Dibalik Atmosfer Pemilu di Malaysia (1)

Malaysia tengah mempersiapkan diri untuk menggelar pemilu ke-14 dan diprediksikan persaingan di pemilu kali ini antara partai dan tokoh terkemuka di negara akan cukup alot. Pemilu ini rencananya digelar bulan Agustus atau Maret. Namun berbagai partai dan media memprediksikan pemilu ini bakal digelar lebih cepat, mengingat iklim politik di Malaysia saat ini.

Parlemen Malaysia memiliki anggota 222 orang dan pemilu parlemen di negara ini digelar setiap lima tahun sekali. Pemilu sebelumnya di Malaysia digelar 24 Juni 2013. Sementara batas usia bagi pemilih adalah 21 tahun dan penyaluran hak suara di negara ini bersifat pilihan. Artinya warga yang berhak memilih dapat menyalurkan suaranya ataupun tidak. Malaysia berpenduduk sekitar 31 juta jiwa dan mereka yang berhak memilih sekitar 15 juta orang. Meski Malaysia berbentuk pemerintahan monarki, namun raja hanya posisi simbolis dan perdana menteri yang menjalankan roda pemerintahan.

Dengan demikian parlemen yang memilih perdana menteri memiliki posisi istimewa di Malaysia dan berbagai partai penting negara ini berusaha meraih kursi terbanyak di parlemen sehingga mampu berkuasa. Saat ini kubu berkuasa koalisi Partai Barisan Nasional (BN) memiliki 132 kursi di parlemen, sementara koalisi oposisi Pakatan Harapan memiliki 71 kursi. Adapun Partai Islam Se-Malaysia (PAS) memiliki 14 kursi dan lima kursi lainnya milik partai lainnya.

Sementara itu, Partai UMNO milik warga Melayu memiliki 86 kursi di parlemen dan ketua UMNO adalah Najib Tun Razak, perdana menteri Malaysia saat ini. Pemilu parlemen saat ini mengingat isu politik dan berbagai kendala yang melilit partai berkuasa UMNO, tercatat sebagai pemilu paling penting di Malaysia dan koalisi oposisi bertekad mengakhiri hegemoni partai UMNO yang terus berkuasa sejak tahun 1957. Mengingat iklim politik Malaysia di tahun 2017 kubu oposis mendesak digelar pemilu dini di negara ini.

Meski pemerintah menolak permintaan kubu oposisi, namun partai oposisi, mengingat skandal yang melilit perdana menteri dan Partai UMNO, optimis akan terjadi perubahan konstelasi kekuasaan dengan kemenangan mereka di pemilu mengalahkan Barisan Nasional.

Jeniri Amir, pengamat politik dan dosen Universitas Sarawak Malaysia mengatakan, "Pemilu ke-14 Malaysia di banding dengan sebelumnya sangat penting mengingat kekuatan kubu oposisi kian besar dan mereka optimis pemilu kali ini akan mengubah konstelasi kekuasaan di negara ini."

Isu pertama dan terpenting yang berpengaruh pada atmosfer politik Malaysia adalah dakwaan skandal korupsi dan penyalahgunaan dana 1MDB oleh Perdana Menteri Najib Tun Razak. Dampak dari kasus ini juga menyeret istri sang perdana menteri Malaysia, Rosmah Mansor.

Sementara kesulitan kedua adalah krisis di manajemen perusahaan Felda Global Ventures Holdings Bhd (FGV) yang tercatat sebagai perusahaan ketiga terbesar di sektor produksi minyak sawit. Kasus ini sangat penting dan memiliki banyak pengaruh mengingat investor dan pemilik ladang Felda tersebar di 54 tempat pemungutan suara.

Anjloknya nilai saham FGV sebesar 70 persen dan hutang besar para pemilik ladang mendorong kubu oposisi berniat menarik suara mereka. Sementara isu ketiga yang mempengaruhi transformasi politik di Malaysia adalah friksi internal di tubuh UMNO dan keluarnya sejumlah tokoh berpengaruh seperti Mahathir Mohamad, mantan perdana menteri Malaysia serta Muhyiddin Yassin, deputi perdana menteri.

Mahathir setelah keluar dari UMNO membentuk Parti Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM). Ia kemudian dikenal sebagai kritikus terkuat dan kubu oposisi pemerintahan Najib Tun Razak. Meski selama beberapa tahun terakhir Partai Islam Se-Malaysia (PAS) keluar dari barisan oposisi dan bergabung dengan koalisi pemerintah berkuasa, namun sepertinya Abdul Hadi Awang, ketua partai ini juga siap bersaing dengan Najib dan Mahathir di pemilu mendatang.

Menurut pandangan elit politik di Malaysia, ada dua faktor yang mendorong negara ini cepat memasuki iklim pemilu. Pertama munculnya Mahathir Mohamad di pentas politik dan upaya koalisi oposisi untuk meyakinkan dirinya bersedia dicalonkan di pemilu sehingga pandangan masyarakat Malaysia terhadap pemilu mendatang semakin sensitif.

Isu kedua adalah pengokohan peran jejaring sosial di proses pemilu dan transformasi politik. Jejaring sosial yang dinilai media non formal di Malaysia mulai terlibat sejak pemilu tahun 2013 dan kini dengan 19 juta pengguna telah berubah menjadi salah satu alat kampanye pemilu paling penting. Di sisi lain, kubu oposisi berusaha memanfaatkan media ini untuk mempengaruhi audiens.

Selama satu tahun terakhir, ketika Mahathir Mohamad mulai tampil kembali di percaturan politik, jejaring sosial semakin menemukan posisi pentingnya. Mahathir dengan 2,5 juta follower tercatat sebagai kekuatan besar di dunia maya. Sementara Najib Tun Razak dengan tiga juta follower juga aktif di jejaring sosial.

Khairul Azwan Harun dari Partai UMNO dan juga anggota legislatif Malaysia mengatakan, "Jika UMNO tidak cepat merespon tudingan yang dilontarkan kubu oposisi di jejaring sosial, maka di pemilu mendatang kubu berkuasa ini akan kalah."

Statemen ini menunjukkan eskalasi peran media sosial di percaturan politik dan proses pemilu di Malaysia. Meski demikian, selama beberapa tahun terakhir terjadi tensi di kancah politik Malaysia yang memunculkan kekhawatiran akan pembatasan aktivitas politik dengan dalih keamanan. Jika partai PAS ingin independen di pemilu mendatang dan berusaha menambah wakilnya di parlemen sebagai partai Islam, maka tak diragukan lagi sensitifitas agama di pemilu semakin kental.

Hishamudin Yunus, pengamat politik menyatakan,"Berdasarkan keputusan tahun 1963 dan kesepakatan yang diambil, kebebasan beragama di Malaysia dijamin dan seluruh kubu dan partai negara ini harus menghormati kebebasan ini."

Selain itu, penyelenggaraan aksi demo dan konsentrasi kubu oposisi di berbagai kota besar termasuk bundaran Merdeka Kuala Lumpur turut membantu memanasnya transformasi politik di Malaysia. Di sisi lain, berdasarkan keputusan yang disahkan parlemen, pemerintah melarang penyelenggaraan aksi protes di jalan, pusat wisata, sekolah dan universitas. Pemerintah Kuala Lumpur juga menekankan hanya diperbolehkan menggelar aksi demo tertutup atau di lapangan olah raga dengan pemberitahuan satu bulan sebelumnya. Kubu oposisi menilai keputusan ini sebagai indikasi pembatasan aktivitas masyarakat dan politik di Malaysia.

Clara Choi, pengamat politik di Malaysia mengungkapkan, "Mengingat kian dekatnya waktu penyelenggaraan pemilu, pendekatan keras terhadap kubu oposisi sama halnya dengan aksi bunuh diri bagi koalisi Barisan Nasional, karena klaim mereka terkait demokrasi di Malaysia akan rusak."

Bagaimana pun juga Malaysia ketika tengah memasuki iklim dan transformasi pemilu, berbagai isu ekonomi dan skandal yang melilit perdana menteri menjadi perhatian utama elit politik dan kubu oposisi. Kubu oposisi berusaha memanfaatkan iklim yang ada di negara ini khususnya di jejaring sosial untuk meraih kemenangan di pemilu mendatang dengan terus melanjutkan aksi demo anti pemerintah.