Friksi Internal Uni Eropa Mengenai Rusia
Sejak tahun 2014, hubungan Uni Eropa dan Rusia diwarnai ketegangan dan saling menjatuhkan sanksi yang dipicu oleh krisis Ukraina. Meski demikian, negara-negara penting Uni Eropa terutama di Eropa Barat terus menunjukkan minatnya untuk menjalin kerjasama ekonomi di berbagai sektor dengan Rusia khususnya energi. Namun, keinginan tersebut coba dihambat oleh kebijakan dan tindakan anti-Moskow yang diadopsi oleh Presiden AS Donald Trump.
Paket sanksi baru Amerika Serikat ikut mempengaruhi sektor energi Rusia dan menyebabkan munculnya perselisihan baru antara Trans-Atlantik. Uni Eropa mereaksi keras keputusan Trump memberlakukan sanksi baru terhadap Moskow, yang telah merusak hubungan bisnis dan ekonomi negara-negara Eropa dengan Rusia.
Sebenarnya, sanksi tersebut dapat dianggap sebagai bentuk tekanan ekonomi terhadap Uni Eropa, di mana akan merusak hubungan bilateral Brussels dan Washington. Dengan memperhatikan perkembangan sekarang ini, jika Brussels dan Washington tidak mencapai kesepakatan terkait sanksi Moskow, Uni Eropa tampaknya akan mengambil tindakan balasan terhadap AS.
Sanksi AS terhadap Rusia tidak hanya mempertajam friksi antara Trans-Atlantik, tapi saat ini dunia juga menyaksikan perselisihan tajam di internal Uni Eropa antara dua kubu negara-negara anggota mengenai masa depan hubungan dengan Rusia. Uni Eropa bersama AS sejak tahun 2014 menerapkan sanksi terhadap Rusia karena intervensinya dalam krisis di timur Ukraina dan juga aneksasi Semenanjung Krimea. Tapi, kekuatan-kekuatan utama Eropa seperti Jerman dan Perancis, tidak menghendaki sanksi Rusia di semua bidang termasuk energi.
Sebab, sanksi komprehensif akan membawa dampak negatif bagi sektor ekonomi dan finansial anggota Uni Eropa terutama negara-negara dengan orientasi ekspor seperti Jerman.
Saat ini isu mempertahankan sanksi atau melanjutkan hubungan dengan Rusia telah menciptakan dualisme di Uni Eropa. Sebagian mereka – yang sejak dulu menjalin hubungan bisnis dan ekonomi dengan Rusia seperti, Yunani, Hongaria, dan Siprus – menyerukan pencabutan atau pelonggaran sanksi, sementara kubu yang memiliki permusuhan dengan Rusia atau mulai merasa terancam oleh Moskow seperti Polandia dan negara-negara Baltik, bersikeras mempertahankan sanksi terhadap Negeri Beruang Merah itu.
Selain itu, negara-negara utama Uni Eropa seperti Jerman, Perancis, Italia, dan Spanyol meski bergabung dengan rezim sanksi terhadap Rusia, namun mereka dalam konteks hubungan bilateral tertarik untuk melanjutkan kerjasama dengan Moskow di sektor bisnis, perdagangan, dan energi.
Saat ini kubu pro dan kontra interaksi dengan Rusia di Eropa terfokus pada hubungan Brussels dengan Moskow di sektor energi. Kubu pro menyerukan kelanjutan dan perluasan hubungan dengan Rusia terutama mengenai kerjasama ekspor gas negara tersebut ke Eropa. Akan tetapi, kubu kontra menginginkan agar negara-negara Eropa memutuskan ketergantungan pada gas Rusia. Di tengah friksi internal ini, Uni Eropa mengusulkan kepada Rusia agar negosiasi transfer gas dari wilayah Ukraina ditunda sampai Oktober.
Perundingan itu dijadwalkan berlangsung pada Agustus ini. Kementerian Energi Rusia berkali-kali mengeluhkan bahwa infrastruktur transfer gas Ukraina sudah tua, tidak adanya investasi yang cukup untuk modernisasi, dan mengandung risiko. Perusahaan Gazprom mengirim gas alam Rusia ke Eropa melalui jaringan pipa gas Ukraina, Yamal-Eropa melalui Belarusia dan Polandia, dan jalur Nord Stream-1.
Rusia ingin mengurangi ketergantungan pada jaringan pipa gas Ukraina dan mengusulkan pembangunan rute baru Nord Stream-2 yang melintasi Laut Baltik ke Eropa. Saat ini Gazprom bersama perusahaan-perusahaan investasi Eropa sedang menindaklanjuti proyek pipa gas Nord Stream-2, yang melintasi Laut Baltik ke Greifswald di timur laut Jerman.
Sanksi baru AS yang menargetkan proyek Nord Stream-2 telah memicu perdebatan di Uni Eropa tentang bagaimana menyikapi sanksi tersebut dan keamanan pasokan gas dari Rusia. Dalam menanggapi perkembangan ini, anggota Dewan Federasi Rusia Alexei Pushkov mengkritik keras komentar menteri luar negeri Polandia, yang menyebut Nord Stream-2 sebagai proyek politik Moskow dan berniat memeras Warsawa dan negara-negara lain.
Pushkov mengatakan, "Menlu Polandia Witold Waszczykowski dengan klaim tak berdasar itu telah menjatuhkan harga dirinya dan Warsawa sangat membesar-besarkan kepentingannya sendiri."
Para pemimpin delapan negara Eropa telah menandatangani sebuah surat yang menentang proyek pipa gas Nord Stream-2 Rusia. Surat yang ditujukan kepada Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker ini ditandatangani oleh para pemimpin Latvia, Estonia, Lithuania, Hongaria, Polandia, Rumania, Slowakia, dan Republik Ceko.
Polandia khawatir bahwa pelaksanaan proyek baru akan memperbesar ketergantungan Eropa pada pasar gas Rusia. Hubungan Rusia-Polandia memburuk setelah munculnya krisis Ukraina pada tahun 2014 dan penerapan sanksi-sanksi Eropa terhadap Moskow. Ketegangan meningkat menyusul penentangan Warsawa terhadap proyek pipa gas Nord Stream-2. Polandia menuding Rusia tidak berniat untuk memperbaiki hubungan dengan mereka dan normalisasi hubungan bilateral sangat bergantung pada pendekatan Moskow.
Setelah munculnya dua krisis gas dengan Ukraina pada tahun 2006 dan 2009, Rusia mulai membangun jaringan pipa gas baru di utara dan selatan Eropa. Jaringan pipa gas Nord Stream-1 di Eropa Utara telah dibangun dan mulai menyuplai gas ke Jerman sejak tahun 2011. Nord Stream-1 memiliki panjang 1.222 kilometer dan tercatat sebagai jaringan pipa gas bawah laut terpanjang di dunia dengan kapasitas 55 miliar meter kubik per tahun.
Rusia melalui proyek Nord Stream-2, berniat menghapus Ukraina dari rute transit gasnya ke Eropa. Moskow mulai memprioritaskan Nord Stream-2 setelah pembatalan proyek South Stream di Eropa Selatan pada 2015 karena hambatan yang dibuat oleh Uni Eropa. Pembangunan Nord Stream-2 akan memungkinkan Jerman untuk secara langsung memasok gas Rusia melalui Laut Baltik.
Di sini, Polandia tidak sendirian dalam menentang pembangunan Nord Stream-2. Beberapa anggota lain Uni Eropa yaitu Republik Baltik, Romania, dan Italia juga menentang proyek tersebut. Perdana Menteri Italia waktu itu, Matteo Renzi berbicara tentang penolakan pipa gas Nord Stream-2 yang didukung oleh Jerman. Renzi mengkritik Berlin atas kebijakan standar ganda. Dia menekankan bahwa negosiasi mengenai pipa gas South Stream dihentikan tahun lalu karena sanksi anti-Rusia yang diberlakukan Uni Eropa. Namun, Jerman kini mendukung pembangunan Nord Stream pada saat Eropa akan menyetujui perpanjangan sanksi anti-Rusia.
Pemerintahan Barack Obama juga menentang pembangunan jaringan pipa gas Nord Stream-2 dengan alasan proyek ini tidak sejalan dengan kepentingan kolektif, persatuan, dan keamanan Eropa. Seorang pejabat energi AS mengatakan, Washington sangat prihatin dengan proyek pipa gas Nord Stream-2 sebagai ancaman terhadap keamanan nasional. Utusan khusus dan koordinator AS untuk urusan energi internasional, Amos Hochstein mengatakan, AS sangat memperhatikan pipa yang akan membahayakan perekonomian Ukraina dan proyek tersebut akan memperdalam keretakan antara Timur dan Barat Eropa.
Para pejabat dan pakar Eropa percaya bahwa AS dengan serangkaian sanksi tidak hanya mengejar kepentingan ekonominya di Eropa, tapi juga ingin memperlemah dan menyingkirkan perusahaan-perusahaan energi Eropa, padahal permainan seperti ini bertentangan dengan hukum internasional. Oleh karena itu, negara-negara Eropa diminta mengesampingkan friksi dan tegas terhadap kebijakan sanksi AS.
Karena perbedaan sikap di antara negara-negara Eropa terhadap Rusia, maka masa depan hubungan Uni Eropa dan Rusia tampaknya akan menambah daftar perselisihan internal di blok tersebut. Meskipun pemicu perselisihan itu bermuara pada sektor energi, namun secara umum dapat dikatakan bahwa saat ini ada dua pandangan yang berbeda di Uni Eropa mengenai kerjasama dengan Rusia.
Sebagian percaya bahwa meskipun ada perbedaan dengan Rusia dan kebijakan sanksi, tapi Moskow berperan penting dalam ekonomi dan keamanan energi Eropa sehingga realitas ini akan mencegah pemutusan total hubungan dengan Rusia. Kubu pro-hubungan dengan Rusia berpendapat, hubungan dengan Moskow sebisa mungkin harus dipertahankan khususnya di sektor energi termasuk pembangunan jaringan pipa gas baru. Jerman mendukung gagasan ini dan ia juga memperoleh dukungan dari beberapa sekutunya seperti Perancis dan Austria.
Sebaliknya, Uni Eropa juga menyaksikan penentangan internal oleh negara-negara yang mengikuti arah kebijakan AS, di mana menghendaki tekanan lebih lanjut terhadap Rusia dan membatasi hubungan dengan Moskow. Polandia dan sekutunya di Eropa Timur menentang kedekatan dengan Rusia. Mereka tidak hanya memandang Rusia sebagai ancaman, tapi juga menyerukan pemutusan akar ketergantungan pada Moskow khususnya di sektor energi.
Tentu saja, friksi internal di Uni Eropa ini akan menyebabkan keretakan dan membuat blok Eropa tidak kompak dalam menyikapi Rusia termasuk di sektor energi.
