Indonesia Melirik Bangladesh Sebagai Pasar Potensial

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Dhaka mendorong para pengusaha dan investor Indonesia untuk memperluas usaha dan mulai berinvestasi di Bangladesh yang dinilai mempunyai potensi bisnis yang besar.

"Selama beberapa tahun terakhir pertumbuhan ekonomi di Bangladesh sangat stabil. Tantangannya adalah membawa orang Indonesia untuk berbisnis ke sini," kata Duta Besar RI untuk Bangladesh Rina P. Soemarno di Dhaka, Selasa. Sebagaimana dilansir Antaranews, Selasa (20/11).

Menurut Dubes Rina, salah satu tantangan utama dalam mendorong bisnis dan investasi dari Indonesia untuk merambah ke Bangladesh adalah kurangnya pengetahuan orang Indonesia tentang Bangladesh dan sebaliknya.

Ia berpendapat bahwa permasalahan utamanya adalah banyak orang Indonesia yang banyak tidak kenal Bangladesh, padahal pertumbuhan ekonomi negara Asia Selatan tersebut mencapai sekitar 7,5 persen per tahun.

"Bahkan, pertumbuhan orang kaya di Bangladesh tertinggi di dunia, dengan peningkatan 17,8 persen mengalahkan China," ujarnya.

Dia menyebutkan bahwa ekonomi Bangladesh yang stabil memungkinkan para pengusaha di negara tersebut mengembangkan bisnisnya dengan lebih pesat. Bahkan, jumlah penduduk kelas atas di Bangladesh diprediksi akan mencapai 35 juta orang pada 2025.

Untuk itu, Dubes RI mendorong para pengusaha dan investor Indonesia untuk ikut berpartisipasi dan mengambil keuntungan dari pesatnya pertumbuhan ekonomi Bangladesh tersebut.

Pihak KBRI di Dhaka pun telah melakukan beberapa upaya untuk menarik minat pengusaha dan investor Indonesia untuk berbisnis di Bangladesh, salah satunya melalui seminar.

"Kami membuat seminar untuk memperkenalkan Bangladesh dan untuk menarik investor dan pengusaha Indonesia berbisnis ke Bangladesh. Di Kementerian Perdagangan, kami menyampaikan tentang peluang bisnis di Bangladesh," ucap Dubes Rina.

Selanjutnya, menurut dia, pemerintah Bangladesh pun telah berupaya menciptakan iklim bisnis yang membuat investor asing cukup mudah untuk berinvestasi di negara tersebut.

Salah satu kebijakan investasi di Bangladesh yang menarik untuk investor asing, antara lain kepemilikan asing sebesar 100 persen diperbolehkan pada sektor-sektor tertentu, investasi dalam pasar modal, dan perlindungan hak intelektual.

Selain itu, investasi dalam proyek infrastruktur, seperti sektor listrik, eksplorasi minyak mentah, gas dan mineral, telekomunikasi, pelabuhan, jalan raya sangat terbuka di Bangladesh.

"Tantangan berbisnis di Bangladesh tentu juga tidak mudah, tetapi kalau pengusaha dan investor Indonesia tidak masuk sekarang, ya kesempatan itu akan diambil oleh pengusaha dari India, China, atau Malaysia," ujar Dubes Rina.

Bangladesh Tawari Investor Indonesia Kawasan Ekonomi Khusus

Pemerintah Bangladesh menawarkan fasilitas kawasan ekonomi khusus atau "special economic zones" kepada para investor Indonesia untuk mendirikan pabrik atau pergudangan di negara tersebut, kata Duta Besar RI untuk Bangladesh Rina P Soemarno.

"Bangladesh berupaya menciptakan iklim berbisnis yang cukup mudah untuk berinvestasi. Mereka menawari pengusaha Indonesia mendirikan semacam `export processing zone`," ujar Dubes Rina di Dhaka, Selasa.

Kawasan ekonomi khusus (KEK) adalah area di mana peraturan bisnis dan perdagangan berbeda dari negara lain. KEK terletak di dalam perbatasan nasional suatu negara dengan beberapa tujuan, meliputi peningkatan perdagangan, peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja dan administrasi yang efektif.

Kawasan ekonomi khusus atau "special economic zones" menjadi fasilitas yang diberikan Pemerintah Bangladesh kepada para investor asing untuk dapat mendirikan pabrik atau pergudangan. Fasilitas investasi tersebut menawarkan insentif untuk bisnis yang berorientasi pada ekspor.

"Bangladesh mau memposisikan diri sebagai hub (pusat kegiatan), tetapi konektivitas mereka masih kurang. Mereka tidak punya `deep-sea port`. Mereka menawari investor asing, kalau mendirikan pabrik di Bangladesh, akan lebih mudah meningkatkan ekspor," ucap Rina.

Dia menyebutkan bahwa sejauh ini sudah ada investor dari beberapa negara yang memanfaatkan fasilitas investasi "special economic zones" di Bangladesh, antara lain Singapura dan Korea Selatan.

Dubes Rina menilai bahwa Indonesia pun dapat meningkatkan volume perdagangan dengan Bangladesh dengan memanfaatkan fasilitas "special economic zones" tersebut.

Indonesia menduduki urutan ke-5 dari 15 negara mitra dagang utama Bangladesh. Selama beberapa tahun terakhir nilai perdagangan bilateral Indonesia-Bangladesh terus meningkat, dengan surplus untuk Indonesia.

Volume perdagangan Indonesia-Bangladesh memberikan surplus di atas 80 persen bagi Indonesia. Bangladesh merupakan negara penyumbang surplus ke-7 terbesar bagi Indonesia.

Bangladesh Minati Produk Kosmetik Halal dari Indonesia

Duta Besar RI untuk Bangladesh Rina P. Soemarno menyampaikan bahwa produk kosmetik halal asal Indonesia sangat diminati oleh para perempuan pengguna kosmetik di Bangladesh.

"Keunggulan produk kosmetik Indonesia di Bangladesh adalah halal, jadi masuk ke sini gampang. Karena di sini penduduk muslimnya banyak," ujar Dubes Rina di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Dhaka, Selasa.

Dia menyebutkan bahwa pasar untuk produk kosmetik, khususnya kosmetik halal, di Bangladesh cukup besar. "Para wanita di Bangladesh suka memakai kosmetik, tetapi produk kosmetik belum banyak di sini, apalagi yang halal," katanya.

Untuk itu, Dubes Rina mendorong produsen kosmetik halal asal Indonesia, seperti PT Paragon Technology and Innovation (Wardah Cosmetics), untuk mulai merambah pasar Bangladesh.

Menurut dia, para perempuan di Bangladesh menyukai produk kosmetik asal Indonesia, khususnya produk bermerk Wardah, karena halal dan harganya terjangkau.

"'Wardah is the first halal cosmetic'. Sejauh ini sudah ada empat sampai lima gerai Wardah di Bangladesh, tetapi itu sistem dagangnya beli putus dari Wardah," ungkapnya.

Dubes Rina menyebutkan bahwa sejauh ini PT Paragon Technology and Innovation (Wardah Cosmetics) pun masih dalam tahap menjajaki pasar di Bangladesh.

"Dari Wardah sendiri pun semuanya masih dalam tahap perundingan dan penjajakan," ujarnya. (Antaranews)