Pemerintahan Baru Malaysia dan Tantangannya

Dengan pengambilan sumpah 13 anggota kabinet Mahathir Mohamad, Perdana Menteri baru Malaysia, dia dan pemerintahannya resmi memulai tugas mereka. Koalisi Pakatan Harapan pimpinan Mahathir, menang dalam pemilu Malaysia mengakhiri kekuasaan hampir tujuh dekade United Malays National Organisation (UMNO).

Mahathir Mohamad setelah 15 tahun, kembali ke puncak kekuasaan dengan berbagai slogan pemilu di antaranya yang terpenting adalah pemberantasan korupsi, pembentukan pemerintahan hukum dan pengokohan persatuan nasional. Dalam hal ini dan sebagai langkah awal, Najib Razak, mantan perdana menteri Malaysia, telah dilarang keluar negeri dan dia tersangka kasus suap dari Arab Saudi.

Claire Brown, seorang analis politik dalam hal ini mengatakan, "Jelas Najib Razak merupakan jalur penyampung dengan para pangeran Arab Saudi yang menerima komisi dari berbagai transaksi ilegal." Meski Najib menolak tuduhan tersebut, namun dia juga menjadi tersangka kasus korupsi.

Pemilu terbaru Malaysia dapat dianalisa dari berbagai sisi dan berbagai tantangan yang akan dihadapi pemerintahan Mahathir tidak dapat dilupakan. Sensitivitas pemilu ke-14 Malaysia dan hasilnya menunjukkan bahwa rakyat negara ini menginginkan kembalinya Malaysia ke era kegemilangannya di masa lalu. Malaysia dalam dua dekade terakhir telah berubah menjadi negara anggota ASEAN terlemah.

Dalam pemilihan tersebut, untuk pertama kalinya, cara kampanye kandidat dan partai berubah dari cara tradisional beralih ke penggunaan jejaring sosial, dan pada pemilihan tersebut, jejaring sosial memiliki tempat khusus dan terutama dalam melibatkan para muda dalam pemilu. Mahathir Mohammad dan Najib Razak memfokuskan kampanye mereka di media sosial. Dengan demikian Mahathir Mohamad harus mampu menjawab tuntutan generasi baru dan pemuda Malaysia.

Dalam pemilu ke-14 di Malaysia, slogan utama kampanye partai berkuasa, UMNO dan aliansinya, yang disebut Barisan Nasional, adalah meningkatkan kesejahteraan sosial, meninjau kondisi perpajakan dan mengurangi angka pengangguran. Namun, masyarakat tidak memilih mereka dan mempercayakan suara mereka mereka kepada koalisi yang dimimpin Mahathir Mohamad. Ini menunjukkan bahwa bagi rakyat Malaysia, membentuk pemerintahan hukum dan memerangi korupsi lebih penting sehingga mereka akan dengan cepat melalui masa transisi menuju kesejahteraan sosial.

Pengamat politik, Azzam al-Tamimi dalam hal ini mengatakan, "Tantangan para pemimpin Arab Saudi dan Uni Emirat Arab adalah transisi kekuasaan di Malaysia, bukan untuk demokrasi  melainkan untuk menjaga kepentingan mereka."

Karena Mahathir Mohamad terjun ke kancah politik Malaysia untuk memberantas korupsi besar-besaran dan mencegah Malaysia bertekuk lutut dan kehancurannya. Selain itu, pemiliu ke-14 Malaysia sedemikian rupa sehingga mengokohkan antusiasme Malaysia. Mahathir Mohammad dalam sejumlah pidato dan wawancaranya, mengaku bahwa ia bertindak secara diktatorial selama menjabat sebagai perdana menteri mulai 1982 hingga 2003, namun ia berjanji membangun kembali Malaysia dengan belajar dari masa lalu dengan tekad seluruh rakyat Malaysia.

Mahathir Muhammad memiliki gagasan reformasi ekonomi dan industri, namun dia tidak pernah bergerak ke arah sektarianisme dan munculnya benturan agama di Malaysia selama masa kepemimpinannya, bahkan justru memperkuat persatuan nasional dari sisi etnis dan agama.

Dalam beberapa tahun terakhir, perluasan hubungan pemerintah Malaysia sebelumnya dengan Saudi, yang telah menyebabkan penyebaran Wahabisme di negara itu. Akibatnya Malaysia terseret ke jurang sektarianisme. Terungkapnya uang suap yang diterima mantan perdana menteri Malaysia, Najib Razak dari Arab Saudi, membuat partai-partai oposisi dan Mahathir Mohamad lebih sensitif terhadap program dan kinerja Najib Razak dan partai yang berkuasa UMNO.

Abdul Khalik Abdullah, seorang analis politik dalam hal ini mengatakan, "Usia Mahathir Mohamad yang dikemukakan oleh para penguasa Arab tidak penting, karena Raja Salman yang tua juga memegang kendali pemerintahan Arab Saudi di saat menderita berbagai penyakit termasuk Alzheimer.

Menyusul skandal Najib Razak, Mahatir Mohammad keluar dari Partai UMNO dan mulai mengkritik pemerintah sebelumnya di Malaysia. Termasuk di antara alasan ketertarikan partai oposisi untuk berkoalisi dengan Mahathir Mohamad, selain pandangan kritisnya terhadap pemerintah, juga ketidakmampuan partai oposisi untuk membentuk koalisi dan bersaing dengan Barisan Nasional.

Malaysia berpopulasi 31 juta penduduk dan merupakan monarki, akan tetapi raja adalah bersifat formalitas di Malaysia, dan perdana menteri memegang jabatan sebagai kepala kabinet. Oleh karena itu, parlemen yang memilih perdana menteri sangat penting di Malaysia. Dan partai-partai penting Malaysia berusaha mengambil kursi terbanyak untuk memegang kekuasaan.

Oleh karena itu, UMNO dalam setiap periode menggunakan berbagai trik yang dinilai partai oposisi mana sebagai kecurangan untuk memenangi pemilu. Oleh karena itu, guna mengubah kondisi pemilu, partai-partai oposisi membutuhkan kehadiran sosok seperti Mahathir Mohamad, yang masih dihormati masyarakat Malaysia.

Farid al-Attas adalah seorang pengamat politik mengatakan, "Salah satu tantangan budaya di Malaysia adalah pengenalan pemakaian baju ala Arab sebagai perilaku keislaman di mana ini menjadi tantangan dalam mempertahankan budaya Malaysia"

Meski pemilu ke-14 Malaysia merupakan kancah persaingan partai terburuk, dan Perdana Menteri baru Malaysia Mahathir Mohamad menyatakan khawatir tentang kecurangan dalam pemilu, akan tetapi pemilihan berlangsung tenang dan damai. UMNO, sebagai partai terbesar Malaysia, menerima hasil pemilu dan Najib Razak menyerahkan jabatannya kepada Mahathir Mohamad.

Mahathir Mohammed kembali berkuasa di saat kondisi ekonomi dan sosial Malaysia pada tahun 2003, ketika ia meninggalkan kekuasaan, sangat jauh berbeda. Peningkatan angka pengangguran, penurunan kesejahteraan sosial, masalah pajak jasa dan barang yang diberlakukan pada tahun 2015, bersama dengan melemahnya posisi Malaysia di ASEAN dan negara-negara Islam, dipengaruhi oleh hubungan pemerintah Najib dengan Saudi, merupakan di antara tantangan yang harus diselesaikan Mahathir, dan dia membutuhkan kerjasama nasional dan seluruh pihak dalam koalisi Pakatan Harapan.

Oleh sebab itu, Mahatir Mohamad segera mengupayakan pengampunan terhadap Anwar Ibrahim, wakilnya di era kepemimpinannya di masa lalu, dan Raja Malaysia Mohamad V juga menyetujuinya. Sejak tahun 1998 dan seterusnya, Anwar Ibrahim dipecat dari jabatannya sebagai wakil perdana menteri. Anwar Ibrahim berubah menjadi kritikus serius terhadap Mahathir Mohamad sejak tahun 2003.

Pada akhirnya, Anwar Ibrahim dan Mahathir Mohamad menyimpulkan bahwa mereka dapat memenangi pemilu ke-14 dengan kerjasama kali ini, dan oleh sebab itu Anwar Ibrahim dari penjara menyatakan mendukung Mahathir Mohamad dalam pemilu. Masyarakat Malaysia kembali menyaksikan kehadiran dua tokoh politik kawakan di kancah politik. Posisi Anwar Ibrahim di kabinet baru masih belum jelas, namun penunjukan istrinya sebagai Wakil Pperdana Menteri Malaysia menunjukkan bahwa Mahathir Mohamad, berusaha mengembalikan masa keemasan kerjasama dan persatuan Malaysia seraya menyelesaikan masalah-masalah masyarakat.

Untuk alasan ini, Mahathir Mohamad, setelah memenangi pemilu ke-14, mengatakan bahwa dia tidak bersuha balas dendam namun mencoba membangun kembali Malaysia atas dasar hukum. Dengan demikian, rakyat Malaysia, kjhsusunya para pemuda percaya bahwa Mahatir Muhammad dapat menggunakan pengalaman di masa lalu, posisi istimewanya di  kawasan maupun global dapat membantu membangun kembali Malaysia.

Tidak diragukan lagi, Malaysia dapat memainkan peran penting dalam penyatuan dunia Islam dan menghindari sektarianisme dengan kiprah Mahatir Mohamad. Namun, rakyat Malaysia berharap agar dia menjadikan pengalaman manis dan getir pada masa kepemimpinannya selama 22 tahun untuk membantu memperkuat partai-partai lain serta mencegah dominasi mutlak satu partai di Malaysia.