Kita sekarang akan menelisik pandangan Republik Islam Iran tentang Kesepakatan Abad dan usulan Tehran untuk memecahkan isu Palestina secara permanen dan adil.

Pada edisi sebelumnya, kita membahas tentang peran Arab Saudi dan Mesir dalam pelaksanaan prakarsa Kesepakatan Abad, dan sekarang kita akan menyoroti posisi pemerintah Yordania dan Turki.

Kesepakatan Abad melibatkan tiga kelompok aktor: negara perancang sekaligus pelaksana yaitu Amerika Serikat, aktor yang dirugikan dan penerima manfaat yaitu Palestina dan rezim Zionis Israel, dan para pendukung kesepakatan ini yaitu Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab (UEA), dan Arab Saudi.

Bumi Palestina dan secara khusus Jalur Gaza dan Tepi Barat, kaya akan kandungan minyak dan gas. Sebagian besar dari sumber daya alam ini dikontrol oleh rezim Zionis Israel, sementara Palestina tidak memiliki saham di dalamnya.

Amerika Serikat dan lobi-lobi Zionis tampaknya mencetuskan prakarsa Kesepakatan Abad dengan memperhatikan tiga aspek yaitu: politik, geografi, dan ekonomi.

Masalah Palestina dan kejahatan rezim Zionis Israel memasuki fase baru setelah Donald Trump berkuasa di AS pada 2016. Pemerintah AS mulai mengubah kebijakannya terkait Palestina dan meningkatkan dukungan kepada Israel.

Ketika Barack Obama memimpin Gedung Putih pada 2009, konflik Palestina-rezim Zionis Israel masih tetap menjadi salah satu tantangan utama kebijakan luar negeri AS terutama di wilayah Asia Barat.

Pada 2 April 1947, penjajah Inggris merasa sudah tidak mampu lagi mengatur Palestina akibat dampak Perang Dunia II dan perlawanan dari Dunia Arab. Kerajaan Inggris kemudian menyerahkan isu tersebut kepada PBB yang membentuk komisi khusus hingga lahirnya resolusi 181 Dewan Keamanan.