Arab Saudi dan Politisasi Ibadah Haji

Jemaah haji Iran tidak dapat menunaikan ibadah haji tahun ini. Setelah Lembaga Haji dan Ziarah Iran membuat pengumuman resmi, para pejabat Arab Saudi berusaha mempolitisasi kasus ini dan mencoba menutupi kegagalan kebijakan tebar konfliknya di Timur Tengah.

Pemerintah Saudi menciptakan hambatan sehingga tidak tercipta kondisi untuk pengiriman jemaah haji Iran ke Tanah Suci. Dalam satu pernyataannya, para pejabat Riyadh mengatakan, "Otoritas Iran menghalangi ibadah haji warganya. Pemerintah Iran bertanggung jawab kepada Tuhan dan dunia karena mencegah warganya menunaikan ibadah haji."

Rezim Al Saud tidak menyinggung alasan jemaah haji Iran tidak berangkat haji tahun ini dan menyatakan bahwa pemerintah Republik Islam Iran harus bertanggung jawab atas pembatalan haji warganya. Mufti Kerajaan Saudi – yang bertugas mengeluarkan fatwa untuk melegitimasi perilaku dan tindakan anti-Islam dan anti-kemanusiaan Al Saud – kali ini juga bangkit untuk membela rezim penguasa dan mengulangi tudingan tak berdasarnya terhadap Iran soal ibadah haji.

Mufti Besar Saudi, Sheikh Abdul Aziz Al Sheikh mengklaim bahwa Iran telah mencari keuntungan politik dari haji selama 30 tahun terakhir dan menyebabkan terjadinya berbagai insiden di Masjidil Haram. Ini bukan pertama kalinya di mana kaum Muslim dari sebuah negara Islam tidak bisa menunaikan haji karena hambatan dan politisasi yang dilakukan Saudi dan masyarakat di negara itu tidak bisa menghadiri kongres haji.

Muslim Suriah sudah empat tahun dilarang oleh Kerajaan Saudi untuk menunaikan ibadah haji. Larangan ini keluar karena Riyadh mendukung kelompok-kelompok teroris takfiri yang sedang memerangi pemerintah Damaskus. Muslim Yaman pada tahun 2015 juga tidak dapat menunaikan ibadah haji menyusul serangan militer rezim Al Saud ke negeri mereka. Di masa lalu, Muslim Irak dan beberapa negara lain juga berkali-kali batal berangkat ke Tanah Suci karena pemerintah mereka tidak punya hubungan baik dengan rezim Al Saud.

Al Saud sebagai Khadimul Haramain bertugas untuk menyiapkan kondisi bagi seluruh Muslim yang mampu secara finansial untuk naik haji. Akan tetapi, para penguasa al Saud mempolitisasi manasik haji dan mencoba memanfaatkan posisinya – sebagai pelayan dua tempat suci – untuk mengejar kepentingan politik. Al Saud tetap pada pendirian batilnya bahwa dengan menguasai al-Haramain al-Syarifain mengira dapat memaksa seorang pemimpin negara Islam dan otoritas Saudi ingin menyebarkan interpretasi kelirunya tentang Islam kepada seluruh Dunia Islam.

Al Saud dengan pendirian batilnya ingin menetapkan batasan tertentu untuk negara-negara Islam lainnya dan menganggap dirinya berhak untuk campur tangan dalam urusan internal negara-negara Muslim.

Allah Swt menjadikan Baitullah al-Haram sebagai tempat berkumpul dan poros persatuan kaum Muslim. Dia menetapkan haji sebagai manifestasi dari seluruh kekuatan Dunia Islam dan Makkah sebagai tempat yang aman sehingga kaum Muslim dapat melaksanakan ibadah-politik haji dengan penuh rasa aman. Namun, realitas yang dijumpai hari ini karena kinerja Al Saud adalah ketidakamanan dan ancaman keselamatan jemaah. Mereka ingin membuat ibadah haji tidak efektif dan kehilangan ruhnya atau dengan ungkapan yang lebih tepat adalah menutup jalan Tuhan!

Tragedi Mina dan terbunuhnya ribuan jemaah haji pada tahun 2015 merupakan bukti dari ketidaklayakan Al Saud dalam mengelola al-Haramain al-Syarifain. Selain itu, pembunuhan jemaah haji Iran pada tahun 1987 juga merupakan tindakan yang melawan perintah Allah Swt, di mana al-Quran menjadikan Makkah sebagai tanah yang aman untuk kaum Muslim.

Pada tahun 1987, ratusan jemaah haji dari Iran dan negara-negara lain gugur syahid ketika menggelar ritual bara'ah dari kaum Musyrik (Baraah minal Musyrikin). Pasukan Saudi membunuh jemaah haji dengan cara melempar batu ke arah mereka dan melepaskan tembakan atas perintah penguasa Al Saud. Setelah pembantaian ini, penguasa Saudi melarang Muslim Iran menunaikan haji selama tiga tahun.

Rezim Saudi terlibat permusuhan dan perang dengan rakyat dan pemerintah Iran sejak awal kemenangan Revolusi Islam. Padahal, salah satu misi utama Revolusi Islam adalah menyatukan negara-negara Islam dalam melawan rezim Zionis Israel sebagai musuh bersama Dunia Islam. Akan tetapi, Al Saud selalu bergabung dengan Amerika Serikat dan Israel untuk melawan Republik Islam Iran. Sepanjang delapan tahun agresi rezim Saddam terhadap Iran, negara-negara kaya minyak di Teluk Persia mengucurkan dana lebih dari tujuh miliar dolar kepada rezim Baath dan diktator Saddam. Sebagian besar dari bantuan finansial ini disediakan oleh Arab Saudi.

Saddam pada akhirnya kalah dan ia kemudian berubah menjadi ancaman terhadap para penguasa Arab dan menduduki Kuwait. Kegagalan tersebut tidak memberi pelajaran kepada para penguasa Arab dan Al Saud telah menjadi kaki tangan AS untuk mengintervensi negara-negara lain dan mengobarkan perang di Timur Tengah.

Manasik haji adalah sebuah ritual yang memiliki dimensi ibadah-politik. Dimensi politik haji sebenarnya dihidupkan pasca kemenangan Revolusi Islam dan kehadiran jemaah Iran di Tanah Suci. Dalam pandangan Imam Khomeini ra, haji adalah sebuah kewajiban ibadah, politik, dan sosial yang berada dalam satu paket. Bahkan pelaksanaan ibadah seorang individu dalam manasik haji tidak bisa lepas dari pesan-pesan politik dan sosial.

Imam Khomeini ra pada awalnya mengkritik keras upaya pemimpin negara-negara Islam dan ulama kerajaan dalam mempersempit makna haji menjadi sebuah ritual agama yang kering dan mengabaikan kondisi Dunia Islam dan kaum Muslim. Beliau berkata, "Berbagai dimensi kewajiban agung ini masih belum tersingkap karena penyimpangan pemerintah-pemerintah tiran di negara-negara Islam dan para ulama kerajaan serta kesalahpahaman dari sebagian muballigh di seluruh negara Islam. Sebuah kesalahpahaman yang bahkan menentang pembentukan pemerintahan Islam dan menilainya lebih buruk dari pemerintahan thaghut."

"Pemikiran keliru ini telah membatasi kewajiban agung haji menjadi sebuah seremonial yang tanpa makna. Mereka menilai upaya menyuarakan penderitaan kaum Muslim dan negara-negara Islam bertentangan dengan syariat dan bahkan mendekati kekufuran. Orang-orang yang terkait dengan pemerintahan tiran memperkenalkan mereka yang berkumpul di sana dari berbagai penjuru dunia untuk meneriakkan ketertindasannya sebagai Zindiq dan bertentangan dengan Islam. Para aktor – yang ingin mempertahankan kemunduran kaum Muslim dan membuka jalan bagi para perampok dan penjajah – mengisolasi Islam dalam sudut-sudut masjid dan tempat ibadah serta menganggap kegiatan yang berhubungan dengan urusan kaum Muslim, bertentangan dengan Islam dan tugas-tugas Muslim dan ulama," tegas Imam Khomeini ra.

Dalam pandangan Imam Khomeini ra, dimensi politik haji sengaja ditinggalkan untuk mencegah kebangkitan kaum tertindas dunia, mengingat rezim-rezim boneka telah menguasai negara-negara Islam. Menurut Imam Khomeini ra, Baitullah adalah rumah kebangkitan dan mobilisasi Muslim untuk melawan kekuatan arogan, di mana masalah ini berhubungan dengan kepentingan umum umat Islam.

Sayangnya, para penguasa Al Saud menjadikan manasik haji sebagai sebuah ritual senyap dan keheningan Dunia Islam. Mereka ingin ibadah haji hanya fokus pada aspek lahiriyah dan tidak melahirkan sebuah perubahan pada umat Islam. Dengan kata lain, pertentangan kesadaran dan kelalaian adalah titik perbedaan penting antara haji Ibrahimi dan haji Saudi. Al Saud sangat mengkhawatirkan terlaksananya manasik haji Ibrahimi dan memperkenalkan dimensi politik haji sebagai kreasi kaum Syiah.

Padahal, manasik haji termasuk bagian dari ibadah dengan perbedaan paling kecil di antara mazhab-mazhab Islam. Jutaan Muslim dari berbagai mazhab Islam bergerak seirama untuk melaksanakan ibadah politik ini. Namun, Al Saud ingin mempersempit ruang komunikasi antara Muslim dari negara-negara Islam dan menyebarkan benih-benih perpecahan di tengah mereka.

Al Saud ingin mengejar kepentingan politik dari posisinya menguasai tempat-tempat suci kaum Muslim di Makkah dan Madinah dan menegaskan keunggulannya di antara negara-negara Islam. Mereka menjadikan dirinya sebagai parameter dari Muslim sejati dengan ajaran-ajaran Wahabinya. Oleh karena itu, Al Saud menghalangi sampainya makrifat Islam hakiki ke seluruh kaum Muslim selama musim haji. Perkara ini juga menjadi salah satu alasan rezim Al Saud mencegah jemaah Iran naik haji.

Arab Saudi ingin meminimalisir kontak antara jemaah Iran dan jemaah negara-negara Islam lainnya. Kontak ini akan menyingkap kebohongan yang mereka ciptakan tentang jemaah Iran dan akidah Syiah, dan Muslim dunia akan mengetahui tentang kebohongan Al Saud terhadap masyarakat Syiah.