Ditekan AS Ikut "Pasukan Keamanan Internasional" di Gaza, Tapi Islamabad Menolak

Pars Today - Meskipun ada tekanan Amerika Serikat agar Islamabad berpartisipasi dalam "Pasukan Keamanan Internasional" untuk Gaza, Pakistan mengumumkan bahwa belum ada keputusan yang dibuat untuk mengirim pasukan ke Gaza.

Dalam konferensi pers, menanggapi pertanyaan tentang kemungkinan partisipasi negaranya dalam "Pasukan Keamanan Internasional" (ISF) untuk Gaza, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Pakistan Tahir Andrabi menolak spekulasi tentang partisipasi Islamabad dalam proyek keamanan terkait Gaza dan menekankan bahwa belum ada keputusan yang dibuat dalam hal ini hingga saat ini.

Di bagian lain pertemuan itu, Jubir Kemenlu Pakistan juga mempertanyakan laporan Reuters tentang kunjungan Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Marsekal Asim Munir, ke Amerika Serikat dan kemungkinan partisipasi dalam proyek terkait Gaza, dengan mengatakan bahwa laporan itu disusun sedemikian rupa sehingga menunjukkan perjalanan itu sebagai "final dan terencana". Sebuah kesan yang, menurut Andrabi, tidak dikonfirmasi oleh pemerintah Pakistan.

Menteri Luar Negeri AS Mark Rubio sebelumnya mengatakan bahwa Pakistan dapat menjadi pemain kunci dalam "Pasukan Keamanan Internasional" untuk Gaza, tetapi sebelum menyelesaikan partisipasi negara-negara, perlu untuk mengklarifikasi kerangka misi, aturan keterlibatan, dan metode pembiayaan.

Rubio menambahkan, “Sejumlah negara yang dapat diterima oleh semua pihak siap untuk memainkan peran dalam proses ini, dan Pakistan, jika mereka setuju, dapat menjadi pemain kunci. Namun sebelum kita sampai pada tahap itu, lebih banyak jawaban perlu diberikan.”

Dalam beberapa minggu terakhir, seiring berlanjutnya perang di Gaza, spekulasi telah muncul tentang pembentukan "pasukan keamanan atau stabilisasi internasional" untuk mengelola situasi pasca-perang, dan nama beberapa negara di kawasan, termasuk Pakistan, telah muncul dalam pembicaraan ini.

Pakistan, yang selalu menjadi pendukung politik perjuangan Palestina di forum internasional, telah mencoba untuk mengadopsi sikap hati-hati dan diplomatis terhadap perkembangan di Gaza.

Sementara itu, Amerika Serikat telah memberikan tekanan signifikan pada Pakistan dalam beberapa bulan terakhir untuk berpartisipasi dalam rencana pembentukan "pasukan keamanan internasional" di Gaza. Rencana ini merupakan bagian dari inisiatif Washington untuk menciptakan pasukan multinasional dengan tujuan menstabilkan situasi pasca-perang dan mengawasi rekonstruksi serta transisi politik di kawasan.

Beberapa laporan mengklaim bahwa pemerintah AS dan Presiden Donald Trump telah meminta Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan Jenderal Asim Munir untuk mengirim pasukan ke Gaza guna mengambil alih tanggung jawab keamanan dan pengawasan wilayah yang dilanda perang itu bersama negara-negara lain.

Tekanan AS terhadap Islamabad signifikan dalam beberapa hal.

Pertama, Washington menganggap Pakistan sebagai pilihan yang tepat untuk misi ini karena kekuatan militernya dan pengalaman luas dalam perang regional dan operasi kontra-pemberontakan. Secara khusus, angkatan darat Pakistan memiliki sejarah berpartisipasi dalam misi internasional di bawah bendera PBB.

Kedua, AS berharap partisipasi Pakistan akan memberikan legitimasi yang lebih besar pada rencananya di antara negara-negara Islam.

Dalam rencana 20 poinnya untuk Gaza, Trump menekankan bahwa negara-negara Muslim harus memainkan peran sentral dalam membangun kembali dan mengawasi periode transisi.

Ketiga, Washington melihat tekanan ini sebagai bagian dari upaya untuk memperbaiki hubungan yang tegang dengan Islamabad dan ingin membangun kembali kepercayaan bersama melalui hal ini. Namun, Islamabad sejauh ini menolak permintaan tersebut.

Alasan penolakan Pakistan dapat diringkas dalam beberapa poin:

Pertama, tekanan publik domestik. Masyarakat Pakistan sangat pro-Palestina, dan partisipasi dalam pasukan yang berpotensi melucuti senjata Hamas atau secara tidak langsung bekerja sama dengan Israel dapat memicu gelombang protes yang meluas.

Kedua, kekhawatiran terkait konflik langsung. Banyak analis telah memperingatkan bahwa partisipasi dalam pasukan ini dapat menyeret Pakistan ke dalam perang gesekan di Gaza. Perang yang tidak hanya akan menimbulkan kerugian manusia dan finansial yang besar, tetapi juga akan mempersulit hubungan Islamabad dengan negara-negara di kawasan.

Ketiga, perhitungan geopolitik. Pakistan tidak ingin memulai misi yang dapat mengganggu keseimbangan regional pada saat hubungannya dengan India dan Afghanistan sedang sensitif.

Penolakan Islamabad juga mencerminkan kebijakan tradisionalnya terhadap isu Palestina. Pakistan selalu mendukung pembentukan negara Palestina yang merdeka dan tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Partisipasi dalam pasukan keamanan Gaza, meskipun di bawah bendera internasional, dapat merusak posisi historis ini dan menodai reputasi Pakistan di antara negara-negara Islam.

Selain itu, pemerintah Pakistan sedang menghadapi kondisi ekonomi yang sulit, dan memulai misi mahal di luar negeri akan semakin membebani sumber daya mereka yang terbatas.

Keputusan Islamabad menunjukkan bahwa bahkan sekutu tradisional AS pun enggan berpartisipasi dalam proyek-proyek yang dapat membuat mereka berselisih dengan opini publik domestik dan dunia Muslim.

Oleh karena itu, masa depan pasukan keamanan tetap tidak pasti dan keberhasilannya akan dipertanyakan secara serius tanpa partisipasi negara-negara seperti Pakistan.(sl)