Venezuela Membentuk Komisi Khusus untuk Membebaskan Maduro

Pars Today - Wakil Presiden Venezuela, yang telah mengambil alih jabatan presiden sementara setelah invasi AS, telah membentuk komisi khusus yang bertujuan untuk membebaskan Presiden Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores, yang diculik.

Menurut laporan IRNA pada hari Senin (05/01/2026) dari kantor berita Efe, Menteri Komunikasi Venezuela Freddy Nanez mengumumkan setelah rapat kabinet bahwa Presiden sementara Delcy Rodriguez telah membentuk komisi tingkat tinggi untuk membebaskan Maduro dan istrinya, yang diculik selama invasi AS.

Komisi yang tugasnya belum ditentukan, akan dipimpin oleh Jorge Rodriguez, Ketua Majelis Nasional Venezuela.

Nanez juga menekankan bahwa Rodriguez mengunjungi "para pemuda dan wanita yang terluka dalam bentrokan yang terjadi selama invasi AS" di wilayah Venezuela pada Sabtu pagi.

Ia menyatakan, "Seluruh negara saat ini dalam keadaan damai dan di bawah perlindungan mutlak lembaga pemerintah yang telah dikerahkan untuk menjamin keamanan."

Sumber-sumber Venezuela yang dikutip oleh New York Times melaporkan bahwa 80 orang kehilangan nyawa selama serangan AS.

Pemerintah Kuba juga melaporkan bahwa 32 tentaranya yang bertugas di Venezuela tewas selama serangan AS terhadap Venezuela.

Pada Sabtu (03/01) pagi, Caracas, ibu kota Venezuela, bersama dengan negara bagian Miranda, Aragua, dan La Guaira, menjadi lokasi serangan pasukan AS, yang mengakibatkan kematian sejumlah warga sipil.

Pemerintah Venezuela menyebut tindakan itu sebagai "invasi militer" dan, sambil menyatakan keadaan darurat, menyerukan pertemuan mendesak Dewan Keamanan PBB.

Presiden AS Donald Trump kemudian mengumumkan penculikan Maduro dan istrinya. Ia mengumumkan dalam konferensi pers bahwa Amerika Serikat akan memerintah Venezuela, setidaknya untuk sementara waktu.

Pada saat yang sama, Mahkamah Konstitusi Agung Venezuela memutuskan bahwa Wakil Presiden Delcy Rodriguez akan mengambil alih jabatan presiden sementara Venezuela.

Banyak negara telah mengutuk agresi AS terhadap Venezuela, menyebutnya sebagai pelanggaran nyata terhadap hak asasi manusia dan hukum internasional.

Dewan Keamanan PBB dijadwalkan mengadakan pertemuan pertamanya pada tahun 2026 mengenai serangan AS terhadap Venezuela setelah liburan Tahun Baru pada pukul 10 pagi waktu New York, hari Senin, dan pada siang hari di hari yang sama, Maduro dan istrinya akan hadir di pengadilan federal Manhattan.(sl)