Konsep Baru Kebijakan Luar Negeri Rusia (Bagian 2/ Terakhir)

Untuk memahami Konsep baru Kebijakan Luar Negeri Federasi Rusia, perlu diperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya dengan membandingkan konsep baru itu dengan konsep lama. Perubahan terpenting dalam doktrin baru ini adalah penegasan jelas Rusia tentang ancaman Amerika Serikat dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).

Perubahan terpenting lainnya adalah dimasukkannya sejumlah negara ke dalam daftar negara-negara yang memperoleh perhatian Moskow dan penghapusan beberapa nama negara dari daftar tersebut.

Vladimir Putin, Presiden Rusia dalam pidatonya di parlemen negara ini pada awal Desember 2016 mengatakan bahwa  format Konsep baru Kebijakan Luar Negeri Rusia secara sekilas sama dengan Konsep Kebijakan Luar Negeri tahun 2013, di mana transformasi di Ukraina dan perubahan hubungan Rusia dan Barat akibat krisis di negara ini telah menyebabkan perubahan dalam konsep tersebut.

Sebenarnya, perubahan yang ada dalam Konsep baru Kebijakan Luar Negeri Rusia tidak hanya terbatas pada hubungan dengan Barat saja, namun juga dalam hal lainnya seperti pandangan tentang kondisi yang sedang terjadi di Timur Tengah  di mana pandangan Rusia sangat berbeda dengan pandangan sebelumnya yang tertera dalam konsep lama. Doktrin baru tersebut juga menegaskan upaya Rusia untuk menyelesaikan secara permanen konflik Arab-Israel di semua aspeknya.

Dokumen baru Kebijakan Luar Negeri Rusia juga membicarakan tentang meluasnya "terorisme internasional" dan "pemaksaan ideologi asing, " di mana masalah ini menuai "respon negatif" dan menyebabkan meluasnya terorisme sehingga usulan Putin untuk membentuk koalisi internasional anti-Daesh diulang kembali dalam doktrin baru Kebijakan Luar Negeri Rusia.

Untuk memahami perbedaan konsep lama dengan konsep baru, maka diperlukan gambaran umum tentang  Konsep Kebijakan Luar Negeri Rusia yang disahkan pada tahun 2013. Setelah publikasi konsep tersebut pada tahun 2013, Dmitry Medvedev, Perdana Menteri Rusia mengomentari isi utama dari konsep itu. Menurutnya, konsep tersebut menekankan perubahan arah Kebijakan Luar Negeri Rusia dari Eropa dan Amerika ke arah Timur, yaitu; Asia Timur, Afrika dan Amerika Latin,

Dalam konsep baru itu, ditegaskan pula mengenai pembelaan kepentingan nasional Rusia dalam menghadapi Barat dengan tetap menjaga prinsip-prinsip internasional dalam hubungan timbal balik, di mana hal ini tentunya akan mempengaruhi hubungan Rusia dengan AS pada tahun-tahun mendatang. Konsep Kebijakan Luar Negeri Rusia tahun 2013 menunjukkan tekad negara ini untuk mengubah kondisi yang ada di arena internasional dan semangat interaksi dengan negara-negara lain terutama negara Barat.

PM Rusia menekankan bahwa Moskow tidak menerima tatanan dunia internasional yang ada –yang ia katakan sebagai tatanan unipolar – sebaba tatanan ini berpotensi menciptakan ketegangan dan instabilitas, oleh karena itu tatanan tersebut harus diubah sifat dasarnya menjadi sebuah tatatan atau sistem multipolar. Terkait poin lainnya dalam doktrin sebelumnya, Medvedev mengatakan bahwa pemerintah Moskow berhak untuk melindungi nyawa dan martabat semua warga Rusia serta semua kepentingan mereka di mana pun, dan hal ini menjadi prioritas yang tidak mungkin diabaikan oleh pemerintah Moskow.

Menyusul pengumuman Konsep Kebijakan Luar Negeri Rusia tahun 2013, maka perubahan mendasar yang diharapkan Barat di Rusia belum terwujud. Konsep tersebut menunjukkan bahwa orientasi Kebijakan Luar Negeri Rusia bergerak ke arah persaingan lebih ketat dengan Barat. PM Rusia juga menegaskan adanya kepentingan khusus negara ini di sejumlah wilayah. Meskipun Medvedev tidak menyebutkan posisi wilayah tersebut, namun dengan melihat transformasi terbaru di kawasan, maka dapat dipahami bahwa wilayah yang dimaksud adalah Georgia, Ukraina dan negara-negara lain yang terletak di wilayah geografi bekas Uni Soviet.

Meskipun PM Rusia mengumumkan kesiapan Moskow untuk mengurangi kritikan dan protes kepada Barat dan mengadopsi diplomasi yang lebih lunak serta memperhatikan usulan baru untuk dialog dan kerjasama konstruktif, namun dalam Konsep Kebijakan Luar Negeri tahun 2013 ditegaskan bahwa Rusia tidak siap untuk memberikan konsesi sepihak kepada AS. Medvedev menekankan bahwa Kebijakan Luar Negeri yang aktif adalah sumber terpenting bagi kelanjutan kemajuan Rusia. Ia berusaha untuk menunjukkan bahwa Kebijakan Luar Negeri Rusia masih menjadi "kartu truf" dalam menjamin kepentingan negaranya.

Penandatanganan Konsep baru Kebijakan Luar Negeri Federasi Rusia oleh Putin dan publikasinya menunjukkan pendekatan baru pemerintah Moskow dengan luar dan ketentuan baru dalam hubungan internasional. Sebenarnya, perkembangan besar selama beberapa tahun terakhir, baik yang terjadi di Eropa Timur maupun di Timur Tengah, yang menyebabkan konfrontasi Rusia dengan Barat terutama di wilayah Eropa Timur adalah berawal dari krisis Ukraina.

Saat ini, Rusia menghadapi perluasan militer NATO di Baltik dan Laut Hitam yang langsung dipandu dan dibantu oleh AS. Oleh karena itu, masalah tersebut menjadi salah satu hal utama yang diperhatikan dalam Doktrin baru Kebijakan Luar Negeri Rusia. Menurut pandangan pemerintah Moskow, kelanjutan situasi itu akan merugikan stabilitas internasional dan mengancam hubungan antara Rusia dan Barat. Meskipun Rusia mengambil posisi keras dalam menghadapi AS, namun tampaknya Moskow masih berusaha untuk mempertahankan hubungannya dengan Uni Eropa, bahkan jika memungkinkan, Rusia akan memperbaikinya.

Presiden Rusia dalam pidatonya di parlemen negara ini menyinggung Konsep baru Kebijakan Luar Negeri Rusia dan mengabarkan kebijakan Moskow untuk "melihat" ke Timur Rusia. Putin menegaskan bahwa saham dan andil untuk memenuhi kepentingan jangka panjang Rusia tidak bersifat sementara. Dengan demikian, negara-negara Asia Timur adalah bagian yang tak terpisahkan dari Kebijakan Luar Negeri Rusia dan perkembangan sejarah negara ini.

Meskipun Rusia hingga sekarang tidak memiliki strategi yang konsisten dalam masalah tersebut, namun  rakyat negara ini meyakini bahwa negara mereka adalah sebuah kekuatan besar di Eurasia dan Samudera Pasifik. Mereka menilai misi utama Rusia adalah menetapkan posisinya di tingkat global, di mana kebijakan luar negeri merupakan sarana untuk merealisasikan misi tersebut. Meski demikian, mereka tetap meyakini bahwa Rusia harus memperhatikan Barat di arena kebijakan luar negerinya dan mengembangkan hubungan konstruktif dengan Timur.

Krisis Suriah juga menjadi poin perhatian dalam Konsep baru Kebijakan Luar Negeri Federasi Rusia. Sejak meletusnya instabilitas di Suriah pada tahun 2011, di mana pemerintah Damaskus menghadapi serangan milisi bersenjata yang datang dari berbagai negara dunia, Rusia memberikan bantuan militer dan ekonomi kepada Suriah. Pada bulan September 2015, Rusia juga mengirimkan pasukan ke Suriah atas permintaan resmi dari pemerintah Damaskus dan melancarkan serangan udara ke berbagai posisi kelompok teroris di negara Arab tersebut terutama posisi kelompok teroris Takfiri Daesh (ISIS).

Langkah Rusia yang tidak pernah diperkirakan oleh Barat tersebut telah menguntungkan pemerintah Suriah dan sekutunya. Kini wilayah Eropa Timur dan Suriah berubah menjadi medan pertarungan  antara Rusia dan Barat khususnya AS. Dalam Doktrin baru Kebijakan Luar Negeri Rusia ditegaskan bahwa Rusia memiliki hak untuk mengambil tindakan serupa dan reaksi yang tepat terhadap langkah-langkah permusuhan Barat.

Konsep baru Kebijakan Luar Negeri Rusia juga menekankan peran PBB dan pentingnya badan dunia ini untuk menghindari unilateralisme. Sebab, salah satu penyebab kekacauan di Timur Tengah dan bahkan Afrika Utara adalah tindakan sepihak AS, di mana pasca peristiwa 11 September 2001, negara itu mengagresi Afghanistan dan Irak dengan dalih memberantas terorisme.

Invasi militer ke Afghanistan dan Irak alih-alih menghancurkan terorisme, namun justru menyebabkan munculnya kelompok-kelompok teroris baru seperti Daesh (ISIS) dan Front al-Nusra. Kelompok-kelompok teroris inilah yang kemudian membantai ribuan orang dan menyebabkan jutaan lainnya mengungsi ke Eropa. Gelombang pengungsi tersebut berubah menjadi persoalan besar bagi negara-negara Eropa.

Secara global, Konsep baru Kebijakan Luar Negeri Rusia merupakan interpretasi baru Moskow tentang kawasan dan dunia dengan memperhatikan perkembangan yang sedang terjadi, tantangan dan peluang serta cara untuk mengatasi tantangan dan ancaman itu, dan penjelasan tatanan iternasional yang diinginakan Rusia.

Menurut Rusia, sebuah tatatan yang berdasarkan multilateralisme dan peran dominan PBB yang mengorganisir hubungan semua negara anggotanya, harus ditegakkan. Dapat dikatakan bahwa Konsep Kebijakan Luar Negeri Rusia adalah pandangan yang lebih jelas Rusia dan tampilan yang lebih agresif negara ini terhadap perkembangan regional dan internasional, yang sekaligus menuntut Kremlin untuk berperan aktif melindungi kepentingan nasional Rusia.