Jihad Islam Palestina: Perlawanan Tidak Dapat Diberantas

Pars Today - Wakil Sekretaris Jenderal Gerakan Jihad Islam Palestina menekankan dalam sebuah pernyataan bahwa perlawanan adalah bagian integral dari bangsa Palestina yang tidak dapat diberantas atau dihancurkan.

Menurut laporan IRNA pada Selasa (13/01/2026) pagi dari jaringan Palestine Today, Muhammad Al-Hindi, Wakil Sekjen Gerakan Jihad Islam Palestina mengatakan, "Para penjajah menghalangi proses pembentukan komite teknokrat untuk memerintah Jalur Gaza dan memantau nama-nama yang akan berpartisipasi dalam komite ini."

Ia menambahkan, "Rezim Zionis menentang partisipasi Otoritas Palestina dalam memerintah Jalur Gaza."

"Musuh Zionis bahkan menentang pengibaran bendera Palestina di penyeberangan Rafah," ungkap Al-Hindi.

Sementara itu, Muhammad Nazzal, salah satu pemimpin Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas), sebelumnya menekankan perlunya memasuki fase kedua perjanjian gencatan senjata dan membentuk pemerintahan nasional Palestina dan mengumumkan bahwa Hamas telah menyerahkan daftar awal usulan pemerintahan ini kepada otoritas Mesir di Kairo.

Dalam sebuah wawancara dengan Al Jazeera, merujuk pada perjanjian gencatan senjata, Nazzal mengumumkan bahwa gerakan Hamas telah mengumumkan daftar 40 nama untuk membentuk pemerintahan teknokrat nasional Palestina di Gaza kepada otoritas Mesir.

Dalam wawancara ini, ia mengumumkan kesiapan pasukan perlawanan Gaza untuk kehadiran Nickolay Mladenov, koordinator PBB untuk Timur Tengah, sebagai kepala Dewan Perdamaian Gaza, menggantikan Tony Blair, mantan Perdana Menteri Inggris, dan menyatakan bahwa pembentukan pemerintahan Palestina ini telah diterima secara bersyarat oleh rezim Zionis dan Otoritas Palestina.

Pernyataan ini muncul setelah sumber-sumber Palestina mengumumkan pada hari Minggu bahwa delegasi Hamas yang dipimpin oleh Khalil Al-Hayya telah melakukan perjalanan ke Kairo dengan tujuan memulai babak baru pembicaraan tentang fase kedua perjanjian gencatan senjata.

Menurut sumber-sumber ini, delegasi ini bertemu dengan Mayor Jenderal Hassan Rashad, kepala dinas intelijen Mesir, dan membahas pembentukan komite administrasi Jalur Gaza yang terdiri dari 15 tokoh independen.(sl)