Inisiatif Anggota DPR AS Cegah Penjualan Senjata baru kepada Israel, Efektifkah ?

Berlanjutnya dukungan penuh Amerika Serikat kepada rezim Zionis Israel meski rezim ini melakukan aksi kejahatan terhadap bangsa Palestina, khususnya serangan udara dan artileri ke Jalur Gaza serta pembantaian warga Palestina, membuat pemerintah Biden menuai gelombang kritikan baik di dalam negeri dan juga dari DPR.

Sekaitan dengan ini, sejumlah anggota DPR Amerika yang dipimpin oleh Alexandria Ocasio-Cortez, wakil dari Demokrat Rabu (19/5/2021) mengajukan draf resolusi pencegahan kontrak senjata senilai 735 juta dolar dengan Israel. Menurut laporan laman Politico, Ocasio-Cortez bersama anggota DPR dari Demokrat lainnya seperti Rashida Tlaib, Ilhan Omar dan Mark Pocan berusaha mencegah penjualan senjata kepada Israel yang sengaja melancarkan serangan udara terhadap rakyat Gaza.

Pemerintah Biden berkewajiban memberikan informasi kepada Kongres terkait penjualan senjata, meski informasi remsi biasanya diberkan kepada DPR setelah tercapai kesepakatan tidak resmi. Setelah pemberitahuan resmi, DPR memiliki waktu 20 hari merilis resolusi tidak mengikat terkait penentangan mereka. Dengan demikian bahkan jika DPR menentang penjualan senjata baru kepada Israel, hal ini tidak akan membatalkan penjualan senjara kepada Tel Aviv.

Meski demikian, upaya anggota DPR Amerika dari kubu Demokrat untuk mencegah terealisasinya kesepakatan senjata baru AS dengan Israel mengindikasikan perubahan pandangan dan wacana dukungan terhadap Tel Aviv, bahkan di tingkat pemerintahan Amerika. Sepertinya pandangan di dalam negeri Amerika terkait isu Palestina juga mengalami perubahan. Simbol dari kondisi ini adalah surat 140 anggota DPR dari kubu Demokrat kepada Biden hari Rabu yang menuntut langkah tegas Washington untuk mengakhiri perang brutal Israel terhadap Jalur Gaza. Para penanda tangan surat ini seraya memperingatkan tragedi kemanusiaan yang dapat terjadi jika muncul kegagalan gencatan senjata di Jalur Gaza menjelaskan, "Saat ini sudah banyak orang yang kehilangan nyawanya.Jika Amerika tidak melakukan langkah segera terkait kekerasan ini, maka akan jatuh korban lebih banyak lagi."

Perilisan surat ini terjadi ketika Menteri Pertahanan AS, Lloyd Austin di kontak telepon dengan Menteri Peperangan Israel, Benny Gantz menekankan berlanjutnya dukungan Washington atas agresi Tel Aviv ke Jalur Gaza. Di sisi lain, upaya anggota DPR dari Demokrat ini mendapat penentangan dari wakil Republik. 

 Mitch McConnell, pemimpin kubu Republik di Senat seraya mendukung langkah Israel, meminta Biden melawan tuntutan wakil Demokrat terkait gencatan senjata antara Israel dan Palestina. William Roberts, jurnalis dan pakar politik mengatakan, dukungan Amerika terhadap Israel berakar para kekuatan pengaruh besar Lobi Zionis di negara ini dan hal ini tetap tidak berubah meski pemerintah baru yang mengusung slogan perubahan berkuasa.

Mengingat slogan dan klaim pemerintah Biden terkait HAM dan bahkan penerapan sanksi kepada Rusia dan Cina dengan alasan ini, kini aktivis pendukung Palestina mencela pemerintah Biden dan mengatakan, jika AS benar-benar jujur ingin negara-negara seperti Cina dan Rusia menjaga HAM, serta tidak memiliki motif politik di bidang ini, maka Washington juga harus memperhatikan hak bangsa Palestina dan membela mereka dari agresi dan kejahatan Israel, sementara faktanya berbeda.

Meski Gedung Putih banyak merilis klaim termasuk klaim bahwa Presiden Joe Biden di kontak telepon terbarunya dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dengan nada keras memintanya untuk menghentikan segera serangan Israel dan mengadakan gencatan senjata, namun secara praktis Washington masih melanjutkan dukungan penuhnya kepada Tel Aviv.

Faktanya sejak pertama agresi terbaru Israel terhadap warga Palestina di Gaza pada 10 Mei, Biden tidak melakukan langkah nyata untuk menghentikan kekerasan Zionis terhadap bangsa Palestina, tapi sebaliknya Presiden Amerika ini dengan meratifikasi penjualan 735 juta dolar senjata berpemandu presisi, telah memberi lampu hijau kepada Israel untuk membantai lebih banyak warga Palestina. (MF)