Perwakilan AS untuk NATO: Trump Tahu Cara Memaksa Ukraina Berdamai

Pars Today - Perwakilan AS untuk Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) mengumumkan bahwa presiden negara itu tahu betul cara apa yang harus digunakan untuk memaksa Ukraina menerima perjanjian damai.

Menurut laporan IRNA dari TASS pada hari Selasa (09/12/2025), Matthew Whitaker, Wakil AS untuk NATO menyatakan mengenai masa depan perang di Ukraina bahwa Presiden AS Donald Trump tahu betul cara dan alat apa yang harus digunakan terhadap Rusia dan Ukraina untuk mendorong mereka menandatangani perjanjian damai yang diusulkan.

Pada saat yang sama, sejalan dengan posisi Donald Trump Jr., putra Presiden AS, ia menegaskan bahwa jika tidak ada kemajuan dalam mencapai perjanjian damai, Washington mungkin akan menyerah dalam upaya menyelesaikan konflik.

Whitaker menekankan, "Ada kemungkinan Presiden AS akan mencapai titik di mana ia menyimpulkan bahwa tidak akan ada kesepakatan, dan dalam hal itu, ia akan menarik diri dari proses ini."

Putra Trump sebelumnya telah mengumumkan bahwa ayahnya mungkin akan meninggalkan proses perdamaian Ukraina karena hal itu bukan prioritas bagi Amerika dan bahwa Eropa perlu mengajukan rencana yang lebih serius.

Ia menyampaikan pernyataan ini dalam sebuah diskusi di program Forum Doha 2025 mengenai kebijakan luar negeri pemerintah AS, serta investasinya di bidang pertahanan dan kecerdasan buatan.

Pernyataan Whitaker dan Donald Trump Jr. ini muncul setelah Presiden AS baru-baru ini mengumumkan bahwa ia kecewa dengan Ukraina dan yakin bahwa Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, belum siap menandatangani perjanjian damai.

Zelensky juga menolak pengalihan wilayah ke Rusia kemarin (Senin) dengan menolak menerima rencana perdamaian Trump, dengan mengatakan, "Negaranya tidak akan menyerahkan wilayahnya baik untuk mempercepat negosiasi perdamaian, maupun untuk menyenangkan Washington, atau di bawah tekanan dari Moskow."

Seorang pejabat senior yang dekat dengan perundingan damai Ukraina sebelumnya mengatakan kepada AFP bahwa isu wilayah Ukraina merupakan isu "paling bermasalah" dalam perundingan itu. Isu jaminan keamanan untuk Kiev juga menjadi poin kunci dalam perundingan tersebut.(sl)