Tantangan Jangka Pendek Pemerintahan Baru Irak

Mustafa al-Kazemi, mantan kepala dinas intelijen Irak secara resmi menerima mosi kepercayaan dari parlemen negaranya pada Kamis dini hari sebagai Perdana Menteri baru Irak.

Lima belas menteri kabinet Al-Kazemi juga mendapatkan mosi kepercayaan, lima menteri yang dicalonkan ditolak, dan dua pos jabatan untuk kementerian minyak dan luar negeri masih menunggu. Arttikel ini akan menelisik tantangan jangka pendek yang dihadapi kabinet Al-Kazemi.

Irak telah memiliki lima perdana menteri dalam 17 tahun terakhir. Sebelumnya Mustafa al-Kazemi menjabat sebagai perdana menteri pertama Irak sejak jatuhnya Saddam, terdapat deretan nama yang menempati posisi strategis ini. Iyad Allawi menjabat sebagai perdana menteri Irak dari 2004 hingga 2005, Ibrahim Jafari dari 2005 hingga 2006, Nouri al-Maliki dari 2006 hingga 2014, Haidar al-Abadi dari 2014 hingga 2018, dan Adel Abdul-Mahdi dari 2018 hingga 2020.

Pemberian mosi kepercayaan terhadap kabinet baru telah mengakhiri kebuntuan politik lima bulan di Irak, tetapi kabinet baru menghadapi beberapa tantangan di berbagai bidang.

Pertama, tantangan jangka pendek yang dihadapi kabinet Al-Kazemi mengenai penyempurnaan posisi jabatan meneri yang masih belum terisi. Kabinet baru terdiri dari 22 menteri, dengan 15 sudah memenangkan mosi kepercayaan, lima ditolak, dan belum ada nama calon untuk dua pos menteri minyak dan urusan luar negeri yang diajukan. Al-Kazemi saat ini harus mengajukan nama-nama menteri yang diusulkan untuk tujuh kementerian yang tersisa dalam waktu satu bulan

Perwakilan Basra menekankan jabatan menteri perminyakan dari provinsinya, dan phak Kurdi bersikeras untuk mendapatkan pos kementerian luar negeri atau minyak bersama dengan kementerian kehakiman. Al-Kazemi  harus berbicara dengan kelompok-kelompok politik Irak untuk menentukan tujuh kementerian tersisa yang sulit dilakukan karena berbagai kepentingan yang beragam dari faksi-faksi di negara ini yang tumpang tindih.

Kedua, pemerintahan al-Kazemi harus bernegosiasi dengan Amerika Serikat mengenai pasukannya yang ditempatkan di Irak. Pembicaraan mengenai masalah ini dijadwalkan akan berlangsung bulan depan. Beberapa kelompok Irak telah menyerukan penarikan pasukan AS dari Irak, bahkan menyebutnya sebagai prasyarat penting untuk mosi percaya di kabinet. Jika al-Kazemi mengabaikan masalah ini, maka ia mungkin akan menghadapi risiko pemakzulan.

Bukan hanya kelompok-kelompok politik Irak yang mendorong penarikan pasukan AS, tetapi juga untuk sebagian besar rakyatnya. Pada saat yang sama, Amerika Serikat menekankan kehadiran pasukannya di Irak. Bahkan pasukan AS yang baru-baru ini ditariknya dari pangkalan-pangkalan kecil di Irak tidak dikirim ke negeri, tetapi ditempatkan pangkalan yang lebih besar seperti Ayn al-Assad dan al-Taji. 

Di sisi lain, jika pemerintah Irak bersikeras menarik pasukan AS dari negaranya, maka mereka akan menghadapi sanksi dari Washington, sebagaimana yang telah diajukan Amerika sebelumnya.

Setelah parlemen Irak menyetujui rencana penarikan pasukan AS pada 5 Januari 2020, Presiden AS Donald Trump mengancam akan menjatuhkan sanksi keras terhadap Irak. Ketika itu, Trump  mengatakan, "Kami memiliki pangkalan udara super mahal di sana. Butuh miliaran dolar untuk membangun jauh sebelum kepresidenan saya. Kami tidak akan meninggalkan Irak, kecuali mereka memberikannya kepada kita,".

Ketiga, tantangan jangka pendek lain yang dihadapi Mustafa al-Kazemi dan kabinetnya mengenai penanganan virus corona. Menurut statistik terbaru, lebih dari 2.500 orang di Irak telah terinfeksi Covid-19, dan 102 orang dinyatakan meninggal. Meskipun jumlah kasus dan korbannya jauh lebih rendah daripada negara lain di dunia Arab, terutama Arab Saudi, Qatar, UEA, Bahrain, Kuwait dan Oman; tapi masalah ini menjadi tantangan besar bagi pemerintahan al-Kazemi dengan berbagai masalah lainnya, termasuk keterbatasan fasilitas kesehatan. 

Keempat, tantangan jangka pendek lain mengenai pemenuhan terhadap tuntutan ekonomi rakyat Irak. Perdana menteri Irak yang baru menyadari betul bahwa akar penyebab dimulainya protes rakyat terhadap pemerintahan Adel Abdul-Mahdi yang hanya menjabat dua bulan mengenai ketidakpuasan terhadap ekonomi dan mata pencaharian. Meskipun sebagian besar masalah ekonomi warisan kabinet masa lalu dan pendudukan AS, tapi Abdul Abdul-Mahdi menjadi korbannya.

Kini, al-Kazemi sekarang tahu bahwa ia tidak dapat menyalahkan pemerintah sebelumnya mengenai masalah mata pencaharian, pengangguran dan kemiskinan. Oleh karena itu, ia harus mengambil tindakan segera untuk mencegah dimulainya kembali protes anti-pemerintah.

Meskipun tuntutan rakyat menjadi tantangan jangka pendek yang harus segera diatasi oleh kabinet Al-Kazemi, tapi ada masalah ekonomi jangka panjang yang lebih besar dihadapi kabinet Irak. Saadullah Zarei, pakar Asia Barat mengatakan bahwa Irak menghadapi utang besar senilai 60 miliar dolar, dan sumber pendapatan terpentingnya yaitu minyak mengalami penurunan harga yang rendah.

Hadi Mohammadi, pakar Asia Barat lainnya meyakini masalah ekonomi adalah salah satu tantangan paling penting yang dihadapi kabinet al-Kazemi. Masalah ini tidak hanya menimpa pemerintahan pusat Irak, tapi juga pemerintah otonomi Erbil. Pemerintah pusat Baghdad baru-baru ini memerintahkan peninjauan gaji pegawai wilayah Kurdistan, karena belum mengirimkan kuota minyak 250.000 barelnya ke perusahaan pemasaran minyak Somo.

Pemerintah Daerah Kurdistan (KRG) dalam sepucuk surat Pemerintah Federal Irak mengumumkan bahwa tuntutan keuangan mereka belum dipenuhi dalam tiga bulan pertama tahun 2020, kecuali untuk gaji 452 miliar dinar, dan penghentiannya oleh pemerintah Irak termasuk pelanggaran hukum. Pemerintahan al-Kazemi harus mengelola tantangan ini dengan membicarakan bersama pemerintah otonomi Erbil.

Kelima, kabinet al-Kazemi menghadapi tantangan kebangkitan kelompok teroris Daesh di Irak. Milisi teroris Daesh yang masih tersisa di Irak meningkatkan aksinya terutama setelah pembunuhan Letjen Qassem Soleimani, dan Abu Mahdi al-Mohandes bersama sejumlah orang lainya yang dilakukan oleh Amerika Serikat pada 3 Januari 2020. Mereka menyerang pasukan Al-Hashd Al-Shaabi dan merusak infrastruktur Irak, termasuk tower transmisi listrik demi mengacaukan keadaan.

Pemerintah Irak yang baru sekarang harus secara serius menghadapi ancaman kebangkitan Daesh bersama dengan pasukan mobilisasi rakyat Al-Hashd Al-Shaabi. Berbagai bukti menunjukkan bahwa para milisi teroris Daesh didukung oleh Amerika Serikat. Mereka melakukan operasi bunuh diri dan pemboman di berbagai daerah Irak dengan dukungan Washington.

Keenam, kabinet Al-Kazemi akan menghadapi pemilu parlemen dini. Meskipun pemilu dini adalah salah satu tuntutan utama dari beberapa kelompok politik Irak, tapi al-Kazemi menjadikannya sebagai salah satu prioritas utama kabinetnya. Tampaknya, pemilu ini akan digelar setelah membentuk kabinet adalah menyelesaikan negosiasi keamanan dengan Amerika Serikat, tuntutan ekonomi rakyat dan melawan ancaman kelompok teroris Daesh.(PH)