Literasi Keuangan Syariah di Indonesia

Pergerakan industri keuangan syariah‎ masih sangat lambat. Maka itu literasi keuangan syariah harus digencarkan kepada masyarakat demi industri keuangan syariah semakin berkembang.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso mengatakan tingkat pemahaman masyarakat Indonesia terhadap produk jasa keuangan syariah menjadi faktor yang sangat penting dalam mendorong perkembangan keuangan syariah di Indonesia.

Hasil survei OJK pada 2016, tingkat literasi dan inklusi masyarakat terhadap produk keuangan syariah masih rendah, yaitu baru sebesar 8,11 persen.

"Makanya ini pekerjaan rumah yang besar untuk kita semua," ungkapnya ditemui dalam acara 'Rapat Kerja dan Pelantikan Pengurus MES' di Plaza Mandiri, Jakarta, Sabtu, 24 Maret 2018.

‎Dia menuturkan Indonesia memiliki masyarakat yang mayoritas agamanya Islam. Maka dari itu, industri keuangan syariah perlu digencarkan sebaik mungkin.

Namun demikian, Wimboh mengaku industri keuangan syariah pertumbuhannya terbilang pesat. Dengan demikian hal ini membuat dirinya optimistis lebih baik lagi ke depannya. ‎Sebagaimana diketahui total aset keuangan syariah mencapai Rp1.133,23 triliun. Angka itu tumbuh 23 persen, lebih baik daripada keuangan konvensional.

Bukan hanya itu, total aset industri keuangan non-bank syariah juga naik dua kali lipat dalam lima tahun terakhir. Lalu‎, sektor riil berbasis syariah juga mulai tumbuh pesat.

Namun, Wimboh belum puas dengan pencapaian tersebut. Sebab, pertumbuhan keuangan syariah belum optimal. "Karena, masih belum kokoh dalam hadapi tekanan eksternal," pungkas Wimboh.‎

Indonesia Harus jadi Penggerak Ekonomi Syariah

Jenderal TNI (Purn) Moeldoko dilantik menjadi Wakil Ketua Pembina Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES). Pelantikan berlangsung bersamaan dengan Rapat Kerja MES di Auditorium Plaza Mandiri, Jakarta, Sabtu 24 Maret 2018.

SK PP prosesi pelantikan dibacakan oleh Direktur Eksekutif MES Ari Permana. Hadir dalam pelantikan tersebut Ma'ruf Amin dan Ketua Umum PP MES Wimboh Santoso.

Moeldoko mengatakan, sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan sektor keuangan dan ekonomi syariah.

"Insyaallah saya ingin mendorong arus ekonomi baru melalui ekonomi syariah," ujar Moeldoko, usai pelantikan, seperti dikutip dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Sabtu, 24 Maret 2018.

Untuk itu, lanjut Moeldoko, pemerintah sangat serius untuk menggarap potensi ini dan tidak ingin hanya menjadi target pasar dan produk industri negara-negara lain, atau hanya sekadar dari konsumen. "Dengan potensi pasar yang besar di negara kita, kita harus menjadi penggerak utama perekonomian syariah," kata Moeldoko.

Kepala Staf Presiden (KSP) ini menekankan agar dalam pengembangan ekonomi syariah harus betul-betul bermanfaat bagi hal-hal yang produktif, termasuk mendukung upaya penanggulangan kemiskinan dalam rangka menekan angka ketimpangan.

"Dari data yang saya terima, penggunaan pembiayaan syariah adalah 41,8 persen. Sebagian besar masih digunakan untuk konsumsi. Sedangkan pembiayaan untuk modal kerja dan investasi masing-masing baru mencapai 34,3 persen dan 23,2 persen," ungkapnya.

Moeldoko memaparkan pada sektor industri keuangan syariah aset perbankan syariah terus meningkat. Pada 2017 tercatat sebesar Rp435 triliun atau sekitar 5,8 persen dari total aset Perbankan Indonesia. Begitu juga dengan pasar modal syariah, angkanya terus membaik.

Dia menyebutkan, Indonesia adalah penerbit terbesar untuk international sovereign sukuk, pangsa pasar sukuk telah mencapai 19 persen dari seluruh sukuk yang diterbitkan berbagai negara.

"Pak Presiden juga meminta agar pada 2018 ini LKM Syariah, bank wakaf mikro terutama yang berlokasi di pesantren-pesantren lebih diperbanyak jumlahnya dan diperluas, sehingga mencakup seluruh wilayah Indonesia," tutur mantan Panglima TNI ini.

Di acara yang sama, Ma’ruf Amin mengatakan, upaya untuk terus menumbuhkan dan memperbesar sektor ekonomi syariah di Indonesia tidak mudah dan tidak murah. Upaya perintisan dan pemantapan fondasi sudah dilakukan dengan baik.

"Sektor ekonomi syariah sudah memiliki pijakan kuat, baik dari sisi regulasi, fatwa terkait produk, jasa dan akad, infrastruktur lembaga keuangan dan bisnis syariah, pemenuhan sumber daya insani, dan masyarakat madani yang mengadvokasi akselerasi pertumbuhan ekonomi syariah," jelas Ma’ruf.

Menurut pria yang juga ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini, sejumlah kendala dan hambatan yang selama ini menjadi penghambat tumbuh kembangnya ekonomi syariah berangsur-angsur sudah mulai dikikis.

"Misalnya kendala permodalan, kita terus mendorong pemerintah untuk masuk lebih jauh ke sektor ekonomi syariah, misalnya dengan menambah dan memperbesar porsi BUMN untuk diubah dengan sistem syariah," ujarnya.

Sukuk yang dikeluarkan oleh negara yang dapat dijadikan alternatif sumber pembiayaan pembangunan di negeri ini dapat menjadi acuan kisah sukses bahwa masyarakat akan semakin percaya diri kalau negara mau menjamin dan serius menggarap sektor ekonomi syariah. Sukuk negara di Indonesia saat ini menjadi yang terbesar di dunia.

"Dengan kebijakan itu, dan bersedianya Pak Moeldoko dilantik, hal ini sekaligus menjadi pertanda bahwa pemerintah menunjukkan kesungguhan dan keberpihakannya terhadap sektor keuangan dan bisnis syariah," pungkasnya. (Metrotvnews)