Sep 05, 2020 17:36 Asia/Jakarta

Dewan Gubernur Badan Energi Atom Internasional (IAEA) telah memberikan suara pada resolusi anti-Iran yang telah dipolitisasi oleh Troika Eropa (Jerman, Perancis dan Inggris). Resolusi yang diusulkan Troika dan di bawah dukungan Amerika Serikat ini mendapat penolakan dari Rusia dan Cina.

Resolusi yang disetujui Dewan Gubernur IAEA pada hari Jumat, 19 Juni 2020 itu mengharuskan Iran mematuhi komitmennya dan bekerja sama dengan IAEA.  

Setelah perjanjian nuklir JCPOA (Rencana Aksi Bersama Komprehensif) ditandatangani pada 2015 antara Iran dan kelompok 5+1 (Amerika Serikat, Rusia, Cina, Perancis, Inggris ditambah Jerman), IAEA telah merilis beragam laporan sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk menguji dan memverifikasi pelaksanaan komitmen yang ditetapkan dalam Dewan Gubernur IAEA.

IAEA telah berulang kali mengakui kerja sama Iran dengan lembaga nuklir internasional ini dan menekankan sifat damai dari aktivitas nuklir Iran. Selain laporan-laporan ini, para inspektur IAEA juga telah melakukan lebih dari 33 akses tambahan ke Iran setiap tahunnya.

Dalam keadaan seperti itu, permintaan IAEA untuk mengakses fasilitas nuklir Iran –berdasarkan dugaan intelijen dan spionase rezim Zionis Israel– tidak memiliki dasar hukum dan akan mempertanyakan posisi badan nuklir dunia itu.

Setiap penggunaan informasi yang diklaim sebagai dasar untuk permintaan di luar Safeguards tidak sesuai dengan Statuta IAEA, dan informasi yang diklaim yang tidak memiliki tempat dalam proses verifikasi IAEA, tidak akan menjadi kewajiban bagi Iran.

Kerja sama baik antara Iran dan IAEA harus menjadi dasar untuk pertanyaan dan permintaan Badan Energi Atom Internasional ini, tetapi IAEA, di bawah tekanan politik AS dan tiga negara Eropa, memiliki permintaan dari Iran yang tidak ada hubungannya dengan fakta teknis.

Duta Besar Iran untuk IAEA Kazem Gharibabadi segera menanggapi resolusi Dewan Gubernur IAEA dengan mengatakan, resolusi ini tidak lebih dari ketamakan dan meminta lebih, dan Iran sepenuhnya menolak ketamakan ini dan akan mengambil tindakan yang sesuai dan tepat sebagai tanggapan terhadapnya.

Setiap implementasi aktivitas verifikasi membutuhkan kerja sama bilateral dengan niat baik antara Iran dan IAEA. Untuk itu, permintaan untuk dua akses baru atas dasar resolusi hasil desakan Troika Eropa menunjukkan agenda politik dan tidak profesional.

Menurut Gharibabadi, Iran telah memberikan kesempatan kepada para inspektur IAEA untuk melakukan 432 inspeksi pada 2019, di mana ini berarti lebih dari 20 persen dari total inspeksi IAEA itu di seluruh dunia.

Kerja sama penuh Iran dengan IAEA merupakan indikasi niat baik Tehran, dan dalam keadaan seperti itu, resolusi Dewan Gubernur IAEA tidak menciptakan kewajiban hukum atau kewajiban apapun bagi Iran untuk lebih lanjut bekerja sama dengan IAEA di luar kewajibannya, apalagi resolusi itu dikeluarkan atas dasar klaim rezim Zionis.

Cina menyatakan sikap mendukung Iran terkait resolusi IAEA. Duta Besar Cina di Wina, Austria, Wang Qun menyatakan penyesalan mendalam atas resolusi yang diadopsi Dewan Gubernur IAEA terhadap Iran.

"Cina sangat menyesalkan Resolusi Dewan IAEA kepada Iran, karena ada implikasi sangat besar dari langkah ini terhadap prospek perjanjian nuklir. Cina dan Rusia menentang resolusi di atas," ujarnya pada hari Jumat, 19 Juni 2020.

Wang menambahkan, akar penyebab situasi ini terletak pada unilateral dan praktik-praktik intimidasi dari AS, sebagaimana dibuktikan dengan penarikan sepihaknya dari JCPOA dan kebijakan tekanan maksimumnya terhadap Iran.

"AS tidak hanya mengakhiri pengabaian sanksi yang mencakup semua proyek nuklir yang berasal JCPOA, tetapi juga mendorong perpanjangan embargo senjata terhadap Iran dalam upaya untuk sepenuhnya menghancurkan JCPOA," tegasnya.

Terlepas dari perlawanan serius Rusia dan Cina, namun resolusi anti-Iran telah disetujui dalam pertemuan Dewan IAEA. Dalam pernyataan IAEA, Troika Eropa di bawah dukungan AS mendesak Iran agar menghentikan apa yang mereka sebut "penolakan Iran terhadap inspektur IAEA yang ingin masuk ke akses dua situs nuklirnya". Sebaliknya, Iran menyatakan permintaan IAEA itu didasarkan hanya pada klaim rezim Zionis. (RA)