Tentara Anak di Afrika dan Berbagai Dampaknya

Menurut laporan Sekretaris Jenderal PBB, hak primer ribuan anak dilanggar di beberapa negara yang mengalami krisis khususnya di Afghanistan, Republik Demokratik Kongo, Somalia, Sudan Selatan, Suriah dan Yaman. Dengan situasi dan kondisi politik, ekonomi dan sosial di Afrika, kita akan bersama-sama melihat situasi anak-anak di benua Afrika.

Situasi politik di Afrika menunjukkan bahwa banyak negara di kawasan terlibat dalam berbagai konflik internal dan eksternal. Banyak negara di benua Afrika, terjadi perang sipil dengan berbagai faktor termasuk kurangnya perkembangan politik, minimnya demokrasi, dan upaya para pejabat untuk mempertahankan kekuasaan mereka, struktur budaya dan sosial, perbedaan agama, kesukuan dan etnis, campur tangan negara-negara asing khususnya Barat, perselisihan, kemiskinan dan buruknya kondisi ekonomi.

Sudan Selatan, Republik Demokratik Kongo dan Afrika Tengah termasuk di antara negara-negara yang terlibat dalam perang sipil dalam kondisi saat ini. Di banyak bagian Afrika, aktivitas kelompok militan dan teroris telah menimbulkan ketidakamanan dan ketidakstabilan di kawasan. Sekarang, Boko Haram dan kelompok teroris al-Shabaab aktif di banyak negara, termasuk Afrika Barat dan Timur. Kehadiran kelompok-kelompok tersebut serta aktivitas mereka telah mengancam kehidupan masyarakat kawasan dan yang paling terancam adalah anak-anak.

Salah satu bahaya utama yang mengancam anak-anak di zona perang adalah eksploitasi militer. Menurut Human Rights Watch, lebih dari 300.000 tentara anak-anak aktif di seluruh dunia. Istilah "tentara anak" mengacu pada anak-anak dan remaja yang terlibat dalam aktivitas militer sebelum mencapai usia 18 tahun dan mereka dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan militer.

Meskipun orang dewasa memiliki kesiapan fisik lebih bagus dan pelatihan mereka lebih cepat, namun banyak kelompok militan yang memaksa mereka untuk merekrut anak-anak demi tujuan militer. Ini dikarenakan anak-anak dan remaja jauh lebih mudah dimanfaatkan untuk tujuan non-materi, seperti mendapatkan kehormatan dan kredibilitas sekaligus balas dendam, ketimbang orang dewasa. Mengendalikan anak-anak dan menanamkan ideologi militer kepada mereka jauh lebih mudah daripada orang dewasa, karena kekuatan analisa dan identifikasi benar dan salah mereka lebih lemah dibanding orang dewasa.

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, benua Afrika memiliki jumlah tentara anak-anak tertinggi di dunia. Ratusan ribu anak-anak digunakan dalam perang di Sudan Selatan, Republik Demokratik Kongo dan negara-negara Afrika lain. Menurut Dana Anak-Anak PBB (UNICEF), lebih dari 20.000 tentara anak telah dikerahkan oleh kelompok bersenjata di Sudan Selatan sejak perang sipil meletus pada bulan Desember 2013.

Pemanfaatan anak-anak sebagai tentara dilarang sesuai dengan Pasal 38 Konvensi Hak-Hak Anak, kelompok politik tidak boleh menggunakan anak berusia di bawah 15 tahun dalam perang. Pasal 4 "Protokol Opsional untuk Partisipasi Anak-Anak dalam Perang" menekankan pihak-pihak yang berkepentingan untuk tidak membiarkan anak di bawah usia 18 tahun diizinkan berperang, dan perekrutan tersebut dilarang.

Meskipun demikian, pemanfaatan anak-anak dalam perang terus berlanjut. Selain itu, banyak kelompok teroris juga memanfaatkan fenomena yang sama. Di Afrika, kelompok teroris Boko Haram menggunakan anak-anak dan perempuan dalam banyak operasinya. UNICEF baru-baru ini mengumumkan bahwa jumlah anak yang dikerahkan sebagai pelaku bom bunuh diri di Nigeria telah meningkat empat kali lipat pada tahun ini.

Sejak awal tahun ini, kelompok teroris Boko Haram telah menggunakan 83 anak untuk serangan bunuh diri mereka di Nigeria, termasuk bayi demikian menurut UNICEF. Keberadaan jumlah anak yang jauh lebih besar dan potensi pelatihan mereka merupakan satu alasan di balik pemanfaatan anak-anak dalam serangan teror.

Pusat Anti-Terorisme di Akademi Militer AS, menyinggung pemanfaatan perempuan dan anak-anak dalam operasi teror oleh kelompok teroris Boko Haram, menyebutkan bahwa alasan kelompok tersebut menggunakan perempuan dan anak-anak untuk melakukan operasi bunuh diri adalah rendahnya kecurigaan aparat keamanan terhadap mereka sehingga tidak diperiksa secara teliti. Selain itu mereka juga lebih mudah dicuci otak agar bersedia melakukan operasi teror.

Kelompok teroris al-Shabaab di Somalia, telah menjadi bagian dari jaringan al-Qaeda sejak 2012 dan melanjutkan operasi teror serta pembantaian di Tanduk Afrika, khususnya Somalia. Tidak hanya merekrut pemuda, namun dalam situasi Somalia yang tidak stabil dan kacau di Tanduk Afrika yang baru-baru ini mengalami kekeringan terburuk dalam 60 tahun terakhir, kelompok tersebut mengerahkan anak-anak dan remaja dalam serangan terhadap pasukan pemerintah, pasukan Uni Afrika dan lembaga internasional.

Menyusul bencana kekeringan itu, al-Shabaab mampu merekrut banyak anak yang terkena dampak kelaparan dengan menjanjikan makanan, tempat tidur, dan uang. Pemanfaatan anak-anak oleh kelompok teroris lain, termasuk Daesh (ISIS) dan lain-lain, juga berlanjut. Abu Amir, seorang perwira intelijen Irak mengatakan, "Daesh telah melatih anak-anak selama tiga tahun terakhir dan menggunakan mereka sebagai pelaku bom bunuh diri."

Teroris juga memanfaatkan perdagangan manusia, terutama anak-anak sebagai sumber pendapatan baru mereka. Karena sumber pendapatan sebelumnya termasuk penjualan minyak dan perpajakan, tidak efektif menyusul kondisi perekonomian global dan harga minyak yang anjlok. Laporan yang dirilis Asosiasi Keamanan dan Kebijakan Luar Negeri Henry Jackson, menunjukkan bahwa tahun lalu, penculikan telah memberikan kontribusi sekitar 10 sampai 30 juta USD untuk kelompok teroris Daesh.

Penelitian yang sama menyebutkan bahwa ekstrimis menggunakan kekerasan seksual termasuk pemerkosaan, perbudakan dan perkawinan paksa untuk memperkuat perekrutan, memberi semangat anasirnya, dan menghukum orang-orang yang menurut mereka kafir. Kristen Sandberg, Kepala Komite PBB untuk Hak Anak mengatakan, "Kami khawatir dengan laporan penculikan ratusan anak-anak Afrika dari keluarga mereka dan penyelundupan mereka."

Kekerasan dan pelecehan seksual adalah masalah lain yang dialami anak-anak di zona konflik. Laporan internasional menunjukkan bahwa puluhan anak telah menjadi korban pelecehan seksual dalam konflik di Afrika Tengah, Sudan Selatan, Republik Demokratik Kongo dan banyak negara Afrika. Terungkapnya skandal eksploitasi seksual terhadap anak-anak dengan imbalan makanan yang disediakan oleh pasukan penjaga perdamaian Perancis di Afrika Tengah merupakan masalah yang masih belum jelas hingga kini.

Ini juga mencakup anak-anak yang sendirian atau bersama keluarga mereka mengungsi di kamp-kamp daerah lain, termasuk Eropa. Banyak dari anak-anak pengungsi ini tidak hanya mengalami pemerkosaan dan kekerasan, tapi juga banyak yang diperjual-belikan atau dibunuh dan organ mereka dijual.

Perang dan konflik juga meningkatkan gelombang imigrasi yang tidak diinginkan. Sekarang, di banyak negara Afrika yang terlibat perang, seperti Afrika Tengah, Republik Demokratik Kongo dan lain-lain, banyak warga yang berlindung di perbatasan, negara-negara tetangga dan kawasan yang lebih aman. Menurut Philippe Grande, Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR), bulan Maret 2017, konflik, kekerasan dan pemerkosaan di Myanmar, Sudan Selatan, Suriah dan negara-negara lain, telah memaksa  lebih dari dua juta orang meninggalkan rumah mereka.

Dalam hal ini, anak-anak menghadapi kondisi yang lebih buruk. Banyak di antara mereka yang hidup terlantar dalam kelaparan tanpa akses air minum dan sanitasi. Banyak juga yang tinggal jauh dari keluarga dan di pengungsian dalam situasi yang sulit dan berbahaya. Kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan.

Anak-anak memainkan peran penting di masa depan dunia, dan, sesuai dengan undang-undang nasional dan internasional, semua pemerintah dan organisasi internasional diharuskan menyediakan kondisi damai dan bebas dari ancaman, sarana melek huruf, akses untuk air bersih dan makanan serta kesehatan untuk anak-anak.

Namun sekarang, ancaman terhadap anak-anak menjadi semakin luas semakin hari serta konflik internal dan eksternal telah mengancam masa depan mereka. Dalam hal ini, kepercayaan dan komitmen negara-negara terhadap stabilitas dan upaya untuk mewujudkan perdamaian dunia dapat menjadi cara terbaik untuk memperbaiki kondisi anak-anak.