Sejarah Permusuhan Arab Saudi Terhadap Iran 1
Telah sekitar satu tahun Arab Saudi terjun secara frontal di medan pertempuran politik dengan Iran. Khususnya setelah kesepakatan nuklir Iran dan pelaksanaan Rencana Aksi Bersama Komprehensif (JCPOA), Arab Saudi masih mengandalkan pemikiran kolotnya bahwa dengan petrodollar dan penumpukan senjata, mereka berharap dapat memainkan peran besar di kawasan. Asumsi pincang Arab Saudi ini telah menjerat rezim Riyadh ke dalam banyak masalah.
Gejolak dalam hubungan Iran dengan Arab Saudi, kini telah sampai pada larangan ibadah haji oleh para hujjaj asal Iran. Namun yang sulit dimengerti dalam hal ini adalah tujuan apa yang diacu Arab Saudi melanjutkan permusuhannya terhadap Iran. Dan seberapa penting tujuan tersebut bagi pemerintah Al-Saud sehingga para penguasa Riyadh sebagai Khadim Al-Haramain melarang pelaksanaan faridhah Muslimin.
Apakah hubungan Iran dan Arab Saudi dalam beberapa dekade terakhir sama seperti saat ini yang sarat dengan friksi dan gejolak? Jika benar adanya, lalu apa penyebabnya? Apakah Arab Saudi menginginkan menguasai seluruh kawasan Timur Tengah atau sedang berusaha mengulangi pengalaman masa lalu yang gagal? Pertanyaan itu semua dapat ditelusuri dalam hubungan Iran dan Arab Saudi di masa lalu.
Terkadang transformasi regional menunjukkan bahwa Arab Saudi dengan pemikiran dan perspektif tribalnya tersandung asumsi keliru yang akhirnya menyibukkan mereka dengan banyak masalah termasuk di antaranya menciptakan gejolak dengan Iran. Sekarang ditambah dengan pelarangan kedatangan jemaah haji Iran ke Mekkah dan terhalangnya ribuan warga Muslim Iran untuk menunaikan kewajiban mereka. Adapun lengan-lengan media rezim Al-Saud menuding pemerintah Iran sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam masalah ini.
Kementerian Haji Arab Saudi dalam pernyatannya menyebutkan, Arab Saudi tidak menentang kedatangan jemaah haji Iran, namun ada persyaratan yang harus diterima Republik Islam. Penolakan dari pihak Arab Saudi itu terjadi di saat Republik Islam Iran hanya menuntut jaminan keamanan dan pelaksaan ibadah haji secara terhormat, apalagi pasca tragedi getir pada musim haji tahun ini. Jelas bahwa para hujjaj Iran memiliki hak yang jika tidak terjamin, maka Republik Islam juga tidak dapat mengirim para hujjajnya ke Arab Saudi.
Penekanan Republik Islam pada hak, kehormatan dan keamanan para hujjaj pada musim haji itu mengemuka setelah insiden berdarah yang terjadi pada musim haji tahun ini. Jatuhnya derek bangunan di Masjidul Haram telah menelan nyawa 180 hujaj termasuk beberapa dari Iran. Sementara pada tragedi di Mina, yang terjadi akibat manajemen buruk para pejabat Saudi menutup sebagian jalur menuju lokasi lempar jumrah, telah merenggut nyawa ribuan jemaah haji di mana 465 di antaranya adalah hujjaj asal Iran.
Guna menghindari terulangnya peristiwa tersebut, Iran menuntut pihak Arab Saudi membayar ganti rugi dan memberikan jaminan keamanan pada musim haji selanjutnya. Akan tetapi pada proses perundingan, para pejabat Saudi bukan hanya enggan memberikan jaminan keamanan bagi para hujjaj Iran, bahkan menggulirkan propaganda luas bahwa Tehran sebagai penghalang pelaksanaan ibadah haji warganya.
Para pengamat politik berpendapat bahwa langkah-langkah Arab Saudi itu hanya sebagai alasan untuk politik anti-Irannya. Menurut mereka, penumpasan protes di dalam negeri, berbagai masalah ekonomi, pengangguran dan tumpukan berbagai masalah akibat dampak dari politik intervensif rezim Al-Saud di Yaman, serta dukungan terhadap kelompok teroris Takfiri Daesh, melatarbelakangi sikap-sikap irasional Arab Saudi.
Para pejabat Arab Saudi sedang terjebak kondisi yang mereka ciptakan sendiri. Namun pada saat yang sama ingin menutupi perspektif tribral mereka dan menyatakan lepas tangan dari politiknya menebar krisis di kawasan. Dengan bantuan finansial untuk kelompok teroris Takfiri –Zionis Daesh dan berbagai kelompok radikal lainnnya, Arab Saudi berharap dapat mencapai tujuannya di Irak dan Suriah.
Langkah lain Arab Saudi adalah pengerahan pasukan militernya ke Bahrain untuk menumpas gelombang protes damai rakyat negara itu, agresi ke Yaman dan upaya memecah negara itu, menggulirkan perang minyak, dan dukungan nyata terhadap para teroris di tingkat regional. Dalam menyempurnakan politik petualangannya itu, Arab Saudi juga tidak lupa untuk menggulirkan agitasi menyulut ketegangan dengan Iran pasca JCPOA.
Ditambah lagi dengan ketidaklayakan Arab Saudi dalam mengelola musim haji telah terbukti dengan jatuhnya ribuan korban, rezim Riyadh sedang menciptakan krisis yang pada akhirnya akan mencekik dirinya sendiri. Langkah itu diperparah dengan penumpasan protes warga di dalam negeri dan eksekusi mati ulama terkemuka Sheikh Nimr Baqir Al-Nimr.
Keluarga kerajaan Al-Saud beranggapan bahwa mereka dapat menyingkirkan Iran dari transformasi regional dan hal itu kian menambah kekeliruan strategi Arab Saudi. Sebagian dari politik tersebut adalah hasil dikte Amerika Serikat dan sekutunya. Barat khususnya Amerika Serikat dan rezim Zionis sengaja mendorong Arab Saudi mengacu politik radikal dan kini mereka ingin memanfaatkannya dengan menyatakan khawatir atas sikap ekstrim rezim Al-Saud.
Politik dan kebijakan ekstrim dan radikal, mungkin dalam jangka pendek merupakan sebuah peluang bagi para pejabat Arab Saudi, namun berlanjutnya politik tersebut hanya akan memperparah gejolak dalam hubungannya dengan Iran.
Para penguasa Riyadh sebelumnya mendukung Saddam Hossein, diktator Irak yang telah tervonis mati, dalam perang yang dipaksakan terhadap Iran selama delapan tahun. Mereka berharap dapat menjegal Revolusi Islam. Padahal Saddam merupakan ancaman langsung bagi keamanan regional. Beberapa tahun setelah serangan ke Iran, rezim Saddam menduduki Kuwait.
Sekarang Arab Saudi mengulangi kekeliruan yang sama dengan menjadi bapak, pendukung dan donatur kelompok teroris regional, serta berperan memperluas terorisme di kawasan. Ini merupakan fakta yang tidak dapat dipungkiri lagi. Beberapa waktu lalu, mantan ketua dinas intelijen Arab Saudi, pangeran Turki Al-Faisal, menghadiri dan berpidato pada sebuah acara yang digelar kelompok teroris Organisasi Munafiqin Khalq (MKO) di Paris, Perancis, dan mengumbar makar permusuhan dengan Iran. Kelompok tersebut telah masuk dalam daftar hitam kelompok teroris internasional.
Di sisi lain, Arab Saudi telah selama dua tahun menimbulkan kerugian besar bagi negara-negara produsen minyak anggota Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC), dengan menurunkan harga minyak. Bila dikatakan bahwa Arab Saudi terjebak pemikiran tribalnya yang pincang, cukup beralasan mengingat para penguasa rezim Al-Saud beranggapan dapat mengendalikan transformasi regional dengan menggunakan petrodollar dan pembelian senjata.
Hubungan Iran dan Arab Saudi pada tahun-tahun sebelum kemenangan Revolusi Islam mencatat fluktuasi yang bersandarkan pada persaingan regional. Persaingan itu dimulai sejak dekade 1970 ketika pasukan penjajah Inggris keluar dari Teluk Persia dan posisinya digantikan Amerika Serikat. Telaah lebih lanjut menunjukkan bahwa keluarnya Inggris dari Teluk Persia, sangat mempengaruhi hubungan Iran dan Arab Saudi sebagai dua negara berpengaruh di kawasan. Dampak dari hubungan itu berujung pada kehadiran militer Amerika Serikat di kawasan.
Hubungan militer Amerika Serikat dengan Arab Saudi terjalin pasca Perang Dunia II setelah kunjungan sebuah delegasi militer dari Washington ke Riyadh. Hingga pada akhirnya perusahaan minyak Aramco mengundang militer Amerika Serikat untuk membangun sebuah pangkalan udara di dekat zona minyak perusahaan Aramco.
Setahun kemudian Franklin Roosevelt, atas permintaan perusahaan minyak Standard Oil yang berbasis di California, menyatakan bahwa menjaga Arab Saudi adalah hal sangat penting bagi Amerika Serikat. Pada hakikatnya fleksibilitas Arab Saudi di hadapan Amerika Serikat, membuat para pejabat Washington menyetujui permintaan Riyadh untuk mengucurkan dana bantuan sebesar 17,5 juta dolar antara tahun 1942 hingga 1946. Dengan demikian dimulailah era baru pengaruh Amerika Serikat di Arab Saudi melalui perusahaan Aramco.
