Pertemuan Riyadh Dukung Proses Transisi Kekuasaan di Suriah dengan Partisipasi Semua Pihak
(last modified Mon, 13 Jan 2025 05:27:03 GMT )
Jan 13, 2025 12:27 Asia/Jakarta
  • Pertemuan Riyadh Dukung Proses Transisi Kekuasaan di Suriah dengan Partisipasi Semua Pihak

Para menteri luar negeri negara-negara Arab dan Barat dalam pertemuan Riyadh menekankan dukungan mereka terhadap proses transfer kekuasaan di Suriah dengan partisipasi semua gerakan politik dan dukungan terhadap kedaulatan dan integritas Suriah.

Tehran, Parstoday-Pertemuan negara-negara Arab dan Barat mengenai Suriah diadakan pada hari Minggu di ibu kota Saudi, Riyadh, dengan partisipasi para kepala negara dan perwakilan organisasi internasional.

Pertemuan yang digelar atas undangan Menlu Saudi Faisal bin Farhan dan menyusul pertemuan Aqaba pada 14 Desember dihadiri menlu dan perwakilan dari Mesir, Uni Emirat Arab, Irak, Qatar, Oman, Yordania, Kuwait, Suriah, Bahrain, Turki, Prancis, Jerman, Italia, Inggris, Irlandia, Amerika Serikat, Spanyol, dan Sekretaris Jenderal Liga Arab, kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Sekretaris Jenderal Dewan Kerjasama Teluk, dan Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Suriah hadir.

Jaringan Sahab melaporkan, para peserta pertemuan Riyadh menyatakan keprihatinan mereka tentang gerak maju rezim Zionis di zona penyangga dengan Suriah dan wilayah sekitarnya, dan menekankan pentingnya menghormati integritas, kedaulatan, dan kesatuan wilayah negara ini.

Para pejabat senior dari negara-negara dan organisasi yang berpartisipasi dalam pertemuan di Riyadh juga membahas cara-cara untuk mendukung rakyat Suriah pada tahap kritis dalam sejarah negara tersebut dan membantu membangunnya kembali sebagai negara Arab yang bersatu, independen, dan aman bagi semua warga negaranya, bebas dari terorisme dan pelanggaran.

Mereka berdiskusi dan bertukar pandangan tentang kedaulatan, atau pelanggaran wilayah oleh pihak lain.

Menteri Luar Negeri Saudi Faisal bin Farhan kembali mengecam agresi rezim Israel di zona penyangga dengan Suriah dan wilayah yang berdekatan di Jabal al-Sheikh dan provinsi Quneitra, dan menekankan bahwa langkah ini merupakan pendudukan dan pelanggaran hukum internasional dan perjanjian gencatan senjata.

Konflik antara Suriah dan Israel terjadi sejak tahun 1974.(PH)