Tantangan Pilkada 2018 dan Pilpres 2019

Pemilihan kepala daerah serentak tahun depan (Pilkada 2018) dikhawatirkan bakal tercoreng oleh maraknya ujaran kebencian dan isu suku, ras, agama, dan antargolongan (SARA). Hal itu terjadi karena biasanya ada sebagian orang yang memanfaatkan ujaran kebencian dan isu SARA sebagai salah satu model kampanye hitam untuk menyerang lawan politiknya.

“Dapat dipastikan akan meningkat,” ujar Guru Besar Ilmu Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Adrianus Meliala, seperti dimuat situs Tempo.co

Dalam pemilihan umum, baik tingkat kepala daerah maupun presiden, ujaran kebencian kerap dimanfaatkan untuk menjatuhkan lawan atau pesaing politik. “Banyak pihak yang terkagum-kagum pada khasiat ujaran macam ini dalam memojokkan lawan,” kata Adrianus.

Mereka tidak peduli dampak negatif dari ujaran kebencian yang disebarnya terhadap publik. Publik menjadi terpecah dan rentan bermusuhan.

Persoalan lain, kata Adrianus lagi, penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian masih lambat. Hal itu menyebabkan pelaku penyebar ujaran kebencian tidak jera untuk mengulangi perbuatannya. “Bahkan, pelaku menganggap sepele perbuatannya karena merasa tidak melanggar hukum,” ujar dia.

Karena itu, ia meminta aparat penegak hukum mempertegas sanksi bagi para pelaku penyebar ujaran kebencian. “Kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus melakukan penegakan hukum,” ucap Adrianus.

Ketiga instansi tersebut mesti membuktikan sikap tegas itu dalam waktu satu hingga dua bulan ke depan. “Ini jadi kode keras menjelang kampanye pilkada. Sehingga, orang-orang akan berpikir untuk melakukan tindakan itu,” kata Adrianus.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, mengatakan isu SARA berpotensi menjadi salah satu bahan kampanye dalam pilkada nanti. Isu SARA yang sering kali digunakan dalam kontes politik lebih kepada mengasosiasikan sosok tertentu dengan fakta yang tidak sebenarnya, dan sejauh mana asosiasi itu dibuat. Tidak jarang hanya karena berbeda kepercayaan, seorang calon disebut sebagai orang yang tidak beragama.

Ray memprediksi penggunaan isu SARA bahkan berpotensi berlanjut hingga pemilihan legislator serta Pilpres 2019 nanti. “Partai politik memiliki tanggung jawab besar untuk mengantisipasinya,” ujar dia.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini. Menurut dia, politik sektarian dan politik identitas yang menggunakan isu SARA masih akan efektif dalam pemilihan kepala daerah nanti. Ia berkaca pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta beberapa waktu lalu yang diwarnai politik sektarian dan politik identitas.

Ia khawatir strategi itu akan kembali diterapkan di daerah lain oleh sebagian partai politik. “Karena belum ada penyeimbang yang relatif sama atau mengemuka untuk mengatakan kepada publik bahwa apa yang terjadi kemarin (saat pilgub Jakarta) itu tidak benar,” kata dia.

Persoalan itu akan menjadi salah satu tantangan terberat Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawasan Pemilu, dan kepolisian dalam mengawal Pilkada 2018.

Jokowi: Jangan Terpecah Belah karena Pilkada

Presiden Republik Indoensia Joko Widodo mengingatkan masyarakat untuk bisa terus menjaga persatuan dan kesatuan, menjelang pelaksanaan Pilkada 2018.

"Masyarakat Indonesia jangan sampai terpecah belah karena pelaksanaan Pilkada yang hanya lima tahun sekali," kata Jokowi, saat membuka kegiatan Natal Oikumene Nasional 2017 di Pontianak, Kamis, 28 Desember 2017.

Dia mengatakan, pada 2018 mendatang, ada 171 kabupaten/kota di Indonesia yang akan menggelar Pilkada, termasuk di Kalimantan Barat.

Terkait hal itu, Jokowi kembali mengingatkan agar masyarakat bisa melaksanakan pesta demokrasi itu dengan baik, dan memilih calon kepala daerah terbaik, berdasarkan kemampuan yang dimilikinya.

"Untuk itu saya titip, ya katakan sekali lagi, negara ini adalah negara besar, jangan sampai kita mengorbankan persatuan dan persaudaraan kita sebagai sesama anak bangsa, hanya untuk urusan Pilkada," tuturnya.

Dirinya mempersilakan masyarakat untuk memilih pemimpin-pemimpin terbaik yang ada di daerah masing-masing, saat pelaksanaan Pilkada. Namun, dia berharap, setelah itu harus rukun kembali sebagai saudara kesatuan tanah air.

Negara kita adalah negara besar yang majemuk dan beraneka ragam suku, katanya, dimana ada 714 suku yang menunjukkan keberagaman kita. Indonesia memiliki suku terbanyak di dunia, sehingga hal ini terus saya ingatkan kepada seluruh masyarakat, agar tidak mudah terpecah belah karena pemilihan kepala daerah.

"Jangan sampai pada saat kampanye, saling mencela, saling menjelekkan, saling mencemooh, dan saling menjatuhkan. Terkadang kita sering lupa saat kampanye kita ini adalah satu dan saling bersaudara, ini yang harus kita rawat dan kita pelihara," kata Jokowi.

Dia juga mengingatkan kepada para kandidat terbaik juga diharapkan bisa menyampaikan program-program terbaik, bukan menyampaikan hal-hal yang menyesatkan.

"Apa lagi sampai memecah belah persatuan yang sudah kita bina selama ini," kata Jokowi. (Tempo.co)