Iran dan Uni Eropa Pada Periode Pasca JCPOA 2

Mengingat mekanisme dalam hubungan internasional dan pentingnya kepentingan nasional serta kepentingan sektor swasta, dan dengan munculnya perselisihan terkait kepentingan antara Uni Eropa dan Amerika Serikat, volume kerjasama dan interaksi kedua pihak menurun, bahkan lebih mengacu pada persaingan.

Keduanya berkompetisi untuk mengamankan pasar di Iran. Persaingan antara negara-negara Eropa dan Amerika Serikat khususnya di tingkat perusahaan-perusahaan dagang, meningkat tajam untuk menguasai pasar Iran.

Dalam hal ini, kepentingan dagang lebih dikedepankan dibanding aspek lain. Perundingan perusahaan-perusahaan besar minyak dan gas serta perusahaan otomotif dan pesawat Airbus dan Boeing, dengan Kementerian Perminyakan dan Industri, Jalan dan Pembangunan Kota Iran telah dimulai. Perusahaan-perusahaan tersebut ingin menandatangani kesepakatan di sektor minyak, gas, otomotif dan pesawat. Salah satu sektor yang telah disepakati adalah penjualan pesawat.

Meski demikian salah satu tantangan serius dalam peningkatan hubungan Uni Eropa dan Iran adalah sistem sanksi yang diberlakukan Amerika Serikat. Ditambah lagi dengan hukuman berat yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Amerika Serikat terhadap bank-bank Eropa yang diperkirakan mencapai 15 miliar euro. Hal ini menciptakan kekhawatiran serius bagi perusahaan dan bank-bank Eropa yang ingin terjun ke pasar Iran. Dampak psikologis dari  sanksi tersebut masih terlihat dari perspektif dan perilaku perusahaan-perusahaan Eropa, pasca pelaksanaan kesepakatan JCPOA.

Salah satu masalah penting yang mengemuka dalam hubungan Uni Eropa dengan negara-negara lain adalah masalah hak asasi manusia (HAM). Pada hakikatnya, dalam banyak kasus masalah HAM dijadikan sebagai alat oleh Uni Eropa untuk menyusun kebijakannya dengan negara-negara lain. Kerap sekali Uni Eropa dan anggotanya menjalin hubungan luas dan positif dengan negara-negara yang memiliki rapor HAM sangat memprihatinkan.

Oleh karena itu, harus tekankan bahwa masalah HAM dalam format hubungan Uni Eropa dengan negara lain, berdampak dari atmosfer keseluruhan dalam hubungan serta kepentingan politik dan ekonomi Uni Eropa, juga perspektif global Uni Eropa terhadap negara-negara tersebut. Dengan demikian yang menjadi pertimbangan bukan hanya isu-isu HAM saja.

Uni Eropa pada Desember 2002 memutuskan untuk menggelar dialog bilateral terkait masalah HAM dengan Iran, guna memperjelas visi dan perspektif kedua pihak di bidang ini. Setelah dialog itu terhenti pada tahun 2004, hingga kini Uni Eropa tidak berinteraksi langsung dengan Republik Islam, kecuali dalam perannya mempersiapkan dialog HAM yang bergulir di Denmark pada tahun 2010. Selama itu pula, berbagai lembaga Uni Eropa merilis resolusi dan pernyataan anti-Iran berdasarkan pada laporan dan informasi kelompok radikal, teroris dan musuh Republik Islam.

Hampir 50 pernyataan dan resolusi dirilis Uni Eropa baik oleh dewan, komisi dan parlemen Uni Eropa menyoal HAM di Iran. Proses ini terus bergulir bahkan ketika hubungannya dengan Iran membaik. Meski demikian, Iran menyatakan siap menggelar dialog dengan Uni Eropa terkait HAM di posisi yang setara. 

Berdasarkan pengalaman, Republik Islam Iran memandang Uni Eropa sedang memainkan isu HAM sebagai senjata politik, khususnya pada era pemerintahan ke-10 Iran. Saat ini, agitasi politik Uni Eropa terkait HAM terhadap Iran semakin meningkat. Alih-alih menyoal pelanggaran HAM yang dilakukan anggotanya, lembaga ini memanfaatkan kesamaan perspektif anggotanya untuk merongrong isu HAM di Iran.  

Salah satu isu yang menjadi fokus Uni Eropa dalam hubungannya dengan Republik Islam Iran adalah masalah terorisme dan radikalisme. Sejumlah peristiwa soal penahanan para anggota sarang mata-mata di Kedubes AS di Tehran, masalah Salman Rushdie, dukungan Iran terhadap Hizbullah Lebanon, Jihad Islam Palestina dan Hamas, dinilai sebagai dukungan terhadap terorisme. Sementara Iran menilai dukungan terhadap kelompok-kelompok tersebut sebagai sebuah bentuk dukungan terhadap gerakan perjuangan pembebasan.

Isu ini telah selama tiga dekade mempengaruhi hubungan Uni Eropa dan Iran. Menurut Iran, dukungan spiritual Republik Islam Iran terhadap Hizbullah Lebanon dan kelompok-kelompok Palestina, bukan dukungan terhadap terorisme melainkan dukungan terhadap kelompok-kelompok ingin membebaskan negara mereka dari pendudukan dan penjajahan. Selain itu, Republik Islam juga balik mengkritisi Uni Eropa karena telah memberlakukan standar ganda dalam mendukung aksi-aksi teror rezim Zionis Israel.

Republik Islam Iran berpendapat bahwa perlindungan yang diberikan Uni Eropa terhadap para musuh Iran merupakan salah satu bukti nyata dukungan terhadap terorisme. Dalam hal ini, Republik Islam secara spesifik memprotes dukungan Uni Eropa terhadap kelompok teroris Organisasi Mujahidin Khalq (MKO) yang di Iran disebut dengan nama Organisasi Munafiqin Khalq dan telah melakukan banyak aksi teror.  Para anggota kelompok MKO dengan bebas berkeliaran di banyak negara Eropa khususnya di Perancis dan Albania.

Berbagai peristiwa terkait Timur Tengah khususnya Irak dan Suriah, serta kejahatan kelompok teroris Takfiri Daesh dan Front Al-Nusra, telah menciptakan kekhawatiran luas di kawasan. Transformasi itu terjadi sedemikian cepat dan mendadak sehingga mengejutkan semua pihak. Terkait hal ini, negara-negara besar Uni Eropa dapat menunjukkan peran dan posisi yang cukup penting. Akan tetapi hingga kini, reaksi negara-negara Eropa di hadapan krisis dan tragedi besar tidak berprikemanusiaan ini sangat lemah dan lamban.

Di sisi lain, ekspektasi publik, regional dan global dari Uni Eropa sangat tinggi mengingat catatan panjang lembaga tersebut dalam transformasi regional khususnya di Irak dan Suriah. Uni Eropa dapat terjun secara pro-aktif untuk berdialog dan berinteraksi dengan negara-negara kuat di kawasan, khususnya Republik Islam Iran, untuk menentukan sebuah mekanisme terarah memberantas terorisme.

Namun tampaknya Uni Eropa sendiri terlambat menyadari besarnya bahaya kelompok teroris Daesh dan sejenisnya di Irak dan Suriah, serta terkait ancaman kembalinya para teroris ke Eropa. Oleh karena itu, sekarang Uni Eropa sedang menetapkan langkah-langkah lebih serius untuk mengatasi hal ini.

Pada saat yang sama, negara-negara penting dan besar regional, khususnya Republik Islam Iran, Turki dan Irak, yang memiliki posisi sangat strategis, diharapkan dapat mendekatkan perspektif dan kebijakan mereka untuk menetapkan sebuah mekanisme proporsional dan terkoordinasi untuk memberantas kelompok-kelompok teroris Takfiri tersebut. Oleh karena itu, dialog dan koordinasi negara-negara Eropa dengan Iran akan sangat determinan untuk mewujudkan proses yang diharapkan.

Di sisi lain, Israel dan lobi Zionis sebagai penentang utama interaksi internasional dengan Iran, tidak tinggal diam menyikapi terjalinnya kerjasama tersebut. Rezim Zionis dan lobi-lobinya, yang memiliki pengaruh di semua sendi politik, ekonomi, perdagangan, perbankan dan media Eropa, dalam beberapa tahun terakhir berusaha keras untuk mengagalkan realisasi kerjasama dan pemulihan hubungan Iran dan Eropa.

Lobi-lobi Zionis telah menyusup ke seluruh pilar Uni Eropa dan dengan bekerjasama dengan kelompok-kelompok teroris seperti MKO, mereka berusaha menciptakan atmosfer negatif terkait berbagai peristiwa di Iran. Dengan cara itu mereka berharap dapat menginterferensi proses normalisasi hubungan dan kerjasama antara negara-negara anggota Uni Eropa dengan Iran.

Di lain pihak, terdapat sejumlah negara di luar blok Barat dan non-Eropa yang tidak menginginkan pemulihan hubungan Iran dengan negara-negara lain. Sejumlah negara Arab khususnya Arab Saudi menentang proses tersebut dan bahkan melakukan banyak upaya baik secara terselubung maupun terbuka dalam hal ini. Negara-negara tersebut beranggapan dengan pulihnya hubungan Eropa dengan Iran, maka posisi mereka dalam perimbangan regional dan global akan terancam. Oleh karena itu mereka menggulirkan berbagai macam agitasi anti-Republik Islam Iran.