Pars Today

Kita sekarang akan menelisik pandangan Republik Islam Iran tentang Kesepakatan Abad dan usulan Tehran untuk memecahkan isu Palestina secara permanen dan adil.

Sejak kemenangan Revolusi Islam pada 1979, Iran membangun kebijakan dalam negeri dan luar negeri-nya berdasarkan pada prinsip-prinsip ajaran Islam. Dengan kata lain, ideologi Islam adalah landasan utama Konstitusi Iran.

Iran mempertimbangkan prinsip-prinsip ajaran Islam dalam membuat keputusan-keputusan penting dan sensitif. Masalah ini dijelaskan pada pasal 10 ayat 152 – 154 Konstitusi Republik Islam Iran. Kebijakan Iran mengenai Palestina juga dijabarkan dalam konteks ini.

Republik Islam memandang isu Palestina bukan sebagai sebuah persoalan domestik dan Arab, tetapi masalah yang terkait dengan Dunia Islam dan menurut perspektif Iran, Dunia Islam perlu menunjukkan reaksi tentang isu Palestina.

Arah kebijakan luar negeri Iran mengenai isu Palestina bukanlah kepentingan materi dan pertimbangan internasional, tetapi berhubungan dengan kewajiban agama yaitu membela kaum tertindas.

Pemimpin Revolusi Islam Iran atau Rahbar, Ayatullah Sayid Ali Khamenei menilai isu Palestina bukan sebagai persoalan Dunia Arab atau hanya masalah Islam, tetapi juga masalah kemanusiaan. Oleh karena itu, Rahbar memandang konspirasi pembentukan negara Yahudi melalui prakarsa Kesepakatan Abad, sebagai sebuah konspirasi Barat khususnya Amerika Serikat dan Inggris.

Ayatullah Khamenei dalam sebuah pidato pada 15 Desember 2000 mengatakan, "Secara prinsip ide pembentukan negara Yahudi atau lebih tepatnya rezim Zionis di satu titik dari Dunia Islam, muncul dengan sebuah tujuan jangka panjang imperialisme. Untuk jangka panjang, pembentukan sebuah rezim di zona sensitif yang bisa dibilang jantung Dunia Islam ini, bertujuan untuk melanggengkan hegemoni imperialis masa itu – terutama pemerintah Inggris – atas Dunia Islam.

Jangan sampai suatu hari nanti muncul sebuah negara Islam yang kuat – seperti periode tertentu dari Dinasti Usmaniyah – yang dapat mencegah infiltrasi kekuatan imperialis, Inggris, Prancis, dan aktor lain di kawasan ini. Oleh karena itu mereka membangun sebuah basis untuk dirinya.

Berdasarkan dokumen sejarah, pembentukan rezim Zionis di kawasan lebih karena ambisi imperialisme pemerintah Inggris daripada keinginan orang-orang Yahudi. Ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa waktu itu banyak warga Yahudi percaya bahwa mereka tidak membutuhkan negara itu, rezim itu tidak menguntungkan mereka, untuk itu mereka tidak peduli."

Ayatullah Khamenei membongkar tujuan rezim Zionis menduduki bumi Palestina. Dalam pidatonya pada acara pembukaan "Konferensi Internasional Mendukung Intifadah Palestina" di Tehran pada 24 April 2001, Rahbar mengatakan, "Pendudukan Palestina didasarkan pada sebuah prakarsa yang rumit dan beragam, yang ditujukan untuk merusak persatuan dan solidaritas kaum Muslim serta mencegah terbentuknya kembali negara-negara Islam yang kuat.

Ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Zionis memiliki hubungan dekat dengan Nazi Jerman, dan perilisan statistik berlebihan tentang jumlah korban Yahudi selama Perang Dunia II bertujuan untuk menarik simpati publik serta mempersiapkan ruang bagi pendudukan tanah Palestina dan membenarkan kejahatan Zionis.

Ada juga dokumen yang menunjukkan bahwa sejumlah mafia non-Yahudi dari Eropa Timur diperkenalkan sebagai etnis Yahudi untuk dikirim ke Palestina, dengan dalih membantu kerabat para korban rasisme untuk mendirikan sebuah rezim anti-Islam di jantung Dunia Islam, dan kemudian menciptakan pemisahan antara bagian timur dan barat Dunia Islam setelah 13 abad bersatu."

Pasca kemenangan Revolusi Islam, Iran selalu menunjukkan reaksi terhadap prakarsa-prakarsa kompromi (damai) tentang masalah Palestina. Negara ini berusaha menyingkap esensi dari prakarsa yang membela kepentingan rezim Zionis ini kepada bangsa-bangsa Muslim.

Ayatullah Khamenei pada 30 Desember 2008 mengatakan, "Hari ini konspirasi Zionis dan para pendukungnya – khususnya pendukung utama mereka, pemerintah AS – adalah memanfaatkan nama indah perdamaian. Benar, perdamaian adalah sesuatu yang baik, tetapi dimana dan dengan siapa berdamai? Orang yang telah menerobos masuk ke rumah Anda, merusak pintu rumah dengan kasar dan memukul Anda, melecehkan keluarga dan anak-anak Anda, dan dari tiga kamar yang Anda miliki, ia merampas dua setengah dari itu dan mendudukinya, lalu berkata kepada Anda mengapa Anda tanpa sebab pergi ke sana-kemari untuk mengadu, selalu membuat keributan dan konflik, marilah kita berdamai bersama.

Apakah ini yang disebut perdamaian? Perdamaian adalah bahwa Anda harus keluar dari rumah itu, jika setelah ini masih ada perang di antara kita, maka datanglah kalian untuk mendamaikan kami. Jika Palestina telah sampai pada hak-haknya – yaitu memperoleh rumahnya kembali, baru kalian bisa berkata, 'Izinkan beberapa dari kami atau semua dari kami untuk menetap di negara ini – maka tidak seorang pun akan memerangi kalian."

Setelah semua kesepakatan kompromi gagal, pemerintah AS menyusun sebuah rencana jahat yang disebut Kesepakatan Abad sejak 2017. Prakarsa ini selain ada kemiripan dengan kesepakatan-kesepakatan sebelumnya, juga ada upaya untuk menghapus isu Palestina dan menipu rakyat Palestina melalui penawaran paket insentif ekonomi.

Aspek jahat dari prakarsa AS ini semakin terlihat dengan bergabungnya beberapa negara Arab reaksioner dengan Kesepakatan Abad.

Ayatullah Khamenei dalam sebuah pidato pada 16 Juli 2018, menekankan persatuan di antara kaum Muslim dan menuturkan, "Ada masalah Palestina dan kebijakan jahat yang diadopsi AS untuk Palestina, mereka menyebutnya Kesepakatan Abad. Namun, ketahuilah bahwa dengan izin Allah, Kesepakatan Abad ini tidak akan pernah terwujud dan masalah Palestina tidak akan pernah terlupakan dan kota suci Quds akan tetap menjadi Ibukota Palestina…

Tentu saja, karena kurangnya keyakinan pada Islam, apalagi tentang isu Palestina, beberapa pemerintahan Muslim mengorbankan dirinya demi Amerika. Mereka tidak hanya mengikuti AS, tetapi juga mengorbankan dirinya untuk AS karena kebodohan dan godaan duniawi. Namun atas pertolongan dan rahmat Allah, umat Islam dan bangsa Palestina akan mengalahkan musuh-musuhnya, dan mereka akan menyaksikan hari ketika rezim Zionis dihapus dari bumi Palestina."

Rahbar juga berbicara tentang posisi Bahrain yang menjadi tuan rumah konferensi Kesepakatan Abad. Dalam sebuah pernyataan pada 5 Juni 2019, Rahbar mengatakan, "Saat ini masalah Palestina adalah salah satu isu utama di Dunia Islam. Di Bahrain diadakan sebuah pertemuan atas perintah AS, untuk menghancurkan masalah Palestina. Para penguasa Bahrain harus tahu bahwa kalian sedang menarik alas kaki dari bawah kaki kalian sendiri, kalian seharusnya tidak tertipu oleh Arab Saudi. Kalian dan juga orang-orang Saudi sedang menarik karpet dari bawah kaki kalian sendiri dan ini pada akhirnya akan merugikan kalian sendiri. "Mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan." (QS. Al-Anfal: 36)

Sebagaimana prediksi Ayatullah Khamenei, konferensi Bahrain telah memperlihatkan kegagalan prakarsa Kesepakatan Abad. Faksi-faksi Palestina, poros perlawanan, dan masyarakat Muslim dunia menentang prakarsa itu sehingga negara-negara Arab reaksioner tidak mampu mengumumkan dukungannya terhadap Kesepakatan Abad secara terbuka.

Penasihat Trump dan pelaksana Kesepakatan Abad, Jared Kushner mengakui kegagalan konferensi Bahrain karena tidak didukung oleh faksi-faksi Palestina. Dia mengakui bahwa upaya yang dilakukan selama ini telah gagal dan mengatakan, "Banyak dari bisnisman dan perwakilan perusahaan-perusahaan global berniat hadir dalam konferensi ini, prakarsa ini bisa diwujudkan dengan syarat rakyat Palestina mendukungnya."

Kegagalan prakarsa-prakarsa damai tentang Palestina menunjukkan bahwa selama prakarsa itu tidak menjamin hak-hak Palestina, maka perdamaian abadi tidak akan terwujud.

Republik Islam Iran sejak awal menekankan sebuah prakarsa yang adil untuk menyelesaikan masalah Palestina. Dalam hal ini, Ayatullah Khamenei mengusulkan sebuah prakarsa beberapa tahap untuk memecahkan masalah Palestina.

Tahap pertama, pemulangan pengungsi Palestina ke tanah airnya dan tahap kedua, melaksanakan pemilu yang diikuti oleh penduduk asli Palestina baik Muslim, Kristen, dan Yahudi. Dan tahap ketiga, membentuk sebuah pemerintahan dengan suara mayoritas berdasarkan referendum.

Ayatullah Khamenei dalam pidatonya pada "Konferensi Internasional Mendukung Intifadah Palestina" di Tehran pada 1 Oktober 2011 mengatakan, "Solusi Republik Islam untuk masalah Palestina dan mengobati luka lama ini adalah sebuah proposal yang jelas dan rasional yang didasarkan pada kearifan politik yang diterima oleh publik dunia dan telah dijabarkan secara rinci sebelumnya.

Kami tidak mengusulkan perang klasik dengan melibatkan pasukan negara-negara Muslim, kami juga tidak mengusulkan melemparkan imigran Yahudi ke laut atau intervensi PBB dan organisasi internasional lainnya. Kami mengusulkan referendum di antara orang-orang Palestina. Seperti halnya bangsa lain, bangsa Palestina juga memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri dan memilih pemerintahannya sendiri.

Semua penduduk asli Palestina – termasuk Muslim, Kristen, dan Yahudi, dan bukan imigran asing – apakah mereka tinggal di dalam wilayah Palestina atau di kamp-kamp pengungsi atau di tempat lain, harus mengambil bagian dalam sebuah referendum dan menentukan pemerintahan masa depan Palestina.

Pemerintah yang lahir dari referendum ini akan memutuskan nasib imigran non-Palestina yang bermigrasi ke tanah Palestina di masa lalu. Ini adalah sebuah proposal yang adil dan rasional yang dipahami oleh publik dunia dan bisa memperoleh dukungan dari bangsa-bangsa dan negara-negara independen.

Tentu saja kami tidak mengharapkan orang-orang Zionis yang merampas (tanah Palestina) menerima proposal ini dan di sinilah peran pemerintah, bangsa, dan organisasi-organisasi perlawanan." (RM)