Ini Isu yang akan Diangkat Indonesia dalam COP-27 di Mesir

Indonesia menekankan urgensi dan pentingnya dukungan bagi negara berkembang melalui peningkatan kapasitas dukungan bagi negara negara berkembang dalam persiapan menuju Konferensi Iklim Ke-27 Perserikatan Bangsa Bangsa/PBB (COP-27) di Mesir.

Situs Antara hari Jumat (4/11/2022) melaporkan, Kepala Bagian Penyajian dan Informasi Publik Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nuke Mutikania mengatakan sesuai dengan arahan Menteri LHK Siti Nurbaya bahwa Indonesia harus menekankan urgensi dan pentingnya dukungan bagi negara-negara berkembang.

"Indonesia harus menekankan urgensi dan pentingnya dukungan bagi negara-negara berkembang melalui peningkatan kapasitas, transfer pengembangan dan penerapan teknologi, mobilisasi pendanaan perubahan iklim, yang harus disertai dengan koherensi aliran pendanaan untuk pembangunan rendah karbon yang berketahanan iklim," ujarnya mengutip arahan Menteri LHK Siti Nurbaya.

Arahan Menteri LHK Siti Nurbaya sendiri disampaikan saat acara Koordinasi Akhir Delegasi RI COP-27 yang digelar pada Kamis.

COP-27 dijadwalkan pada 6-18 November 2022 di Sharm el-Shei, Mesir yang akan dihadiri negara-negara pihak.

Dalam arahannya, Menteri LHK menekankan bahwa strategi Indonesia untuk COP-27 di Mesir akan tetap berpijak pada prinsip-prinsip Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities (CBDR-RC) dan In Light of National Circumstances seperti yang tertuang dalam Artikel 3 di Perjanjian Paris.

Strategi negosiasi Indonesia untuk di Mesir, jelasnya, tetap berpijak pada prinsip-prinsip tersebut dengan mempertahankan jurisdiksi dan kedaulatan.

Selain itu pengupayaan serangkaian hasil yang seimbang di seluruh elemen pilar negosiasi perubahan iklim, mitigasi, adaptasi, sarana untuk implementasi dan dukungan.

Sebelumnya, laporan tahunan Program Lingkungan PBB (UNEP) mengungkapkan pemenuhan janji iklim yang dibuat oleh negara-negara di dunia "sangat tak memadai" sehingga bumi bisa menghadapi kenaikan suhu rata-rata 2,8 derajat Celcius (2,8C) abad ini. Oleh karena itu, para delegasi dari seluruh dunia akan berkumpul pada konferensi iklim COP27 pada 6-18 November di Mesir.

Mereka akan berupaya menyepakati janji-janji untuk membatasi pemanasan global hingga di bawah 2C (idealnya 1,5C) di atas level suhu bumi sebelum era Revolusi Industri.

Sejauh ini, komitmen-komitmen baru pada COP26 di Skotlandia tahun lalu menghilangkan 0,5 GtCO2e (gigaton karbon dioksida setara emisi gas rumah kaca), atau kurang 1 persen dari total perkiraan emisi global pada 2030.

Kebijakan-kebijakan iklim yang diterapkan tanpa penguatan kemungkinan akan membuat suhu naik 2,8 derajat Celcius pada akhir abad ini, atau 0,1 derajat lebih tinggi dari perkiraan tahun lalu.

"Kita (dulu) punya kesempatan untuk membuat perubahan bertahap, tetapi waktunya kini telah lewat. Hanya reformasi menyeluruh pada ekonomi dan masyarakat yang bisa menyelamatkan kita dari percepatan bencana iklim," kata Direktur Pelaksana UNEP Inger Andersen.

Emisi global pada 2030 diperkirakan mencapai 58 GtCO2e berdasarkan kebijakan saat ini.

Selisih antara janji-janji dan upaya membatasi pemanasan hingga 2C mencapai 15 GtCO2e per tahun dan untuk 1,5C jumlahnya mencapai 23 GtCO2e setahun.

Untuk membatasi pemanasan hingga 1,5C, emisi tahunan harus dikurangi sebesar 45 persen dari perkiraan emisi berdasarkan kebijakan saat ini dalam waktu delapan tahun.

Selain itu, transformasi ekonomi global ke karbon rendah akan membutuhkan investasi sedikitnya 4-6 triliun dolar AS (Rp62,2-93,4 kuadriliun) per tahun.

Menurut laporan PBB lainnya yang menganalisis janji iklim negara-negara, pemanasan sebesar 2,5C kemungkinan akan terjadi pada akhir abad ini.

Organisasi Meteorologi Dunia mengatakan konsentrasi gas rumah kaca melonjak dengan laju di atas rata-rata dan mencapai rekor-rekor baru tahun lalu.(PH)