Mencermati Kebijakan Anti-Migrasi Uni Eropa

Pars Today - Kebijakan anti-migrasi dan pelanggaran hak asasi manusia Uni Eropa telah menuai kritik dari organisasi hak asasi manusia.

Badan Hak Asasi Fundamental Uni Eropa mengkritik rencana pusat pemulangan para imigran di negara ketiga di luar Uni Eropa dan memperingatkan adanya pelanggaran hak asasi manusia di pusat-pusat tersebut.

Badan Hak Asasi Fundamental Uni Eropa menyatakan dalam sebuah catatan di surat kabar Jerman Frankfurter Allgemeine Zeitung, Pusat-pusat ini hanya akan sesuai dengan hukum Uni Eropa jika pendiriannya disertai dengan jaminan yang jelas dan kuat.

Padahal, ada laporan yang menunjukkan bahwa pusat-pusat tersebut tidak memiliki standar untuk melindungi hak-hak dasar pengungsi.

Negara-negara yang dipertimbangkan oleh pemerintah Eropa untuk pemindahan pengungsi sebagian besar ada dalam daftar negara-negara yang tidak memiliki klaim kemanusiaan Eropa.

Euronews, dalam laporan eksklusif, mengutip risalah pertemuan informal Dewan Eropa minggu lalu, melaporkan bahwa proposal hukum sedang dipersiapkan di lembaga ini untuk menyediakan pemulangan cepat imigran ilegal.

Menurut laporan tersebut, Komisi Eropa bermaksud memasukkan pembentukan "pusat pengembalian" di luar perbatasan Uni Eropa dalam usulan legislatifnya.

Dengan demikian, jika usulan ini disetujui, para imigran yang kasusnya tidak diterima oleh pusat pemrosesan suaka akan dipindahkan ke pusat-pusat di luar Uni Eropa dan dari sana dikembalikan ke negara asal mereka.

Magnus Brunner, Komisaris Migrasi Uni Eropa telah menyarankan agar peraturan tentang pengusiran imigran yang dianggap sebagai ancaman keamanan dibuat lebih ketat dan agar negara-negara anggota UE lainnya mengakui keputusan yang dibuat untuk mengusir pencari suaka di satu negara anggota.

Beberapa negara Eropa telah menandatangani perjanjian dengan beberapa negara lain untuk memindahkan pengungsi dari negara mereka sebelum ada perubahan pada undang-undang migrasi Eropa.

Italia adalah salah satu negara tersebut.

Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni menandatangani perjanjian dengan pemerintah Albania untuk mendirikan kamp di Albania dan kelompok pengungsi pertama ke Italia akan dipindahkan ke kamp ini.

Tindakan pemerintah Italia ini juga dikritik oleh lembaga peradilan Italia. Namun pemerintah Italia tetap bertekad untuk memindahkan para pengungsi ke Albania.

Perjanjian Italia dengan Albania telah menjadi model bagi negara anggota UE lainnya.

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menulis dalam surat kepada Uni Eropa bahwa protokol migrasi yang disepakati antara Italia dan Albania dapat menjadi dasar untuk menentukan arah umum kebijakan migrasi UE di masa mendatang.

Kebijakan migrasi dan suaka Uni Eropa semakin berfokus pada pencegahan yang mematikan.

Tahun lalu, lebih dari 1.600 pengungsi tenggelam di Laut Mediterania dalam perjalanan mereka ke Eropa dengan perahu yang tidak layak melaut.

Dalam beberapa kasus, penjaga pantai Eropa bahkan menyaksikan tragedi kemanusiaan ini dan tidak mengambil tindakan untuk menyelamatkan para pengungsi.

Satu-satunya hal yang tidak dipertimbangkan pemerintah Eropa ketika mengadopsi kebijakan anti-migrasi adalah kepatuhan terhadap standar kemanusiaan.

Isu kebijakan anti-migrasi telah menjadi isu utama dalam kompetisi partai-partai politik di Eropa.

Partai-partai sayap kanan di Eropa mencoba mengeksploitasi ketidakpuasan masyarakat terhadap situasi ekonomi mereka untuk tujuan propaganda dengan menyalahkan banyak masalah ekonomi dan sosial negara-negara Eropa pada imigran.

Pendekatan partai-partai sayap kanan ini telah menyebabkan maraknya rasisme di Eropa.

Sementara itu, partai-partai sayap kanan dan kiri lainnya di Eropa juga berusaha mencegah popularitas mereka jatuh dengan mengusung slogan-slogan anti-migrasi dalam kampanye pemilu.

Situasi ini sepenuhnya tercermin dalam suasana politik Jerman dalam dua minggu tersisa sebelum pemilihan parlemen dini Jerman.(sl)