AS dan Masa Depan "NATO Arab" yang Suram

Wacana NATO Arab pertama kali mengemuka dalam lawatan Presiden AS, Donald Trump ke Arab Saudi pada Mei 2017. Trump dalam lawatan tersebut selain berhasil menandatangani kontrak militer penjualan alutsista senilai ratusan miliar dolar, juga menggulirkan wacana pembentukan sistem keamanan baru yang disebut sebagai "Aliansi Strategis Timur Tengah (MESA)" yang juga disebut sebagai NATO Arab.

Trump mengklaim program tersebut sebagai bagian dari upaya untuk menghadapi ancaman terorisme dan pengaruh regional Republik Islam Iran.Tampaknya, Arab Saudi memainkan peran penting dalam implementasi proyek Washington tersebut.

Sejak Trump memegang kunci Gedung Putih pada Januari 2017, para pejabat tinggi rezim Al Saud menggelar pertemuan dengan tim keamanan Trump untuk membahas berbagai proyek kerja sama keamanan dan ekonomi kedua negara.

Penasehat Trump mengusulkan kepada Arab Saudi supaya meningkatkan perannya dalam penumpasan radikalisme dan terorisme, terutama Daesh, serta mengambil peran memimpin aliansi keamanan regional tersebut.

Trump menginstruksikan kepada kabinetnya untuk menyusun sebuah program keamanan Timur Tengah baru yang dipimpin Arab Saudi. Tujuannya untuk menentukan kerangka dan prinsip utama bagi aliansi negara-negara Arab dalam sebuah struktur organisasi keamanan mirip NATO bagi kawasan Arab.

Lawatan Trump ke Riyadh sebagai bagian dari strategi keamanan nasional AS untuk untuk membentuk aliansi Timur Tengah di bawah kontrol Washington demi menghadapi pengaruh regional Iran, bersama para pendukungnya di kawasan, terutama di Irak, Suriah dan Yaman.

Strategi baru AS di Timur Tengah dengan membangun koalisi militer dan keamanan yang melibatkan enam negara Arab di Teluk Persia, Yordania dan Mesir. Gedung Putih mengejar kerja sama yang lebih dalam dengan negara-negara Arab di bidang rudal, pelatihan pasukan dan penanganan terorisme. Selain itu memperkuat hubungan ekonomi dan diplomatik dengan negara-negara Arab tersebut.

Peran paling besar dalam aliansi keamanan Arab ini dipegang oleh Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Kedua negara ini menjalin hubungan sangat erat dengan AS dalam menjalankan plot Washington untuk menghadapi Republik Islam Iran.

Meskipun AS mengklalim aliansi ini dibentuk untuk mewujudkan stabilitas di Timur Tengah, tapi faktanya justru bertujuan untuk memecah-belah kawasan dan mengobarkan friksi antarnegara Timur Tengah. Sebagaimana disampaikan jurnalis senior Arab, Abdul Jabar Atwan, aliansi ini bertujuan untuk menciptakan gap geografi, etnis, agama dan mazhab di Timur Tengah.

Salah satu aksi terbaru dalam mewujudkan NATO Arab digelarnya pertemuan tingkat menteri luar negeri AS dan delapan negara Arab, yang dikenal dengan sebutan "P-GCC +2". Kementerian luar negeri AS menyatakan, dalam pertemuan 28 September lalu, Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo dan mitranya dari delapan negara Arab membahas prakarsa NATO Arab.

Pertemuan yang berlangsung di New York ini dihadiri menteri luar negeri Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Mesir, Yordania, Kuwait, Oman dan Qatar. Berdasarkan statemen yang disampaikan kementerian luar negeri AS, para menlu dari negara peserta menegaskan urgensi kerja sama regional dalam menghadapi ancaman pengaruh regional Iran, dan menyepakati terbentuknya Aliansi Strategis Timur Tengah (MESA) atau NATO Arab.

Pompeo dalam pertemuan ini menekankan pentingnya kekalahan Daesh dan kelompok teroris lainnya, serta upaya untuk mewujudkan perdamaian dan stabilitas di Suriah dan Yaman, dan jaminan untuk Irak menjadi negara yang tumbuh dan berkembang. Lebih dari itu, menlu AS menekankan pentingnya upaya bersama aliansi Arab untuk menghentikan pengaruh aktivitas Iran di kawasan.

"Seluruh peserta sepakat untuk berunding jika diperlukan dalam masalah yang melibatkan Aliansi Strategis Timur Tengah (MESA) melalui sebuah Dewan Kerja Sama Teluk Persia demi mencapai pertumbuhan, keaman dan stabilitas regional," ujar Pompeo.

Prakarsa pembentukan institusi militer dan keamanan yang disampaikan beberapa bulan lalu oleh AS ini bertentangan dengan klaimnya selama ini. Alih-alih mewujudkan keamanan, justru mengobarkan friksi dan konflik yang terus berlanjut.

Tim Lenderking, Asisten Deputi Menteri Luar Negeri AS Urusan negara-negara Arab di Teluk Persia menyatakan bahwa Gedung Putih menyerukan pembentukan Aliansi Stretegi Timur Tengah" hingga akhir Desember 2018.

Menurutnya, sejak tiga pekan lalu, para pejabat di negara ini telah mengunjungi Arab untuk menyiapkan kehadiran aktifnya dalam pertemuan Januari 2019 yang akan digelar di AS.

Lenderking menyebutkan tujuan pembentukan MESA sebagi perisai tangguh dalam menghadapi ancaman terhadap Teluk Persia di antaranya: Iran, ancaman siber, serangan terhadap infrastruktur, serta manajemen krisis Suriah dan Yaman.

Skenario pembentukan NATO Arab yang dipimpin rezim Al Saud merupakan bagian dari ambisi Trump yang disampaikan secara terbuka pada pemilu presiden AS tahun 2016.

Ketika itu, Trump menyebut Arab Saudi sebagai sapi perahan AS. Trump mengatakan, "Arab Saudi harus menyerahkan tiga perempat hartanya kepada AS, karena dukungan dalam dan luar negeri pasukan AS terhadap rezim ini,".

Setelah memegang kunci Gedung Putih, Trump pada Mei 2018 mengatakan bahwa AS telah menggelontorkan dana tujuh triliun dolar di Timur Tengah tapi tidak membuahkan hasil apapun. Oleh karena itu negara-negara kaya di kawasan ini harus membayarnya.

Pasca pengumuman kemenangan Trump dalam pilpres AS, negara-negara Arab terutama Arab Saudi khawatir presiden AS ini akan menjalankan ancamannya terhadap mereka yang dianggap tidak sejalan dengan kebijakan Washington di Timur Tengah. Minyak dan masalah lain di Timur Tengah menjadi alat bagi AS untuk memeras negara-negara Arab tersebut.

Trump dalam statemen terbarunya menyinggung percakapan telpon dengan raja Salman bin Abdul Aziz. Presiden AS kepada orang nomor satu di Arab Saudi mengatakan bahwa keamanan Arab Saudi tidak akan bertahan lama tanpa dukungan AS.

Selain itu, Trump juga menyerukan supaya Raja Salman menaikkan produksi minyaknya. Targetnya untuk menekan Iran, dan mengisi kekosongan produksi pasca implementasi sanksi minyak Iran pada 4 November mendatang.

Arab Saudi sendiri tahu kondisi kekuatannya, termasuk masalah teknis, yang tidak bisa sepenuhnya menjalankan dikte Washington tersebut. Oleh karena itu, rezim Al Saud mencari cara lain dengan menekan negara-negara Arab tetangganya sendiri, sebagaimana dilakukan putera Mahkota Muhammd bin Salman mengunjungi Kuwait.

Motif lain Trump menggulirkan masalah ini untuk mengatasi masalah perekonomian AS. Pengamat politik Arab, Amjad Jibril mengatakan, Trump hendak memainkan kartu Iran dan penjualan senjata ke negara-negara kawasan demi membantu perekonomian negaranya,".

Pendirian aliansi strategis Timur Tengah atau NATO Arab sat ini menjadi agenda utama AS di kawasan. Tapi apakah rencana ini akan berhasil mewujudkan tujuannya sebagaimana digambarkan Trump?

Tampaknya tidak. NATO Arab memiliki masalah dari dalam. Pasalnya, sesama negara Arab sendiri tidak satu suara dan masih berselisih. Misalnya, Arab Saudi dan Qatar yang sama-sama negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk Persia (P-GCC) memiliki masalah yang belum bisa diselesaikan hingga kini.

AS hendak menunggangi NATO Arab demi meningkatkan pengaruh pengaruhnya di kawasan. Mesir dan Yordania dijadikan sebagai pilar militer, sedangkan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab menjadi pilar ekonomi NATO Arab.

Padahal Mesir tidak memiliki  kekuatan untuk mendampingi negara lain karena kondisi dalam negerinya sendiri yang tidak stabil. Pada saat yang sama Arab Saudi dan Uni Emirat Arab sendiri saling bersaing meraih pengaruh yang paling besar. Oleh karena itu, dalam berbagai masalah seperti krisis Yaman, kedua negara memiliki pandangan yang berseberangan.

Tampaknya, nasib NATO Arab tidak akan lebih kuat dari P-GCC yang rapuh dari dalam. Alih-alih memperkuat sesam negara kawasan, justru menyulut friksi dan instabilitas regional.(PH)