Transformasi Terbaru Politik Rusia; Permulaan Era Baru (1)

Presiden Rusia Vladimir Putin telah memainkan peran sangat penting dalam perkembangan negara ini selama dua dekade terakhir, dan dengan memperhatikan jabatan kepresidenannya hingga tahun 2024, ia diharapkan memainkan peran kunci tidak hanya hingga saat itu tetapi juga setelahnya di negara terbesar di dunia.

Setelah memenangkan pemilu presiden 2018, Putin sekali lagi menunjuk Dmitry Medvedev, teman lamanya, sebagai perdana menteri lamanya. Ia memulai karirnya sebagai perdana menteri pada tahun 2012. Meskipun pada tahun 2018 pemerintah Rusia yang baru mulai beroperasi dengan sedikit perubahan dan terjadisedikit perubahan struktural, tetapi dalam dua tahun terakhir telah ada banyak kritik dalam masyarakat Rusia tentang bagaimana fungsinya, sementara pemerintah Rusia menghadapi masalah seperti korupsi dan administrasi dalam struktur pemerintahan dan kedaulatan. Kelanjutan dari dilema ini bertentangan dengan rencana ambisius Putin untuk pengembangan Rusia yang komprehensif, sementara dilema ekonomi ditambah dengan sanksi Barat terhadap Rusia atas krisis Ukraina telah memperlambat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan kualitas hidup dan kesejahteraan warga negara Rusia.

Rusia juga menghadapi penurunan populasi kronis, yang membahayakan masa depan karena kurangnya populasi muda dan produktif. Tujuan Putin adalah mengubah Rusia menjadi salah satu dari lima kekuatan ekonomi utama dunia, yang tidak diragukan lagi akan dicapai dengan memiliki rencana ekonomi yang koheren, sumber daya keuangan yang andal, dan pasar ekspor yang luas.

Menurut Mark Goychman, seorang analis ekonomi, salah satu sumber pembiayaan adalah pendapatan yang dihasilkan oleh pertumbuhan PDB, yang perlu meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi Rusia saat ini dari 1,5 persen menjadi 6 persen per tahun. Ini kira-kira dua kali rata-rata global 3,5 persen, dan karena itu perintah Presiden Rusia untuk mencapai tingkat pertumbuhan ini tidak mungkin tercapai."

Oleh karena itu, telah lama diharapkan bahwa Presiden Federasi Rusia akan melakukan reformasi luas dalam konteks perubahan substansial dalam struktur hukum dan pemerintahan. Tindakan Putin dalam hal ini adalah kunci dari pidato tahunan 2020-nya.

Berbicara pada hari Rabu, 15 Januari 2020, Presiden Rusia dalam pidato tahunannya mengatakan bahwa negaranya membutuhkan perubahan mendasar. Menurutnya, "Hari ini di masyarakat Rusia kebutuhan akan perubahan sudah jelas, tetapi tidak ada kebutuhan untuk perubahan menyeluruh dari konstitusi Rusia. Reformasi terhadap konstitusi harus dilakukan dan ini tentu membutuhkan referendum."

Dengan demikian Putin mengumumkan niatnya untuk melakukan reformasi yang luas, sambil menegaskan bahwa ia tidak berniat untuk mendapatkan kembali kekuasaan setelah berakhirnya era saat ini. Presiden Rusia mengatakan bahwa masalah membatasi dua periode untuk masa kepresidenan seseorang di Rusia bukan sesuatu yang memiliki urgensi yang prinsip, tetapi ia menyetujui pembatasan tersebut. Dengan perannya di masa depan sebagai kepala Duma Rusia, Putin tampaknya akan memperluas kekuasaan legislatif. Putin mengatakan bahwa semua faksi di Duma Rusia setuju bahwa peran parlemen dalam pembentukan pemerintah Rusia harus ditingkatkan. Artinya, parlemen mengambil lebih banyak tanggung jawab dalam pembuatan kebijakan pemerintah. Jadi, dalam pandangan Putin, pengesahan calon perdana menteri harus diserahkan kepada Duma Rusia.

Perubahan-perubahan ini adalah awal dari kehadiran Putin yang lebih besar dalam piramida kekuasaan setelah akhir masa kepresidenannya pasca 2024. Di bawah konstitusi saat ini, Putin dapat dicalonkan kembali untuk jabatan itu setelah melewati satu masa kepresidenan. Tentu saja, Putin menegaskan kembali bahwa hak presiden Rusia untuk menunjuk kepala badan keamanan dan menteri pertahanan serta menteri dalam negeri harus dipertahankan dan bahwa presiden juga harus memegang jabatan komandan tertinggi. Ia juga menekankan bahwa menteri kabinet dan gubernur Rusia tidak boleh memiliki kewarganegaraan asing atau izin tinggal di negara lain.

Kasus lain yang diajukan oleh Putin dalam konteks reformasi konstitusi menyangkut persyaratan untuk calon presiden, sehingga warga negara Rusia harus telah tinggal di negara ini setidaknya selama 25 tahun, bukannya 10 tahun seperti saat ini untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan ketika memenangkan pemilu, ia akan memangku jabatan tertinggi di negara ini. Satu masalah besar yang bila disahkan akan menyingkirkan banyak orang kaya atau tokoh kuat di Rusia dari kursi kepresidenan.

Pemerintah Rusia, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Dmitry Medvedev, mengundurkan diri hanya beberapa jam setelah pidato tahunan Vladimir Putin kepada para pejabat di negara itu mengenai perlunya perubahan mendasar dalam pemerintahan dan reformasi konstitusi. Setelah bertemu dengan Putin, Medvedev mengatakan, "Hari ini, presiden telah mengumumkan perubahan mendasar terhadap konstitusi. Perubahan konstitusi tidak hanya mencakup beberapa pasal konstitusi tetapi juga seluruh struktur pemerintahan, termasuk lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Mantan perdana menteri Rusia ini mengatakan, "Jelas kita sebagai kabinet pemerintah harus mengizinkan presiden untuk membuat keputusan yang diperlukan."

Medvedev, yang sejak 8 Mei 2012 dan setelah berakhirnya masa jabatan kepresidenannya selama empat tahun, diangkat oleh Vladimir Putin, Presiden Rusia yang baru dan menjabat selama hampir delapan tahun hingga mengundurkan diri pada 15 Januari. Menurut konstitusi Rusia saat ini, urusan dalam negeri berada di bawah tanggung jawab perdana menteri negara itu, sehingga orang-orang Rusia menganggap perdana menteri sebagai yang bertanggung jawab jika kondisi ekonomi memburuk atau layanan publik menurun, sekalipun ia secara langsung diangkat oleh presdiden dan memiliki hubungan dekat dengan orang nomor satu dalam pemerintahan.

Pertumbuhan ekonomi Rusia yang terhenti sejak 2014 hingga sekarang, tidak ada perubahan dalam kondisi hidup warga Rusia dalam beberapa tahun terakhir, dan kenaikan inflasi tahunan sebesar 5 persen, semuanya bersatu untuk mengingatkan Rusia tentang Medvedev sebagai perdana menteri yang lemah. Ada desas-desus bahwa Putin akan menunjuk perdana menteri lain setelah pemilu presiden 2018, tetapi Medvedev mengambil jabatan lagi dan perpanjangan kedudukannya sebaga perdana menteri memicu ketidakpuasan, terutama ketika ekonomi Rusia menghadapi tantangan serius, meskipun ini tidak menyebabkan mata uang nasional negara ini jatuh terhadap dolar dan euro, tetapi angka likuiditas di antara warga sangat rendah dan sebagian besar orang Rusia menghadapi kesulitan ekonomi.

Menurut data tahun 2019 yang dikeluarkan Komite Statistik Negara Rusia, 12,7 persen dari populasi negara ini berasal dari warga miskin. Dengan kata lain, 19 juta populasi Rusia dari jumlah 145 juta warga berada di bawah garis kemiskinan, sementara jumlah pengangguran telah meningkat dan sekarang ada hampir 3.300.000 pengangguran di Rusia. Layanan pemerintah, terutama di bidang kesehatan, juga mengalami penurunan yang signifikan, dan ini, bersama dengan masalah lain seperti meningkatnya usia pensiun dan membangun Internet nasional, telah menyebabkan ketidakpuasan yang semakin besar terhadap pemerintah Medvedev, yang tentunya tidak berhenti sampai pada dirinya saja, tetapi pada akhirnya juta turut mengurangi popularias Putin juga.

Segera setelah pengunduran diri pemerintah Rusia, Putin menominasikan Mikhail Mishustin, Kepala Administrasi Pajak Federal Rusia, sebagai calon perdana menteri kepada Duma. Ia pribadi yang tidak pernah disebut di antara kandidat atau alternatif untuk jabatan perdana menteri. Mishustin adalah seorang teknokrat. Ia telah bekerja di layanan pemerintah Rusia sejak tahun 1998. Mishustin pada 2006 mengepalai Badan Federal untuk Pengelolaan Zona Ekonomi Khusus di Rusia dan dalam waktu yang tidak lama segera mendirikan beberapa zona ekonomi khusus, termasuk di Republik Tatarstan.

Mishustin menjabat sebagai wakil menteri pajak Rusia selama beberapa tahun dan memegang jabatan itu sampai kementerian tersebut dibubarkan. Ia menjabat sebagai kepala Administrasi Pajak Federal Rusia sejak tahun 2010 dan selam itu pula berhasil melaksanakan reformasi ekstensif dan mencegah publikasi statistik keuangan dan ekonomi pemerintah yang tidak akurat. Ia juga mampu meningkatkan jumlah wajib pajak Rusia ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada tahun 2019, Administrasi Pajak Federal Rusia memungut pajak dari warga Rusia sebesar $ 1,5 triliun (sekitar $ 2 miliar), angka besar dan belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Rusia.

Beberapa analis percaya bahwa Putin, di satu sisi, berharap untuk menggunakan kemampuannya untuk mengatur keadaan ekonomi Rusia, dan di sisi lain, ia telah menunjuk seorang perdana menteri yang tidak memiliki latar belakang politik dan dengan demikian diharapkan tidak akan menjadi penghambat atas tindakan politik Putin.

Mishustin diangkat sebagai perdana menteri baru pada hari Kamis, 16 Januari, dengan suara kepercayaan di parlemen Rusia (Duma). Sebelumnya, Partai Rusia Bersatu telah mendukung kandidat pilihan Vladimir Putin sebagai perdana menteri.

Demikianlah era baru telah dimulai di arena politik domestik Rusia.