Faksi-Faksi Palestina Sepakat Administrasi Jalur Gaza Diserahkan Kepada Komite Sementara

Pars Today – Kelompok-kelompok Palestina mengumumkan pada pertemuan di Kairo pada hari Jumat (24/10/2025) bahwa mereka telah sepakat untuk menyerahkan pemerintahan Jalur Gaza kepada komite Palestina sementara yang terdiri dari penduduk wilayah tersebut.

sebuah komite yang terdiri dari individu-individu independen, bekerja sama dengan negara-negara Arab dan lembaga-lembaga internasional, akan bertanggung jawab untuk mengelola kehidupan dan layanan dasar berdasarkan transparansi dan akuntabilitas nasional. Sebuah komite internasional juga akan dibentuk untuk mengawasi pendanaan dan pelaksanaan rekonstruksi Gaza, dengan menekankan kesatuan sistem, demikian Al-Arabi Al-Jadeed sebagaimana dikutip IRNA.

Sejumlah kelompok Palestina mengadakan pertemuan di Kairo, ibu kota Mesir, pada hari Kamis dan Jumat untuk meninjau perkembangan terkait isu Palestina dan membahas tahap kedua rencana Presiden AS Donald Trump untuk menghentikan perang di Jalur Gaza.

Pertemuan ini diadakan dalam rangka persiapan dialog nasional komprehensif yang bertujuan untuk melindungi proyek nasional dan memulihkan persatuan nasional.

Menurut pernyataan yang dirilis oleh gerakan Hamas di laman Telegram resminya, para peserta menekankan dukungan dan keberlanjutan implementasi langkah-langkah perjanjian gencatan senjata, termasuk penarikan pasukan pendudukan dari Jalur Gaza, pencabutan blokade sepenuhnya, pembukaan semua penyeberangan, termasuk penyeberangan Rafah, akses masuk untuk semua kebutuhan kemanusiaan dan medis, serta dimulainya proses rekonstruksi komprehensif yang akan memulihkan kehidupan normal di wilayah tersebut dan mengakhiri penderitaan warga.

"Para peserta sepakat untuk mengambil semua langkah yang diperlukan guna menjaga keamanan dan stabilitas di seluruh Jalur Gaza, dan menekankan pentingnya penerbitan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pembentukan pasukan sementara internasional untuk memantau gencatan senjata," imbuh pernyataan itu.

Mereka juga sepakat untuk mengakhiri segala bentuk penyiksaan dan pelanggaran hak-hak tahanan Palestina di penjara-penjara rezim pendudukan, dan mewajibkan rezim untuk mematuhi hukum dan perjanjian internasional yang relevan. Mereka menekankan bahwa isu tahanan akan tetap menjadi prioritas utama mereka hingga pembebasan mereka tercapai.

Gerakan-gerakan Palestina menekankan kelanjutan kerja sama bersama untuk mengintegrasikan perspektif dan posisi dalam menghadapi tantangan yang dihadapi isu Palestina, termasuk menyerukan pertemuan mendesak yang dihadiri seluruh kekuatan dan kelompok Palestina untuk menyepakati strategi nasional dan mengaktifkan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) sebagai satu-satunya perwakilan sah rakyat Palestina, dengan cara yang melibatkan seluruh komponen rakyat Palestina dan gerakannya.

Dalam pernyataan mereka, gerakan-gerakan Palestina sekali lagi mengapresiasi “upaya Arab, Islam, dan internasional, termasuk upaya Trump, untuk menghentikan perang di Gaza”.

Faksi-faksi Palestina menekankan bahwa “tahap saat ini membutuhkan posisi nasional yang bersatu dan visi politik nasional yang didasarkan pada kesatuan kata dan takdir, serta penentangan terhadap segala bentuk aneksasi dan penggusuran di Jalur Gaza, Tepi Barat, dan Quds”.

Pertemuan kelompok-kelompok Palestina di Kairo diselenggarakan dalam kerangka upaya berkelanjutan Mesir untuk menghidupkan kembali dialog internal Palestina.(sl)