Kemlu Iran: Pengesahan Resolusi Anti-Iran di Dewan Gubernur tidak Konstruktif

Kementerian Luar Negeri Iran mengecam keras pengesahan resolusi anti-Iran di sidang Dewan Gubernur IAEA, dan menilainya tidak konstruktif serta upaya penyelahgunaan politik sejumlah negara Barat terhadap mekanisme internasional terhadap negara-negara independen.

Menurut laporan IRNA, Kemlu Iran Rabu (5/6/2024) makam dalam sebuah statemen menyatakan, Iran komitmen untuk melanjutkan kerja sama teknis dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) dalam koridor hak dan kewajiban internasionalnya berdasarkan Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT) dan Perjanjian Safeguard.

Dalam statemen ini disebutkan: Pengesahan resolusi ini tidak akan berpengaruh pada tekad Republik Islam Iran untuk melanjutkan pemanfaatan energi damai nuklir dan pengoperasian rencana pengembangan nuklirnya berdasarkan hak Iran di bawah perjanjian internasional.

Sebagai kelanjutan dari tindakan permusuhan negara-negara Barat terhadap program nuklir Iran, resolusi yang diusulkan oleh tiga negara Eropa, Inggris, Prancis dan Jerman, menentang program nuklir damai Iran telah disetujui oleh Dewan Gubernur IAEA.

Dalam resolusi yang diajukan ketiga negara tersebut, yang disetujui dengan 20 suara mendukung, dua suara menentang, dan 12 abstain, tanpa menyebutkan kerja sama Iran dengan IAEA, Tehran diminta mengambil “langkah-langkah yang diperlukan dan mendesak” untuk menyelesaikan masalah dugaan perlindungan!.

Resolusi ini juga meminta Iran untuk menerapkan apa yang disebut sebagai pernyataan tanggal 4 Maret mengenai penyelesaian semua masalah yang tersisa antara Iran dan Badan tersebut "tanpa penundaan" dan untuk mengembalikan otorisasi para pengawas Badan tersebut, yang telah dicabut oleh Iran berdasarkan hak kedaulatannya berdasarkan Pasal 9 Perjanjian Perlindungan Komprehensif

Hal ini terlepas dari kenyataan bahwa para pengawas IAEA telah mengunjungi fasilitas nuklir Iran berkali-kali dan tidak pernah menemukan bukti yang menunjukkan bahwa program energi nuklir damai Iran telah menyimpang ke arah tujuan militer. Republik Islam Iran juga melanjutkan kerja samanya dengan Badan Energi Atom Internasional dalam kerangka Perjanjian Perlindungan Komprehensif dan menekankan bahwa permasalahan yang tersisa dapat diselesaikan dengan pendekatan profesional dan tanpa bias Badan tersebut. (MF)