Konsep Baru Kebijakan Luar Negeri Rusia (Bagian I)

Untuk menjelaskan aspek-aspek kebijakan Rusia di berbagai bidang, pemerintah Moskow selalu menyusun dan mengumumkan konsep strategi dan doktrin Kebijakan Luar Negerinya. Di antara konsep dan doktrin itu adalah doktrin keamanan informasi dan strategi keamanan nasional, doktrin militer dan doktrin maritim.

Dokumen Nasional terbaru Rusia yang telah lama ditunggu publikasinya adalah Konsep baru Kebijakan Luar Negeri Rusia. Dokumen ini pada dasarnya adalah pandangan Rusia terhadap transformasi di kancah regional dan internasional dan prospek kebijakan-kebijakan baru Moskow.

Vladimir Putin, Presiden Rusia pada Rabu, 30 November 2016 menandatangani Konsep baru Kebijakan Luar Negeri negara ini. Dokumen tersebut ditandatangani hanya tiga tahun setelah publikasi Konsep Kebijakan Luar Negeri sebelumnya yang disetujui pada tahun 2013. Konsep baru ini disetujui dengan memperhatikan kebutuhan baru di lingkungan eksternal Rusia dan pertimbangan tentang perubahan kondisi dan realitas saat ini. Tidak seperti periode-periode sebelumnya, Konsep baru Kebijakan Luar Negeri Rusia disahkan sebulan sebelum akhir tahun untuk menggantikan konsep sebelumnya.

Meskipun sejumlah tema dalam konsep baru ini masih seperti tema-tema yang tertera dalam konsep sebelumnya, namun di sejumlah  isu baru –termasuk kelompok teroris Takfiri Daesh (ISIS)– mendapat perhatian dalam dokumen tersebut.  Konsep baru Rusia ini meliputi berbagai topik, di antaranya; hubungan timbal balik Rusia dengan Amerika Serikat dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), pemberantasan terorisme, krisis Suriah, pengurangan senjata, perluasan hubungan Rusia dengan negara-negara lain, perlindungan pemerintah Rusia kepada warganya dan penguatan posisi bahasa Rusia di dunia.

Konsep baru Kebijakan Luar Negeri Federasi Rusia mencakup lima poin global dan 108 poin penjelasannya. Poin-poin umum dalam dokumen ini secara berurut meliputi: Pertama: Ketentuan Umum, Kedua: Dunia Modern dan Kebijakan Luar Negeri Federasi Rusia dan Ketiga: Prioritas Federasi Rusia untuk Mengatasi Tantangan Global.

Poin Ketiga tersebut meliputi  Pembentukan Tatanan Dunia yang Berkelanjutan dan Adil, Aturan Hukum dalam Hubungan Internasional, Penguatan Keamanan Internasional, Ekonomi Internasional dan Kerjasama Lingkungan Federasi Rusia, Kerjasama Humaniter Internasional dan Hak Asasi Manusia dan Dukungan Informasi untuk Aktivitas Kebijakan Luar Negeri Federasi Rusia. Adapun Poin Keempat adalah Prioritas Kebijakan Luar Negeri Regional Federasi Rusia. Dan Poin Kelima adalah Formulasi Kebijakan Luar Negeri Rusia beserta Implementasinya.

Dari sisi prioritas Kebijakan Luar Negeri Rusia terkait hubungan bilateral, disinggung negara-negara yang nama-namanya tidak disebutkan dalam dokumen sebelumnya. Misalnya, di bagian kerjasama bilateral dengan negara-negara Eropa, di samping negara-negara seperti Jerman, Perancis dan Italia disebutkan pula tentang hubungan bilateral dengan pemerintah Spanyol. Sementara itu, sejumlah negara seperti Inggris –di mana dalam dokumen sebelumnya merupakan salah satu prioritas dalam Kebijakan Luar Negeri Rusia– kini nama-nama negara ini tidak disebutkan dalam dokumen baru.

Berdasarkan konsep baru Rusia, perluasan geopolitik NATO dan Uni Eropa dalam beberapa dekade terakhir telah berkontribusi dalam menciptakan "krisis serius dalam hubungan Rusia dengan negara-negara Barat." Disebutkan bahwa kebijakan AS dan sekutunya untuk menangkal Rusia dan memberlakukan tekanan politik, ekonomi, informasi dan berbagai tekanan lainnya terhadap Moskow telah merusak stabilitas regional dan global. Dalam konsep sebelumnya, tema-tema yang dijelaskan terkait dengan Barat sangat lebih lunak dibandingkan konsep baru ini.

Dalam Konsep baru Kebijalan Luar Negeri Rusia disebutkan bahwa upaya pemerintah Barat untuk mempertahankan posisinya, termasuk memaksakan pandangan mereka tentang tren global dan kebijakan untuk mengalahkah kekuatan-kekuatan lain telah memperburuk instabilitas dalam hubungan internasional dan meningkatkan ketegangan di tingkat regional dan internasional.

Konsep baru Kebijakan Luar Negeri Rusia juga menyinggung secara khusus tentang hubungan bilateral Moskow dengan AS dan NATO. Dijelaskan bahwa  Rusia tertarik untuk menjalin hubungan bilateral dengan AS mengingat tanggung jawab khusus kedua negara dalam menciptakan keamanan internasional. Namun dalam teks dokumen ini juga disinggung bahwa NATO tidak hanya dekat dengan perbatasan Rusia, namun aliansi tersebut juga meningkatkan aktivitas militernya. Dengan demikian, pemerintah Moskow berpandangan negatif terhadap perluasan NATO dan penyebaran militernya di dekat perbatasan Rusia serta peningkatan tindakan militer pakta ini yang dianggap mengancam keamanan negara tersebut.

Pemerintah Moskow menilai penyebaran sistem anti-rudal AS sebagai sebuah ancaman bagi Rusia. Oleh karena itu, Moskow memiliki hak untuk mengambil tindakan yang tepat untuk mereaksi langkah Washington dan sekutunya. Meski demikian, Rusia juga meyakini pentingnya pelaksanaan perjanjian pengurangan senjata nuklir ofensif dengan AS, dan Moskow berharap Washington akan komitmen dengan standar hukum internasional dalam langkah-langkahnya di kancah dunia.

Dalam kerangka konsep yang baru, Rusia menjadikan dukungan dan penguatan hukum internasional sebagai salah satu prioritas dalam kebijakan luar negerinya. Disebutkan bahwa Rusia siap untuk mengurangi senjata nuklir demi penguatan keamanan internasional. Untuk mencapai tujuan ini, Moskow menegaskan untuk mentaati ketentuan perjanjian kontrol senjata dan pentingnya untuk melaksanakan perjanjian yang disepakati Rusia dan AS pada 8 April 2010 tentang pengurangan dan pembatasan produksi senjata ofensif dan strategis nuklir (Star II).

Dalam Konsep baru Kebijakan Luar Negeri Federasi Rusia juga disebutkan kesiapan pemerintah Moskow untuk mengurangi secara bertahap kapasitas nuklir dan upaya untuk memperkuat Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT). Rusia juga sepakat dengan perjanjian pencegahan perlombaan senjata di ruang angkasa. Dijelaskan bahwa meskipun kemungkinan bahaya terjadinya perang besar termasuk perang nuklir di antara kekuatan-kekuatan besar tidak tinggi, namun resiko terseretnya kekuatan-kekuatan besar itu ke dalam konflik regional dan memburuknya krisis semakin meningkat.

Rusia dalam doktrin terbarunya menempatkan isu pemberantasan terorisme internasional sebagai tugas penting pemerintah negara ini dan prioritas mendasar di sektor keamanan internasional. Dalam kerangka ini, Rusia mengecam segala bentuk terorisme dan menentang penyalahgunaan organisasi-organisasi teroris untuk mencapai tujuan politik, ideologi dan tujuan-tujuan lainnya. Moskow juga menekankan pentingnya untuk membentuk sebuah koalisi besar internasional untuk memberantas terorisme di Suriah terutama Daesh.

Terkait dengan ancaman terhadap keamanan nasional Rusia, pemerintah Moskow menyingung keberadaan sistem anti-rudal milik AS dan instabilitas di Afghanistan. Dalam poin 97 disebutkan bahwa instabilitas yang masih berlanjut di Afghanistan pasca penarikan sebagian besar unit-unit militer internasional dan kehadiran beberapa kontingen internasional di negara ini telah menimbulkan ancaman serius bagi keamanan Rusia dan Komunitas Negara Independen, yang dikenal dengan CIS (Commonwealth of Independent States).

Rusia juga menegaskan penentangannya terhadap langkah-langkah interventif terhadap urusan dalam negeri negara-negara lain yang bertujuan untuk mengubah pemerintahan negara-negara itu secara ilegal. Pemerintah Moskow juga akan menggunakan teknologi baru untuk memperkuat posisi media Rusia di luar negeri dan melindungi keamanan informasinya. Berdasarkan konsep terbaru Kebijakan Luar Negeri Rusia, negara ini akan meningkatkan kehadirannya di Arktik dan mengejar kebijakan untuk menjaga perdamaian, stabilitas dan kerjasama internasional yang konstruktif di benua tersebut.

Bedasarkan poin ke-63, Uni Eropa tetap dianggap sebagai mitra penting dalam perdagangan dan ekonomi serta Kebijakan Luar Negeri Rusia. Federasi Rusia tertarik untuk menjalin kerjasama konstruktif, stabil dan dapat diprediksi dengan negara-negara Uni Eropa berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan dan menghormati kepentingan masing-masing.

Menurut poin ke-63, perkembangan selanjutnya dalam hubungan dengan Uni Eropa menyiratkan perbaikan kerangka kontrak hukum dan mekanisme kerjasama institusional sehingga bisa memastikan saling menguntungkan dalam hubungan kemitraan, termasuk di segmen energi. Prioritas strategis Rusia dalam hubungan dengan Uni Eropa adalah untuk membangun ruang ekonomi dan kemanusiaan bersama dari Atlantik ke Pasifik dengan menyerasikan dan menyelaraskan kepentingan proses integrasi Eropa dan Eurasia, yang diharapkan dapat mencegah munculnya garis pemisah di benua Eropa.

Dalam poin ke-64 disebutkan bahwa Federasi Rusia berkomitmen untuk menjaga dialog intensif dan saling menguntungkan dengan Uni Eropa terkait poin utama dalam agenda kebijakan luar negeri, dan lebih meningkatkan kerjasama praktis tentang kebijakan luar negeri, militer dan isu-isu politik. Ada banyak potensi bagi Rusia dan Uni Eropa untuk meningkatkan upaya bersama guna melawan terorisme, migrasi ilegal yang tidak terkontrol, kejahatan terorganisir, termasuk perdagangan manusia, perdagangan gelap narkotika, psikotropika, senjata, bahan peledak dan cybercrime.

Pada poin 93 disebutkan bahwa Rusia mendukung penyelesaian politik di Suriah dan kemungkinan bagi rakyat negara ini untuk menentukan masa depan mereka berdasarkan Komunike Jenewa komunike tanggal 30 Juni 2012, pernyataan Group Pendukung International Suriah dan resolusi Dewan Keamanan PBB terkait masalah ini. Rusia juga mendukung persatuan, kemerdekaan dan integritas wilayah Suriah sebagai negara sekuler, demokratis dan pluralistik dengan semua kelompok etnis dan agama yang hidup dalam kedamian dan keamanan serta menikmati hak-hak dan kesempatan yang sama.

Poin 94 menyebutkan bahwa Rusia berkomitmen untuk pengembangan komprehensif kerjasama dengan Republik Islam Iran dan berusaha untuk memastikan implementasi yang konsisten dari perjanjian komprehensif bersama untuk menyelesaikan program nuklir Iran berdasarkan resolusi 2231 Dewan Keamanan PBB tanggal 20 Juli 2015 dan keputusan Dewan Gubernur IAEA, serta membantu proses ini.