Suntikan Dana Bank Dunia untuk Reformasi Fiskal Indonesia
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima Kepala Perwakilan World Bank Indonesia Rodrigo A. Chaves di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Rodrigo tiba di Istana hari ini , Selasa (21/11) sekira pukul 08.58 WIB.
Rodrigo memboyong sejumlah anggotanya yakni Lead Economist, Frederico Gil Sander, Program Leader for Suistanable Development, Taimur Samad, Program Leader for Human Development, Camilla Holmemo, Program Leader for Equitable Growth, Finance, and Institutions Yongmei Zhou dan Operations Officer Steisianasari Mileiva.
Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong.
Sekira pukul 09.00 WIB, mereka melakukan pertemuan tertutup. Belum diketahui apa yang dibahas dalam pertemuan tersebut.
Sebelumnya, Bank Dunia mencatat perlu adanya perbaikan dalam program bantuan sosial pemerintah guna mengurangi kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia, meskipun pemerintah telah melakukan redivasi terkait program ini sejak 2010.
Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo A. Chaves mengatakan hanya seperlima dari 10 persen kaum termiskin di Indonesia menerima semua program bantuan sosial pada 2014. Selain itu, kesenjangan di Tanah Air masih tinggi, seperti tidak tersedianya pendidikan anak usia dini untuk keluarga yang memiliki anak di bawah usia sekolah.
"Sangat menggembirakan melihat upaya Indonesia dalam mengintensifkan redivasi bantuan sosial yang akan membantu negara ini terus bergerak maju di jalur pengurangan kemiskinan dan ketimpangan. Redivasi yang berkelanjutan akan memastikan bahwa keluarga termiskin dapat menerima bantuan yang cakupannya lebih komprehensif," kata Rodrigo.
Dalam laporannya berjudul Towards a Comprehensive, Integrated, and Effective Social Assistance System in Indonesia, tercatat beberapa capaian pemerintah dalam program bantuan sosial. Seperti promosi keuangan inklusif melalui sistem pembayaran tunai berbasis kartu combo tunggal, alokasi ulang subsidi bahan bakar untuk memberikan bantuan langsung kepada keluarga miskin dan rentan.
Ada juga perluasan program bantuan tunai bersyarat atau Program Keluarga Harapan untuk menjangkau 10 juta keluarga termiskin di Indonesia, dan perluasan program bantuan pangan non tunai untuk mendukung penyediaan bantuan pangan padat nutrisi kepada 10 juta keluarga pada akhir tahun 2018.
Untuk memperbaiki program tersebut, Bank Dunia merekomendasikan sistem pembaruan dua arah untuk memperbaiki sasaran untuk memfasilitasi integrasi di semua program utama bantuan sosial.
Di antaranya, dari basis data penargetan menjadi daftar penerima manfaat berbasis program, dan dari informasi berbasis program menjadi basis data sasaran pemberian bantuan sosial.
Selain itu, perencanaan program juga dapat ditingkatkan untuk memberikan manfaat pada saat dibutuhkan. Upaya pemantauan dan evaluasi yang lebih baik juga dapat mengidentifikasi kesenjangan dalam perancangan program.
"Perbaikan dalam program yang ada akan menghasilkan sistem yang lebih efektif. Reformasi seperti ini membutuhkan waktu dari uji coba untuk mendorong terjadinya perubahan total. Namun melihat capaian beberapa tahun terakhir, kami yakin dalam waktu dekat ini hasil yang lebih besar dan bertahan akan terlihat" imbuhnya. (Merdeka)
