Perlawanan Palestina: Kazakhstan Gabung Perjanjian Abraham Bentuk Kerusakan Moral
-
Perlawanan Palestina
Pars Today - Komite Perlawanan Palestina menyatakan bahwa keputusan Kazakhstan untuk bergabung dengan Perjanjian Abraham merupakan bentuk kerusakan moral yang luar biasa.
Menurut laporan Mehr yang mengutip Shehab, Komite Perlawanan Palestina dalam pernyataannya mengumumkan bahwa langkah Kazakhstan ingin bergabung dengan Perjanjian Abraham dan memperkuat hubungannya dengan rezim Zionis sama artinya dengan memberikan hadiah kepada rezim rasis itu atas genosida yang dilakukannya di Gaza.
Dalam pernyataan itu disebutkan, “Bergabungnya Kazakhstan dengan Perjanjian Abraham dua tahun setelah pembantaian rakyat Gaza dan pembersihan etnis di wilayah tersebut merupakan upaya untuk mencuci tangan para pembunuh dan penjahat Zionis yang berlumuran darah, serta mencerminkan kerusakan moral dan spiritual yang luar biasa dari pihak Kazakhstan.”
Komite Perlawanan Palestina menyerukan kepada Kazakhstan agar segera membatalkan langkah yang tidak dapat diterima dan tidak dapat dipahami ini, mengingat semakin meningkatnya isolasi dan sanksi internasional terhadap rezim Zionis serta para pemimpinnya yang kini sedang diburu oleh pengadilan internasional sebagai penjahat perang.
Komite Palestina ini menambahkan, “Kami menganggap setiap bentuk normalisasi hubungan dengan rezim Zionis sebagai pengkhianatan terhadap bangsa Palestina dan sebagai pengabaian terhadap darah puluhan ribu syuhada dan korban luka yang dibunuh atau terluka oleh mesin perang rezim Zionis dengan dukungan penuh dari pemerintah Amerika Serikat.”
Media berbahasa Ibrani pada Kamis (07/11/2025) malam melaporkan bahwa salah satu negara Asia akan segera menormalisasi hubungannya dengan rezim Zionis, dan kemungkinan besar negara tersebut adalah Kazakhstan.
Situs berita Axios juga menulis bahwa Presiden Kazakhstan diperkirakan akan mengumumkan kesepakatan untuk bergabung dengan Perjanjian Abraham dalam pertemuannya dengan Donald Trump. Hingga saat ini, pemerintah Kazakhstan belum mengonfirmasi maupun membantah laporan tersebut.(sl)