Hashd al-Shaabi, Pasukan Resmi Irak

Parlemen Irak mengesahkan sebuah undang-undang terkait pasukan relawan Hashd al-Shaabi pada tanggal 27 November 2016. Berdasaran undang-undang yang disetujui oleh mayoritas suara parlemen ini, Hashd al-Shaabi menjadi sebuah lembaga resmi di Irak. Sementara itu, sejumlah oposisi pemerintah Irak di dalam dan luar negeri mengeluarkan klaim-klaim tak berdasar terkait Hashd al-Shaabi dan menuding pasukan ini sebagai sektarianisme.

Kini secara hukum, Hashd al-Shaabi adalah salah satu lembaga resmi Irak yang memiliki tugas khusus dan beraktifitas di bawah pengawasan Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Irak. Dalam penjelasan singkat ini akan disinggung mengenenai faktor apa yang menyebabkan Hashd al-Shaabi menjadi sebuah lembaga resmi dan kira-kira apa pengaruh dan dampaknya ke depan bagi Irak.

Irak pada bulan Juni 2014 menjadi sasaran serangan kelompok teroris Daesh (ISIS) dan bahkan sebagian wilayah negara ini diduduki teroris Takfiri itu. Melihat kondisi keamanan yang semakin memburuk dan integritas teritorial Irak terancam oleh teroris Daesh, Ayatullah Sayid Sistani, Marji Besar Syiah Irak mengeluaran fatwa untuk memobilisasi rakyat guna menghadapi serangan Daesh dan membebaskan wilayah yang diduduki kelompok teroris Takfiri ini.

Atas dasar fatwa tersebut, pasukan relawan Hashd al-Shaabi dibentuk. Pasca dua tahun berlalu, muncul berbagai laporan mengenai jumlah anggota pasukan ini. Ahmed al-Asadi, juru bicara Hashd al-Shaabi pada November 2016 mengatakan, 141.000 orang dari berbagai faksi, suku, etnis dan mazhab telah bergabung menjadi anggota pasukan Hashd al-Shaabi  untuk memberantas teroris.

Hashd al-Shaabi memiliki peran besar dalam mencapai berbagai kemenangan pemerintah Irak dalam operasi pembebasan wilayah negara ini dari pendudukan teroris dan pemberantasan fenomena buruk ini. Para penentang Hashd al-Shaabi pada dasarnya adalah oposisi pemerintah Baghdad. Mereka menuding pasukan relawan Irak ini sebagai kelompok ekstrim dan mengedepankan kepentingan kelompok tertentu.

Adel al-Jubeir, Menteri Luar Negeri Arab Saudi dalam pertemuan dengan Nasser Judeh, mitranya dari Yordania, menuding Hashd al-Shaabi sebagai pasukan ekstremis. Tudingan dan tuduhan seperti sektarianisme yang disematkan kepada Hashd al-Shaabi dilontarkan ketika banyak komandan pasukan ini bermazhab Ahlussunnah (Sunni) dan mereka berpartisipasi dalam berbagai operasi penting termasuk operasi pembebasan kota Mosul dari pendudukan Daesh.

Sementara itu, sejumlah sumber yang mengutip para pejabat Irak menyebutkan, dari 141.000 anggota pasukan Hashd al-Shaabi, 25.000-30.000 orang adalah warga Muslim Sunni Irak, dan lebih dari 30.000 lainnya adalah warga etnis Turkmen Irak. Dengan demikian, sedikitnya 40 persen dari anggota pasukan Hashd al-Shaabi adalah Sunni dan Turkmen Irak, sehingga tudingan sektarianisme terhadap pasukan ini dengan sendirinya tertolak.

Bersamaan dengan gencarnya tuduhan sektarianisme terhadap Hashd al-Shaabi, para penentang internal dan luar negeri pemerintah Irak mengerahkan segenap upayanya untuk merusak citra pasukan mobilisasi rakyat ini. Mereka menggunakan media-media besar untuk menghancurkan reputasi Hashd al-Shaabi dengan cara menyebarkan fitnah bahwa pasukan ini tidak bermoral dan tidak manusiawi.

Melalui tuduhan-tuduhan tak berdasar terhadap Hashd al-Shaabi, mereka berharap bisa menekan pasukan ini dan mencegah pengalokasian anggaran untuk pasukan tersebut serta menghalangi aktivitasnya. Meskipun oposisi telah melakukan banyak upaya untuk mencegahnya, namun parlemen Irak mengesahkan Hashd al-Shaabi sebagai lembaga resmi dan bergabung dengan Angkatan bersenjata negara ini. Pembentukan Hashd al-Shaabi adalah langkah yang sesuai dengan konstitusi Irak, di mana dalam ayat 108 konstitusi ini disinggung mengenai pembentukan pasukan independen.

Pengesahan Hashd al-Shaabi dalam struktur keamanan Irak merupakan prestasi penting bagi pasukan ini. Peningkatan legitimasi Hashd al-Shaabi juga merupakan prestasi penting lainnya, sebab para penentang internal dan eksternal menilai Hashd al-Shaabi sebagai pasukan ilegal. Pasca persetujuan parlemen, Hashd al-Shaabi memiliki posisi resmi dalam struktur militer dan pertahanan Irak yang akan meningkatkan kekuatan pasukan negara ini.

Prestasi lainnya adalah Hashd al-Shaabi tidak lagi dianggap sebagai sebuah pasukan sementara yang hanya ditugaskan di masa krisis saja, namun telah berubah menjadi pasukan resmi dan permanen Irak. Meskipun kubu oposisi telah melakukan berbagai upaya untuk memaksa pemeritah Irak membubarkan Hashd al-Shaabi, namun penetapan pasukan ini ke dalam struktur keamanan Irak membuktikan kegagalan upaya tersebut.

Keputusan parlemen Irak yang menetapkan Hashd al-Shaabi sebagai lembaga resmi keamanan negara akan membawa dampak dan konsekuensi tertentu bagi pemerintah Baghdad. Dampak ini bisa positif dan juga bisa negatif. Di antara dampak positifnya adalah meningkatkan kemampuan pertahanan pemerintah Irak, sebab, jumlah pasukan Angkatan Bersenjata Irak semakin bertambah dan kuat.

Penggabungan Hashd al-Shaabi ke dalam struktur militer dan pertahanan Irak akan mampu menjamin integritas teritorial negara ini. Sebab, pada tahun 2014, keutuhan wilayah Irak terancam menyusul serangan besar-besaran teroris Daesh yang didukung Barat dan sekutunya ke wilayah barat negara ini. Adanya Hashd al-Shaabi juga akan menjamin keamanan Irak dari ancaman pembagian wilayah negara ini oleh pihak-pihak tertentu.

Pengesahan Hashd al-Shaabi telah menyebabkan para teroris tidak mudah untuk kembali ke Irak, bahkan mereka tidak berpikir untuk kembali ke negara ini. Keamanan Irak juga akan semakin terjamin dengan peran aktif Hashd al-Shaabi dalam memberantas terorisme di negara ini, terutama pemberantasan teroris Daesh. Resminya Hashd al-Shaabi sebagai pasukan resmi Irak telah memupuskan harapan musuh-musuh negara ini untuk menguasai negara ini.

Bergabungnya Hashd al-Shaabi ke dalam struktur pertahanan dan militer Irak telah mengurangi kemungkinan pengkhianatan atau upaya pelemahan dalam militer negara ini. Sebab, dalam struktur militer Irak saat ini, masih ada kelompok pasukan yang masih loyal terhadap rezim sebelumnya. Bergabungnya Hashd al-Shaabi dalam pertahanan dan militer Irak telah memungkinkan untuk pendefinisian ulang dari struktur ini.

Kehadiran Hashd al-Shaabi dalam struktur pertahanan Irak akan semakin memperkuat posisi negara ini di kawasan. Pasalnya, kebanyakan negara Arab menghadapi kekurangan sumber daya manusia di sektor keamanan dan pertahanan, sehingga Irak akan menjadi  salah satu dari sedikit negara yang tidak menghadapi kekurangan personel militer. Hal ini akan meningkatkan kemampuan Irak sebagai salah satu pemain kunci di kawasan Timur Tengah.

Selama dua tahun terakhir, Hashd al-Shaabi menjadi salah satu aktor penting dan aktif di sektor keamanan Irak serta telah berubah menjadi ''lengan kuat'' keamanan pemerintah negara ini. Hashd al-Shaabi juga berperan sentral dalam upaya pemberantasan terorisme. Peran inilah yang membuat para penentang pemerintah Irak melancarkan serangan luas dan tudingan buruk terhadap Hashd al-Shaabi melalui media dan berbagai upaya lainnya. 

Keputusan parlemen Irak telah mengubah status Hashd al-Shabi menjadi pasukan resmi negara ini dan akan mendongkrak kemampuan pertahanan dan militer Irak dalam menghadapi berbagai ancaman potensial, baik dari dalam maupun luar negeri. Yang pasti, segala bentuk pernyataan negatif para pejabat asing tentang Hashd al-Shaabi dianggap sebagai tindakan interventif dalam urusan internal Irak.