Presiden RI: Fokus APBN 2023, Lapangan Kerja dan Pengentasan Kemiskinan

Presiden Joko Widodo meminta kepada seluruh jajaran menteri Kabinet Kerja untuk memfokuskan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) Tahun 2023 pada kegiatan produktif, terutama dalam penciptaan lapangan kerja.

Situs Antara melaporkan, Presiden Joko Widodo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka Jakarta, Senin mengatakan, "Saya minta untuk APBN 2023 betul-betul difokuskan pada kegiatan-kegiatan program-program yang betul-betul produktif, utamanya dalam rangka penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan,".

Presiden Jokowi menjelaskan bahwa selain pada program yang produktif, APBN 2023 juga difokuskan untuk menyelesaikan program prioritas nasional, seperti penurunan angka stunting, penurunan kemiskinan ekstrim serta agenda menjelang Pemilu 2024.

Atas arahan tersebut, Presiden meminta agar kementerian terkait dapat mendorong pemerintah daerah dalam pemanfaatan dana desa guna memacu ekonomi daerah.

"Jangan sampai dana yang ditransfer tidak memberikan efek memacu ekonomi di daerah," kata Presiden.

Kepala Negara juga mengingatkan agar penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) harus sinkron dengan APBN yang fokus pada program-program prioritas nasional, seperti ekonomi kerakyatan, ekspor dan investasi.

Dalam sambutan pembuka Sidang Kabinet Paripurna, Presiden Jokowi menyampaikan evaluasi perekonomian nasional tahun 2022.

Menurut dia, banyak pencapaian positif terjadi di tengah tekanan eksternal di tahun turbulensi 2022, seperti pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan berkisar 5,2 sampai 5,3 persen, hingga inflasi yang masih bisa dikendalikan di level 5,5 persen.

Presiden menilai tahun 2023 juga bukan tahun yang mudah karena sejumlah negara besar mengalami pelemahan ekonomi seperti Uni Eropa, China dan Amerika Serikat, akibat tekanan geopolitik yang semakin tinggi.

"Saya kira diperkirakan akan melemah semua padahal ekspor kita ke negara-negara itu sangat besar, sehingga kita harus hati-hati," kata Presiden Jokowi.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan tantangan pada tahun 2023 akan semakin kompleks dan polanya menjadi sangat tidak terprediksi.

"Ini karena ada aspek geopolitik, aspek keamanan dan aspek perang, selain aspek ekonomi seperti krisis pangan dan energi, yang sumbernya kadang-kadang juga berasal dari nonekonomi," ungkap Sri Mulyani dalam acara "Stakeholder Gathering DJPPR 2022" secara daring di Jakarta, Rabu.

Maka dari itu, ia berharap kerja sama yang terjalin secara baik antarpemangku kepentingan di masa-masa yang sangat luar biasa sulit akan semakin kuat dan baik, lantaran akan menjadi modal Indonesia untuk maju ke depan.

Sri Mulyani berpendapat Indonesia tidak bisa mengontrol kejutan, ujian, maupun tantangan yang ada lantaran merupakan bagian dari kehidupan dan perjalanan Indonesia sebagai sebuah negara.

"Kita tidak bisa memilih tantangannya, yang kita bisa pilih adalah memperkuat kesiapan kita," tegasnya.

Oleh karenanya, dirinya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat Indonesia dengan bekerja secara sinergis, kompeten, profesional, dan berintegritas tinggi.

Hal tersebut harus dilakukan agar uang masyarakat bisa betul-betul mencapai tujuannya, yaitu melindungi rakyat, melindungi ekonomi, dan melakukan tugas investasi untuk mempersiapkan generasi yang akan datang.

Menkeu menjelaskan di masa-masa sulit, uang masyarakat yang ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi instrumen yang sangat penting dengan dimensi yang sangat kaya dan beragam.

Pengelolaan keuangan negara begitu rumit karena terdiri dari banyak hal, seperti penerimaan pajak, penerimaan bea dan cukai, hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP), misalnya royalti, bagi hasil pemerintah dan kementerian/lembaga, sehingga harus dikelola dengan sangat hati-hati.

Uang yang diambil dari perekonomian dan rakyat itu pun akan kembali lagi ke masyarakat dalam bentuk berbagai belanja negara dan jika terdapat defisit anggaran, dilakukan untuk mendanai aktivitas yang ada dalam perekonomian.

"Ini yang kami jaga sebagai sebuah siklus APBN, keuangan negara yang tertib, akuntabel, produktif, dan bertanggung jawab kepada masyarakat," jelas Bendahara Negara tersebut.(PH)