Hari ini, Rabu 6 Februari 2019 bertepatan dengan 30 Jumadil Awal 1440 Hijriah atau menurut kalender nasional Iran, hari ini tanggal 17 Bahman 1397 Hijriah Syamsiah. Berikut kami hadirkan beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada hari ini di masa lampau.

Perang Jepang-Rusia Dimulai

115 tahun yang lalu, tanggal 6 Februari tahun 1904, perang Jepang-Rusia dimulai dengan adanya serangan dari tentara Jepang terhadap tentara Rusia yang berpangkalan di Cina.

Sebelumnya, pada tahun 1895, Jepang berhasil mengalahkan Cina dan menduduki sebagian wilayah Cina. Perang Jepang-Rusia ini meletus sebagai akibat dari persaingan antara Rusia dan Jepang dalam memperebutkan Korea dan Manchuria.

Sebelumnya, pada tahun 1898, Rusia menekan Cina untuk menyewakan pelabuhan Port Arthur yang sangat strategis, di utara Manchuria. Rusia pun kemudian berusaha memperluas wilayah pendudukannya di Manchuria.  Di lain pihak, Jepang merasa lebih berhak atas Cina, termasuk Manchuria, karena kemenangannya dalam perang Cina-Jepang pada tahun 1895.

Perang antara Rusia-Jepang ini berakhir dengan kemenangan Jepang. Pada bulan September 1905, atas mediator AS, Rusia dan Jepang menandatangani Perjanjian Portsmouth yang berisi penyerahan Manchuria, setengah dari pulau Sakhalin, dan Korea, kepada Jepang.

Jenderal Heiser Datang ke Iran

40 tahun yang lalu, tanggal 17 Bahman 1357 HS, Jenderal Heiser, utusan khusus AS, tiba di Teheran untuk menyampaikan dukungan AS terhadap panglima-panglima militer rezim Pahlevi dan mempersiapkan kudeta terhadap revolusi Islam.

Sebelumnya, setelah kembalinya Imam Khomeini dari pengasingan beliau di Paris pada tanggal 12 Bahman (1 Februari), sekitar 35 ribu tentara AS yang berpangkalan di Iran telah kembali ke negeri mereka dan sepuluh ribu sisanya juga tengah bersiap-siap untuk angkat kaki dari Iran.

Sementara itu, jutaan rakyat Iran mengadakan demonstrasi besar-besaran untuk mendukung perintah Imam Khomeini yang dikeluarkan sehari sebelumnya, yaitu tanggal 5 Februari, berkenaan dengan pembentukan pemerintahan Revolusi Islam Iran sementara. Dalam demonstrasi itu, rakyat Iran juga menuntut mundurnya pemerintahan Perdana Menteri Shapour Bakhtiar.

Dewan Penentu Kebijakan Negara Iran Dibentuk

31 tahun yang lalu, tanggal 17 Bahman 1366 HS, Imam Khomeini ra perintahkan dibentuknya Dewan Penentu Kebijakan Negara yang terdiri dari anggota Dewan Garda Konstitusi, Presiden, Ketua Parlemen, Ketua Mahkamah Agung dan sejumlah anggota lainnya.

Pasca pembentukan Majlis Syura Islami dan Dewan Garda Konstitusi muncul sejumlah perbedaan pendapat antara kedua lembaga ini. Setiap kali terjadi perselisihan, pendapat Imam Khomeini yang menjadi solusi. Akhirnya, di pertengahan bulan Bahman 1366 HS, Presiden, Ketua Parlemen dan Ketua Mahkamah Agung, Perdana Menteri dan Ahmad Khomeini menulis surat terkait masalah ini kepada Imam Khomeini. Isi surat tersebut meminta dibentuknya lembaga yang menyelesaikan perbedaan pendapat antara dua lembaga tersebut.

Legalitas keputusan yang diambil Dewan Penentu Kebijakan Negara sebelum amandemen UUD tahun 1368 HS kembali pada wewenang Wali Faqih. Namun setelah perubahan UUD, legalitas lembaga ini ditentukan dalam UDD dan tugasnya menentukan UU yang diratifikasi oleh parlemen dan dianggap melanggar syariat atau UUD oleh Dewan Garda Konstitusi. Tugas lainnya adalah sebagai konsultan dalam urusan yang diminta untuk dibahas oleh Rahbar.