Tantangan-tantangan Pemerintahan Baru Perancis
Pemilu presiden Perancis tahun 2017 tidak bisa dianggap hanya sebagai sebuah peristiwa politik biasa, karena proses dan hasilnya memunculkan perubahan politik yang cukup signifikan di Perancis dan menentukan masa depan hubungan negara itu dengan Uni Eropa.
Setelah melalui proses pemilu yang cukup panjang, Emmanuel Macron, kandidat presiden Perancis, Ketua Partai En Marche ! yang mencalonkan diri lewat jalur independen, akhirnya berhasil mengungguli rival terdekatnya dari Partai Front Nasional, Marine Le Pen pada putaran kedua dan terpilih menjadi presiden baru Perancis. Dengan total perolehan suara 66,06 persen dibandingkan Le Pen yang hanya meraup suara 33,94 persen, Macron melenggang ke Istana Elysee. Hasil pilpres itu mengukuhkan Emmanuel Macron, 39 tahun, sebagai presiden Perancis termuda sepanjang sejarah negara itu.
Dalam pilpres Perancis kali ini, partai berhaluan kiri dan kanan gagal meraih suara mayoritas dan hal ini baru pertama kali terjadi sejak tahun 1958. Kemenangan Macron, mengingat dukungan kubu kanan tengah dan kiri tengah, yang merupakan partai asli Perancis, atas dirinya, bukan sesuatu yang terlalu mengejutkan. Selain itu peringatan yang terus-menerus disampaikan oleh pejabat dan politisi senior Perancis terkait dampak negatif kemenangan Marine Le Pen, juga turut membantu mendongkrak perolehan suara Macron.
Dari satu sisi, kemenangan Macron ini bisa dianggap sebagai kemenangan simbolik kubu pendukung Uni Eropa dan garis kebijakan Perancis saat ini baik di dalam maupun luar negeri. Di sisi lain, kemenangan Macron membawa dampak penting terutama di arena politik internal Perancis. Salah satu yang terpenting adalah munculnya perubahan di arena perpolitikan dalam negeri negara itu.
Salah satu dampak terpenting dari kemenangan Macron adalah perubahan substansial dalam formasi politik Perancis. Pada kenyataannya, terlepas dari dampak-dampak lain pilpres terbaru Perancis, apa yang membedakan pilpres ini dengan yang lain adalah tersingkirnya dua partai asli Perancis yaitu Partai Republikan dan Partai Sosialis, dari arena pemilu. Dengan kata lain, naiknya Macron dapat menjadi indikasi kemunculan era "Post-Partisan" di Perancis. Artinya, pengaruh partai-partai arus utama di Perancis, minimal hingga waktu yang tidak akan lama lagi, akan mengalami penurunan, dan sebagai gantinya partai-partai yang akan terjun di arena politik Perancis adalah partai-partai yang sebelumnya tidak terlalu mendapat perhatian.
Mungkin dampak pilpres terbaru Perancis paling dirasakan oleh Partai Sosialis yang mengalami perubahan penting di dalam tubuh partai tersebut. Pilpres Perancis menunjukkan bahwa Partai Sosialis yang menjadi partai berkuasa di negara itu selama puluhan tahun, sekarang telah kehilangan posisinya di arena perpolitikan negara ini dan sedang mengalami penurunan tajam.
Masalah ini semakin jelas tatkala sejumlah petinggi Partai Sosialis memprotes kinerja partai seperti yang dilakukan Manuel Valls, mantan Perdana Menteri Perancis dan keputusannya untuk bergabung dengan kubu Emmanuel Macron. Valls bahkan sebelum dimulainya putaran kedua pilpres Perancis, mengumumkan dukungan atas garis politik Macron dan akan mengikutinya. Namun demikian, poin penting dari manuver Valls ini adalah pandangannya terhadap Partai Sosialis.
Valls percaya, Partai Sosialis sudah mati dan tersingkir dari arena politik Perancis. Hal ini membuktikan bahwa para petinggi partai kiri inipun memahami kondisi buruk partainya dan sekarang berusaha menjalin koalisi dengan partai-partai baru. Di sisi lain, Benoit Hamon, kandidat Partai Sosialis yang hanya mampu meraih sekitar enam persen suara, sehubungan dengan anjloknya reputasi partai ini berjanji akan mendirikan gerakan kiri baru di Perancis. Hamon menegaskan upayanya untuk merekonstruksi partai berhaluan kiri di Perancis dan mengumumkan akan tetap bergabung dengan Partai Sosialis. Pasca kekalahan Partai Sosialis dalam pilpres terbaru Perancis, terjadi perseteruan sengit di tubuh partai ini dan memaksanya berhadap dengan krisis ideologi.
Pada saat yang sama, partai-partai kalah di pilpres Perancis sudah memulai langkah untuk merekonstruksi dan merestrukturisasi partai untuk kembali bertarung dalam pemilu parlemen bulan Juni 2017 mendatang. Terutama Partai Front Nasional yang menganggap masuknya Marine Le Pen, calon yang diusungnya, ke putaran kedua pilpres sebagai kesuksesan besar, memulai proses tersebut lebih cepat pasca diumumkannya hasil final pilpres Perancis. Setelah menerima kekalahan dalam pilpres, Le Pen mengaku akan kembali mencalonkan diri sebagai ketua Partai Front Nasional dan akan melakukan perubahan di tubuh partai ini. Meski kalah dalam pilpres dengan hanya mengantongi suara 33, 94 persen, namun bagi Le Pen itu merupakan hal penting, pasalnya dalam pilpres tahun 2012, ia hanya bisa meraih suara 17,9 persen. Menurut klaim petinggi Partai Front Nasional, partai adalah alat untuk terus menyempurnakan kinerja dan mengumpulkan semakin banyak massa.
Salah satu tantangan internal besar yang dihadapi Macron adalah upaya untuk memasukkan anggota senior partai-partai politik utama dan berpengaruh Perancis ke dalam kabinetnya, yang pada kenyataannya merupakan upaya untuk mewujudkan persatuan nasional. Tapi partai-partai ekstrem terutama Partai Front Nasional tidak punya tempat dalam kabinet Macron. Sebenarnya komposisi kabinet baru Perancis menunjukkan adanya upaya Macron untuk mengakomodir seluruh kubu dan lapisan dalam pemerintahannya. Macron sebelumnya berjanji, jika meraih kekuasaan, tidak akan mengutamakan partai tertentu dan akan membentuk sebuah pemerintahan non-partisan dan menjunjung prinsip persamaan gender.
Gerard Collomb, Walikota Lyon dari Partai Sosialis, Francois Bayrou, Ketua Gerakan Demokratik, Bruno Le Maire, politisi dan diplomat anggota Partai Republikan, Richard Ferrand, politisi kepercayaan Macron yang juga Sekjen Partai En Marche, di antara tokoh-tokoh dari berbagai aliran politik yang memegang posisi kunci dalam kabinet baru Perancis. Selain itu, diangkatnya Edouard Philippe, sebagai PM baru Perancis, salah satu petinggi partai kanan-tengah Republikan, adalah indikasi bahwa Macron, bukan hanya bermaksud membalas jasa partai-partai arus utama Perancis yang membantunya di putaran kedua pilpres, tapi juga bukti keinginannya melibatkan seluruh elemen gerakan politik penting di negara itu dalam pemerintahan.
Tujuan Macron mengangkat seorang politisi dari Partai Republikan untuk menjadi PM Perancis adalah menarik semakin banyak anggota partai itu ke partainya yang pasca pilpres mengganti nama menjadi "La Republique en Marche". Presiden baru Perancis di saat yang sama bermaksud meraup mayoritas kursi parlemen dalam pemilu mendatang dengan membentuk sebuah pemerintahan yang terbebas dari dominasi partai tradisional kanan dan kiri Perancis.
Partai La Republique En Marche sudah mengumumkan 428 kandidatnya untuk pemilu parlemen mendatang. Orang-orang yang diusung partai Macron itu 50 persennya merupakan tokoh-tokoh yang cukup dikenal di Perancis. Sejumlah bukti menunjukkan bahwa Macron sebelumnya sudah mempersiapkan rencana untuk menghadapi pemilu parlemen mendatang dan sekarang sedang menjalankannya dengan cepat.
Mengingat pemilu parlemen Perancis harus dilaksanakan pada tanggal 11-18 Juni 2017 dan partai Macron saat ini tidak memiliki satu suarapun di parlemen, maka ia terpaksa bernegosiasi dengan partai-partai yang memiliki kedekatan pandangan dengannya dan memilih kandidat dari politisi Perancis dengan beragam aliran politik. Macron juga telah mengakhiri permusuhannya dengan Francois Bayrou, Ketua Gerakan Demokratik. Maksudnya agar kader-kader baru bisa masuk ke dalam sistem perpolitikan Perancis. Selain juga karena setengah kandidat yang diusungnya dalam pemilu parlemen merupakan anggota partai lain terutama Gerakan Demokratik.
Sepertinya, kabinet Macron akan melanjutkan garis kebijakan asli pemerintahan sebelumnya. Terutama karena Macron sebelumnya berhaluan sosialis dan anggota kabinet sosialis Perancis hingga tahun 2014. Macron dalam kebijakan luar negeri adalah pendukung berlanjutnya proses yang sedang berlangsung dan pembela utama Uni Eropa. Realitasnya ia adalah seorang internasionalis. Sementara Marine Le Pen yang merupakan ultranasionalis, bermaksud memisahkan Perancis dari Uni Eropa. Namun Macron sendiri menginginkan perubahan mendasar di tubuh Uni Eropa.
Lebih dari itu, Macron mendukung berlanjutnya keanggotaan Perancis dalam NATO. Ia bahkan menekankan upaya untuk mencapai standar NATO di bidang anggaran militer yaitu dua persen dari PDB. Kemenangan Macron sebenarnya adalah kabar baik bagi petinggi Uni Eropa dan negara-negara anggotanya terutama Angela Merkel, Kanselir Jerman yang terang-terangan mendukungnya bahkan sebelum digelarnya putaran kedua pilpres Perancis. Sekarang petinggi Eropa merasa yakin bahwa Perancis akan melanjutkan keanggotaannya di Uni Eropa minimal hingga akhir masa kepemimpinan Macron. Di dalam negeri Perancis sendiri kita akan menyaksikan perubahan baru dalam kebijakan ekonomi, politik, sosial dan keamanan.
Di lihat dari latar belakang Macron sebagai Menteri Ekonomi Perancis dan keahliannya sebagai bankir dan investor, maka dapat diduga ia adalah seorang pendukung pasar bebas. Salah satu program kerja utama Macron adalah memenuhi permintaan Komisi Eropa untuk menurunkan pemangkasan anggaran negara itu sampai tiga persen PDB. Di sektor sosial, Macron harus menyodorkan program ampuh untuk mengatasi pengangguran yang merupakan masalah utama negara itu saat ini.
Macron menginginkan reformasi yang bisa memperbaiki kondisi perekonomian Perancis, juga memperkuat posisi negara itu di Eropa. Ia ingin menurunkan saham pemerintah Perancis dalam perekonomian negara ini dari 55 persen dari PDB yang merupakan yang tertinggi di Eropa, menjadi 52 persen. Ia juga akan menganggarkan dana 50 milyar euro sepanjang lima tahun untuk memodernisasi pemerintahan dan meningkatkan kualitas pendidikan khususnya bagi pemuda penganggur. Ia akan menurunkan pajak penghasilan. Francois Hollande, mantan Presiden Perancis dari Partai Sosialis gagal mencapai hasil signifikan di sektor ekonomi terutama dalam mengatasi pengangguran.
Dari sisi keamanan, tantangan terbesar Perancis adalah ancaman teroris yang menjadikan perang melawan terorisme sebagai prioritas pertama pemerintahan baru negara itu. Program kerja yang diajukan Macron di bidang ini lebih banyak menyentuh sisi struktur yang meliputi penguatan aparat keamanan terutama polisi dan membentuk unit-unit koordinasi dinas intelijen dan keamanan yang berada di bawah kantor presiden untuk memerangi terorisme. Berbeda dengan Marine Le Pen, Macron memberikan penegasan keras pada upaya menjaga dan mengawasi perbatasan dan ia akan mempertahankan perjanjian Schengen dan berlanjutnya kebijakan perbatasan terbuka.
