistan.

Blinken: Perundingan Wina Harus Lalui Jalan Panjang

Menteri Luar Negeri AS mengatakan masih ada jalan panjang dalam perundingan Wina untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Iran.

Menteri Luar Negeri AS, Anthony Blinken kepada Financial Times di sela-sela KTT G7 di London pada hari Selasa (4/5/2021) mengatakan, "Amerika Serikat telah mengadakan pembicaraan serius di Wina, dan percaya setidaknya beberapa kemajuan telah dibuat untuk mengungkapkan keseriusannya,".

Blinken juga menambahkan dirinya tidak dapat menilai dampak pemilu presiden Iran terhadap negosiasi program nuklir negara itu.

Sejauh ini, pembicaraan antara Iran dan anggota JCPOA telah digelar untuk menghidupkan kembali perjanjian tersebut dan mengembalikan Amerika Serikat ke dalamnya.

Meskipun menyatakan keinginan untuk kembali ke JCPOA, pemerintah Biden terus mengejar kebijakan serupa dengan pendahulunya dalam masalah Iran.

Tehran telah berulang kali menekankan bahwa Amerika Serikat harus mencabut semua sanksi terhadap Iran sebelum kembali ke JCPOA.

Pada 8 Mei 2018, Amerika Serikat secara sepihak menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran dan meluncurkan kampanye tekanan maksimum terhadap Tehran.

Uji Coba Rudal Balistik Antarbenua AS, Gagal

Peluncuran uji coba rudal balistik antarbenua Minuteman III gagal, penyebabnya belum diketahui dan sedang diselidiki.

Hal itu disampaikan Komando Serangan Global Angkatan Udara Amerika Serikat, AFGSC hari Rabu (5/5/2021) seperti dikutip kantor berita Sputnik.

“Uji coba rudal balistik antarbenua Minuteman III, dari pangkalan AU, Vandenberg, California mengalami kegagalan saat akan diluncurkan, penyebab kegagalan sedang diselidiki, dan AFGSC sedang mempelajari kemungkinan penjadwalan ulang uji coba ini,” ujarnya.

Rudal balisitk antarbenua tipe Minuteman awalnya digunakan untuk mencegah serangan nuklir di masa Perang Dingin. Saat ini, LGM-30G Minuteman III adalah satu-satunya rudal balistik anterbenua (ICBM) berbasis darat yang masih beroperasi di AS.

Rudal balistik antarbenua ini diperkirakan memiliki jarak tempuh hingga 13.000 kilometer.

Warga AS Dukung Pemulangan Militer Negara ini dari Afghanistan

Jajak pendapat terbaru menunjukkan, 66 persen warga Amerika Serikat mendukung pemulangan militer negara ini dari Afghanistan.

Menurut laporan Sputnik, jajak pendapat terbaru Institut Penelitian Charles Koch, dua pertiga warga Amerika mendukung penarikan pasukan negara ini dari Afghanistan bulan September.

Ketika responden ditanya apakah mereka mendukung penarikan pasukan Amerika dari Afghanistan atau tidak, sebanyak 66 persen dari mereka menyatakan dukungan atas penarikan tersebut.

Sementara itu, 38 persen militer dan veteran juga mendukung keputusan ini dan 30 persen di antaranya menyetujui penarikan pasukan Amerika dari Afghanistan.

Setelah perundingan yang berlangsung selama beberapa tahun, AS dan Taliban  pada Februari 2020 mencapai sebuah kesepakatan di Doha; kesepakatan yang mempersiapkan penarikan bertahap pasukan AS dari Afghanistan.

Dengan dimulainya penarikan pasukan AS dari Afghanistan sejak beberapa pekan lalu, maka perang terlama di sejarah Amerika akan berakhir.

Gedung Putih Komentari Masalah Pencabutan Sanksi Iran

Juru bicara Gedung Putih, Jen Psaki mengatakan Amerika Serikat akan mencabut sanksi terhadap Iran hanya jika negara itu mematuhi kembali kewajiban kesepakatan nuklir secara penuh.

"Kami tidak akan melakukan sesuatu yang lebih dari apa yang dilakukan Iran dalam hal mematuhi kesepakatan nuklir," ujarnya kepada wartawan di Washington, seperti dikutip Tasnimnews, Jumat (7/5/2021).

Dia menyampaikan kepuasan atas proses perundingan Wina dan mengatakan, beberapa kemajuan telah dicapai dalam perundingan tidak langsung ini.

Iran dan kelompok 4+1 telah menyelesaikan perundingan putaran keempat di Wina pada hari Jumat untuk menemukan cara-cara menghidupkan kembali kesepakatan nuklir JCPOA.

Pada Mei 2018, Presiden AS waktu itu, Donald Trump mengumumkan penarikan sepihak AS dari perjanjian nuklir dengan Iran dan kemudian mengembalikan sanksi nuklir serta menerapkan sanksi tambahan terhadap Tehran.

Presiden AS saat ini, Joe Biden menyatakan minatnya untuk bergabung kembali dengan JCPOA, tetapi ia belum mengambil tindakan praktis ke arah sana. (RA)