Upaya Pemerintah Mengendalikan Inflasi

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengkaji sekitar 900 komoditas impor sebagai salah satu langkah mengendalikan tingkat inflasi.

Kajian terhadap 900 komoditas impor tersebut juga dilakukan untuk memperbaiki defisit transaksi berjalan yang berpotensi melebar hingga akhir tahun.

"Ada sekitar 900 komoditas impor yang kami sekarang sedang review bersama Mendag, Menperin, dan nanti kami akan lihat kapasitas dari industri dalam negeri untuk memenuhinya," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Pusat, Jumat (24/8/2018).

Sri Mulyani menjelaskan, mekanisme kajian yang akan dilakukan adalah dengan Pajak Penghasilan (PPh) Impor Pasal 22 atau impor barang konsumsi. Dalam ketentuan PPh Pasal 22, tarif yang dapat dikenakan bervariasi, mulai dari rentang 2,5 persen sampai 7,5 persen.

Dia mengungkapkan, sangat penting saat ini untuk mengendalikan tingkat inflasi, terutama imported inflation atau inflasi yang disebabkan dari kegiatan impor. Sri Mulyani memastikan, pemerintah akan terus menjaga tingkat inflasi sesuai ketentuan untuk tahun ini, di angka 3,5 persen dalam setahun.

Kajian terhadap 900 komoditas tadi akan dibicarakan lebih lanjut bersama kementerian dan lembaga terkait, termasuk dengan Bank Indonesia (BI). Akan ada keputusan bersama yang mengatur teknis hasil dari kajian barang-barang impor tersebut.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,27 Persen Sulit Terulang

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2018 tercatat sebesar 5,27 persen. Akan tetapi, Bank Indonesia ( BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi tersebut akan sulit terulang pada kuartal berikutnya.

Ini terjadi apabila pertumbuhan ekonomi hanya mengandalkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Menurut Kepala Divisi Asesmen Makroekonomi BI Fadjar Majardi, pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2018 lebih banyak didorong pertumbuhan konsumsi.

Pada kuartal II 2018, pertumbuhan konsumsi utamanya meningkat sejalan pemberian tunjangan hari raya (THR) dan adanya momentum libur Hari Raya Idul Fitri.

"Tingginya pertumbuhan ekonomi di kuartal II 2018 karena ada kegiatan konsumsi, tetapi di kuartal selanjutnya tidak akan setinggi ini, karena sudah dibelanjakan di kuartal II 2018," sebut Fadjar pada acara pelatihan wartawan ekonomi BI di Manado, Sulawesi Utara, Jumat (24/8/2018).

Menurut Fadjar, pada kuartal III dan IV 2018, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan kembali pada siklusnya yang cenderung melamat. Pada kuartal-kuartal tersebut, pemerintah tidak lagi bisa hanya mengandalkan konsumsi rumah tangga untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi.

"Pemerintah tidak bisa kasih gaji ke-13 dan bansos (bantuan sosial) terus-menerus. Perlu pertumbuhan lewat sumber yang pasti, di konsumsi pemerintah akan kedodoran di kuartal IV 2018," ujar Fadjar.

Penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2018 adalah konsumsi rumah tangga yang tumbuh mencapai 5,14 persen. Ini terjadi terutama pada kelompok restoran dan hotel, serta makanan dan minuman selain restoran.

Konsumsi pemerintah juga tercatat tumbuh cukup tinggi, yakni mencapai 5,26 persen. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga tumbuh 5,87 persen yang didorong pertumbuhan barang modal jenis mesin dan perlengkapan, serta ekspor meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi negara-negara mitra dagang. (Kompas)