Organisasi Kesehatan Dunia Memperingatkan "Apartheid Vaksin"
Ketika wabah Covid-19 terus memakan korban, Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Tedros Adhanom telah memperingatkan bahwa dunia berada dalam kondisi "Apartheid Vaksin".
Saat ini, wabah penyakit Covid-19 menjadi tantangan besar bagi semua negara di dunia. Gelombang baru penyakit ini telah menyulitkan semua dan selain menciptakan krisis di sektor kedokteran, obat dan alat kesehatan, kerugian ekonomi dan sosial darinya lebih dari yang diperkirakan. Kondisi menyebabkan dengan ditemukannya vaksin Corona telah menimbulkan banyak harapan akan kemungkinan pengendalian penyakit dan kembali ke kondisi normal.
Namun terlepas dari semua harapan tersebut, distribusi vaksin Corona yang tidak tepat, terutama penimbunannya oleh negara-negara besar dan kaya raya, telah menyebabkan kemungkinan akses yang adil tidak tersedia untuk semua negara dan mereka praktis tidak dapat mengakses vaksin Covid-19. Pada al, menurut statistik yang dipublikasikan, sejauh ini lebih dari 3,4 juta orang telah meninggal akibat virus Corona.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan program Covax untuk distribusi vaksin yang adil dan meminta negara-negara kaya untuk membantu WHO mendistribusikan vaksin ke negara-negara yang lebih lemah dengan mengalokasikan kuota untuk program tersebut. Namun bukan hanya mereka tidak memenuhi permintaan ini, justru telah menimbun vaksin untuk kepentingan dan kebijakan mereka sendiri.
Menurut laporan yang diterbitkan, sekitar 900 juta dosis vaksin telah disuntikkan di seluruh dunia, di mana 81% di antaranya ada di negara berpenghasilan tinggi dan menengah ke atas. Statistik ini semakin disayangkan ketika isu Apartheid Vaksin dan Terorisme Obat diangkat oleh negara-negara kaya dan berkuasa di dunia.
Sekaitan dengan hal ini, Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa, meski memiliki kelebihan vaksin, tidak bersedia bekerja sama dan mengekspor vaksin Corona. Mereka telah menimbun lebih banyak dari yang mereka butuhkan untuk vaksinasi seiring dengan kemajuan program vaksinasi populasi mereka.
Amerika Serikat, Uni Eropa, Inggris, Australia, Kanada, dan Jepang telah menimbun lebih dari tiga miliar dosis vaksin Corona, jauh lebih banyak dari yang dibutuhkan seluruh penduduknya. "Sementara Amerika Serikat yang hanya membentuk 4 persen dari populasi dunia, pemerintah negara ini telah menimbun hampir seperempat dari semua vaksin Corona," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Hua Chunying.
"Beberapa anggota Uni Eropa telah menerima dosis yang lebih banyak dari negara lain," kata Kanselir Austria Sebastian Kurz.
Menyerukan percepatan segera distribusi vaksin di seluruh dunia, Agnes Callamard, Presiden Amnesti International mengatakan bahwa merebaknya virus Corona telah membuka tirai ketidakmampuan dunia untuk bekerja sama secara efektif dan adil, sehingga negara-negara kaya hampir memonopoli vaksin di seluruh dunia. Mereka telah membiarkan negara-negara miskin untuk menghadapi konsekuensi terburuk dari krisis kesehatan dan hak asasi manusia.
Kondisi ini bahkan terjadi di Uni Eropa, di mana akses antarnegara anggota Eropa terhadap vaksin juga berbeda. Banyak dari mereka mengeluhkan ketidaksetaraan dalam vaksinasi. "Beberapa anggota Uni Eropa telah menerima dosis yang lebih banyak dari negara lain," kata Kanselir Austria Sebastian Kurz, menyebut distribusi vaksin Corona di Uni Eropa tidak adil.
Padahal peningkatan cakupan vaksinasi bukan hanya dapat mencegah kematian banyak orang, tetapi juga merupakan masalah yang sangat penting dalam meningkatkan ekonomi global dan sistem internasional. Sekarang, pembatasan yang diberlakukan oleh negara-negara besar atas pembelian vaksin, penimbunannya dan juga masuknya mafia penyelundup ke dalam penjualan vaksin Covid-19 telah menambah cakupan masalah.
Polisi Internasional Interpol baru-baru ini memperingatkan kelompok kejahatan terorganisir yang mencoba mencuri pengiriman vaksin Covid-19 atau menjual vaksin palsu di pasar terbuka.
"Jika penundaan pengiriman vaksin Corona ke negara-negara miskin, mereka akan menghadapi bahaya konsekuensinya," kata Okonjo-Iweala, Kepala Organisasi Perdagangan Dunia.
Terlepas dari semua tuntutan, negara kaya dan berkuasa di bidang ini, sejalan dengan kepentingan mereka dan bertentangan dengan semua slogan kemanusiaan dengan penimbunan vaksin, tidak bekerja sama dengan Organisasi Kesehatan Dunia dan Program Vaksinasi Dunia, serta taktik politik seperti sanksi, pada kenyataan, mereka memonopoli produksi dan penggunaan vaksin. Mereka justru mempromosikan "Apartheid Vaksin" di samping "Terorisme Obat".(SL)
