Setahun Pasca JCPOA (1)
Perundingan nuklir antara Republik Islam Iran dan Kelompok 5+1 yang mengalami pasang surut, setelah berjalan hampir dua tahun akhirnya kedua pihak mencapai kesepakatan penting. Berdasarkan kesepakatan ini, hak nuklir Iran termasuk pengayaan uraniaum diakui secara resmi dan sebagai ganti dari langkah sukarela Iran, sanksi nuklir yang dijatuhkan kepada Tehran dicabut.
Dewan Keamanan PBB di tahun 2006 meratikasi resolusi menjatuhkan sanksi pertama kepada Iran. Resolusi tersebut kemudian diikuti lima resolusi lainnya. Sanksi ini mendorong sanksi sepihak Amerika dan seluruh negara terhadap Iran semakin sengit dan Tehran mengalami kerugian besar.
Sanksi perusahaan pelayaran Iran, ijin penyidikan barang yang dikirim atau dari Iran baik melalui udara maupun laut, penerapan sanksi luas di sektor finansial, bank, kredit dan asuransi, represi terhadap industri perminyakan dan gas, pengawasan terhadap segala bentuk interaksi dengan Iran baik individu maupun perusahaan di berbagai sektor ekonomi, finansial dan perdagangan, seluruhnya menunjukkan realita bahwa pihak seberang berusaha menutup seluruh pernafasan Iran.
Dengan demikian langkah zalim ini, meski Iran termasuk negara anggota tertua di Traktat Non Proliferasi Nuklir (NPT) tidak dapat memanfaatkan hak-hak legalnya di perjanjian ini serta harus merasakan sanksi yang tak adil. Proses ini hingga tahun 2009 secara bertahap semakin keras, hingga Hassan Rouhani terpilih sebagai presiden pada Juni 2013. Kesepakatan 24 November 2013 di Jenewa merupakan langkah pertama pemerintahan kesebelas untuk menyelesaikan kendala ini.
Ketika langkah ini diambil, sanksi ekonomi terhadap Iran pun sedikit banyak terpengaruh, namun begitu masih belum mampu mencegah pengembangan program nuklir nasional, bahkan jumlah mesin sentrifugal Iran naik hingga 100 persen di banding tahun 2003.
Hasil pertama yang terasa dari kesepakatan Jenewa adalah penangguhan sementara program nuklir Iran dan pencabutan sejumlah sanksi interansional terhadap Tehran. Namun perundingan yang pada awalnya dijadwalkan tuntas dalam satu tahun malah semakin molor dan setelah dua kali diperpanjang, akhirnya pada April 2015, perundingan ini menghasilkan statemen Lausanne. Iran dan kelompok 5+1 setelah berkali-kali perpanjangan perundingan serta lobi kebuntuan politik, akhirnya berhasil memecahkan dialog dan perundingan beruntun ini pada akhirnya diputuskan di Wina dengan kesepakatan nuklir antara kedua pihak.
Kelompok 5+1 yang terdiri dari lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB ditambah Jerman, melalui sebuah langkah politik dan berdasarkan klaim palsu, menjatuhkan sanksi zalim kepada Iran serta mencantumkan negara ini di piagam tujuh PBB dan resolusi Dewan Keamanan. Perundingan yang digelar di Jenewa dan Wina, dengan semua pasang surutnya, akhirnya berujung pada kesepakatan Wina pada 14 Juli. Kesepakatan ini berupa Recana Aksi Bersama Komprehensif atau JCPOA.
JCPOA telah berhasil mengubah iklim kotor di masa lalu sehingga peluang kerjasama berdasarkan saling menghormati dan kepercayaan timbal bali terwujud. Yang terpenting adalah klaim dan agitasi anti program nuklir Republik Islam Iran berakhir. Kesepakatan 14 Juli menurut Presiden Iran, Hassan Rouhani hari terakhir dan juga awal bagi kerjasama baru di dunia. Akhir dari kezaliman dan tudingan keliru serta tidak pada tempatnya terhadap bangsa Iran serta awal memulai kerjasama baru di dunia.
Hassan Rouhani dalam hal ini, di suratnya kepada Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran atau Rahbar Ayatullah al-Udzma Sayid Ali Khamenei seraya mengisyaratkan proyek Iranphobia menjelaskan, target musuh adalah mengucilkan Iran di tingkat global serta merusaknya, namun bukan saja proyek ini gagal, namun Iran malah berhasil meraih posisi tinggi di tingkat internasional di mana masyarakat dunia saat ini mulai menggelar perundingan dan kerjasama di berbagai bidang dengan Republik Islam Iran.
Rouhani di suratnya mengingatkan, prestasi gemilang dan tak terlupakan di sejarah hubungan internasional ini membuat seluruh resolusi mengancam Dewan Keamanan PBB dibatalkan dan terbuka peluang lebar untuk menggalang kerjasama internasional, bahkan di sektor nuklir. Seiring dengan finalnya kesepakatan ini, bayang-bayang gelap sanksi ekonomi yang membayangi perekonomian Iran selama bertahun-tahun akhirnya pudar, sehingga seluruh kapasitas yang dimiliki Tehran mampu dimanfaatkan untuk memajukan sektor ekonomi di tingkat regional serta meraih posisi unggul.
Hasil perundingan nuklir, meski ada upaya sabotase Barat menorehkan nasib lain bagi masa depan nuklir Iran. Akhir dari perundingan ini membentuk langkah saling percaya antara Iran dan Kelompok 5+1. Dari sudut pandang ini, melalui kesepakatan tersebut terbuka peluang sehingga iklim beracun dan era ketidakpercayaan di masa lali berubah menjadi iklim baru bagi kerjasama berdasarkan kepercayaan timbal balik serta di masa depan terbuka peluang kesepakatan untuk mengakhiri keributan yang tak perlu.
Bertumpu pada ideologi ini, di statemen bersama Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif dan Ketua Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Federica Mogherini serta petinggi Uni Eropa, 14 Juli disebut sebagai hari bersejarah. Di statemen ini dijelaskan, hari ini (14 Juli) adalah hari bersejarah di mana kita tengah membangun kondisi yang diperlukan untuk saling percaya dan menciptakan babak baru di interaksi kami.
JCPO merupakan hasil upaya kolektif yang sebelumnya mulai dibentuk pada 2 April 2015 di Lausanne, Swiss dan membawa perundingan Iran dan Kelompok 5+1 ke Wina sehingga dialog nuklir dalam iklim kesetaraan berada di jalur solusi berkas nuklir Iran. Langkah ini berhasil menuntaskan perundingan dengan skor Win-Win. Oleh karena itu, kesepakatan tersebut bukan saja membawa pesan penting bagi kawasan, namun juga dunia. Perundingan ini menunjukkan bahwa solusi bagi seluruh masalah termasuk isu nuklir bukan ancaman serta sanksi, namun perundingan dan interaksi. Dalam hal ini Republik Islam berhasil mewujudkan interaksi tersebut dalam bentuknya yang terbaik.
Hasil perundingan Iran dan Kelompok 5+1 di Wina dari sudut pandang ini, sama halnya dengan sebuah peluang dan kesempatan ini tidak bisa diartikan sebagai sikap mundur Iran dari hak-hak serta prinsip utamanya. Prestasi ini sejatinya hasil dari tekad politik dan resistensi bangsa Iran serta upaya tak kenal lelah tim juru runding nuklir Iran yang pastinya memiliki dampak besar di tingkat regional dan internasional. Karena apa yang diminta Amerika sebelum berakhirnya perundingan Wina sebagai pra syarat kesepakatan final adalah tuntutan di luar koridor kesepakatan Jenewa dan tuntutan tersebut gagal.
Seperti yang dinyatakan berulang kali oleh Rahbar, Iran tidak akan kompromi sial garis merahnya. Oleh karena itu, Iran seraya menekankan hak legal nuklirnya tidak bersedia mundur di bidang pengayaan uranium dan perundingan yang sebelumnya dirancang Amerika tidak berjalan sesuai dengan harapan. Perundingan akhirnya sampai pada kesepakatan final di Wina di mana hasilnya adalah pengakuan hak-hak nuklir Iran serta berlanjutnya proses pengayaan uranium di Republik Islam. Oleh karena itu, 14 Juli 2015 merupakan titik balik di perundingan nuklir antara Iran dan Kelompok 5+1.
JCPOA dari sisi prestasi merupakan upaya dan kebijaksanaan kolektif yang terbentuk selama proses penyelesaian isu nuklir, namun dengan penekanan atas karakteristik ini bahwa hak nuklri Iran diakui dalam koridor JCPOA. Transformasi ini memiliki pesan khusus, artinya kesepakatan nuklir dan dampak JCPOA harus diteliti dari tingkat makro, karena indikasi gerakan besar dan dampaknya dapat disaksiksan di prospek kesepakatan ini. Khususnya terbukanya babak baru hubungan politik dan ekonomi antara Iran dan neagra-negara lain baik di tingkat regional maupun internasional.
Ini bukan prestasi kecil, ketika sebuah negara yang dicantumkan di piagam ketujuh PBB berhasil keluar dari belenggu isu nuklir dan juga mampu mempertahankan hak-hak legalnya. Selain itu, negara tersebut mampu melanjutkan proses pengayaan uranium di dalam negeri meski ada penentangan keras dari sejumlah negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB.
