Peran Indonesia dalam Upaya Kemerdekaan Palestina

Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki memberikan kuliah umum di Universitas Indonesia, Jakarta. Menlu Maliki memaparkan peran Indonesia yang sangat penting dalam upaya kemerdekaan Palestina.

Saat ini proses perdamaian antara Palestina dan Israel menemui kebuntuan, terlebih lagi saat Amerika Serikat (AS) mengakui Yerusalem sebaga Ibu Kota Israel. Palestina pun tidak lagi mempercayai peran AS sebagai mediator.

“Anda bisa melihat bagaimana Amerika bertindak sangat bias. Mereka memaksakan posisi Israel terhadap Palestina,” ujar Maliki di Sekolah Kajian Stratejik dan Global, Universitas Indonesia, Jakarta, Senin 15 Oktober 2018.

Menlu Maliki menegaskan bahwa tidak boleh suatu negara mendukung klaim Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Hal ini disebutkan pula dalam Resolusi 478 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dikeluarkan pada 1980 dan menyebutkan wilayah Yerusalem, termasuk Yerusalem Timur sebagai daerah okupasi dan tidak boleh ada suatu negara mendukung klaim sebagai ibu kota.

Alhasil Menlu Maliki menyebutkan bahwa pihaknya tidak lagi memercayai AS sebagai mediator. Pihaknya akan mengupayakan kemerdekaan Palestina melalui jalur hukum dan diplomatik seperti melalui pengadilan kriminal internasional (ICC), Dewan HAM PBB, UNESCO dan lain sebagainya. Maliki mengakui upaya mereka gagal di Dewan Keamanan PBB (DK PBB), karena AS sebagai anggota tetap DK PBB selalu menggunakan hak veto.

Kini Indonesia akan menjadi anggota tidak tetap DK PBB yang dimulai pada 1 Januari 2019. Hal ini menjadi angin segar bagi Palestina.

“Kami mengandalkan pada dukungan Indonesia di DK PBB. Bagi kami ini sangat penting. Indonesia pun memastikan bahwa posisi Palestina akan terwakili di DK PBB,” tegas Menlu Maliki.

“Indonesia berjanji akan menjadi suara Palestina di DK PBB. Hal ini saya dengar langsung dari (Menlu) Retno Marsudi dan hari ini dari Presiden Joko Widodo. Kami tentunya amat menghargai sikap itu,” tuturnya.

“Kami akan membahas lagi mengenai perencanaan komunikasi antara kedua negara dan pejabat di PBB. Hal ini untuk mengkoordinasi apa yang diperlukan Indonesia demi mewakili suara Palestina di DK PBB,” imbuhnya.

Selama ini bantuan Indonesia kepada Palestina bukan hanya bersifat dana. Beberapa pelatihan terhadap pejabat Palestina masih dilakukan untuk mempersiapkan mereka saat Palestina merdeka.

Palestina Tidak Akan Biarkan Sistem Apartheid Terbentuk

Sejumlah kecil warga Palestina sudah tidak yakin lagi dengan solusi dua negara untuk memecahkan masalah Palestina dan Israel. Namun Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki tegas menginginkan solusi dua negara.

“Beberapa warga Palestina menilai solusi dua negara tidak lagi dapat terwujud. Ini terlihat dari pesatnya pembangunan pemukim Israel di wilayah Palestina,” ujar Menlu Maliki di Sekolah Kajian Stratejik dan Global, Universitas Indonesia, di Jakarta.

“Jika pembangunan (pemukiman Israel) terus berlanjut, maka tidak akan tercipta Palestina. Tidak ada lahan tersisa untuk membentuk negara Palestina,” tegas Maliki.

Kemudian Menlu Maliki menambahkan bahwa Israel bermaksud memperluas pembangunan pemukiman di Tepi Barat. Hal itu bahkan berpotensi membagi dua wilayah Tepi Barat. Hal ini sangat bertentangan dengan keinginan Palestina.

“Kami ingin memiliki negara sendiri. Kami ingin menikmati menjadi warga di negara sendiri, hingga saat ini kami tidak pernah merasakan hal tersebut,” ucapnya.

Palestina ingin negara sendiri sebagai bagian dari solusi dua negara dan dunia internasional pun mendukung hal tersebut, di mana Palestina dan Israel hidup berdampingan. Tetapi jika memaksakan pembentukan satu negara, ada dua konsekuensi yang harus dihadapi oleh Palestina.

Pertama, Palestina bisa membentuk demokrasi yang dikendalikan secara penuh oleh rakyat Palestina termasuk juga aparatur negaranya. “Tetapi apakah Israel akan menerima hal itu. Saya kira tidak. Mereka akan menolak keras,” sebut Maliki.

“Kedua, jika bukan solusi satu negara, maka yang akan terjadi adalah sistem apartheid. Di mana Israel akan membentuk satu negara dengan dua sistem. Satu sistem untuk warga Israel dan satu lagi untuk Arab Palestina,” tuturnya.

“Kami tentunya tidak ingin ada sistem apartheid. Itu sebabnya kami memilih solusi dua negara,” tegas Menlu Maliki.

Menlu Maliki menegaskan, pembentukan solusi dua negara memberikan Palestina hak dan negara sendiri. Solusi itu juga memberikan harga diri dan kebebasan di negara sendiri.

“Solusi dua negara adalah yang terbaik untuk kami,” pungkas Menlu Maliki. (Metrotvnews)