Pemikir Bangsa Kecam Media Massa Penebar Kebohongan

Para pemikir bangsa sepakat menyatakan bahwa peredaran media massa yang menyebarkan kebohongan, dalam hal ini tabloid ‘Indonesia Barokah’ adalah tindakan biadab.

Pernyataan senada ini disampaikan mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Azyumardi Azra dan tokoh bangsa Ahmad Syafii Maarif atau Buya usai menghadiri seminar nasional di Universitas Gadjah Mada (UGM) DI Yogyakarta, Jumat (25/1).

“Bagi saya peredaran media massa atau surat edaran yang menyasar masjid-masjid itu harus dihentikan. Apapun bentuknya,” kata Azra seperti dilaporkan gatra.com.

Menurutnya, keberadaan tabloid ‘Indonesia Barokah’ hampir sama dengan media ‘Obor Rakyat’ yang mendominasi pemuatan berita-berita penuh kebohongan.

Baginya, muatan dari media-media yang lebih banyak menghasut ini berisikan ajakan berpolitik jelek serta mengarah pada politik kekuasaan.

Bahkan beberapa penyebaran informasi berupa surat edaran, seperti yang pernah dilakukan Hizbut Tharir Indonesia (HTI), menurut Azra juga lebih banyak menyebarkan berita bohong, memplesetkan fakta, dan memfitnah orang. Sebelumnya mereka memiliki tabloid HTI.

“Meski sekarang namanya tidak lagi tabloid HTI, namun media berbentuk edaran itu masih tersebar masif. Ini harus dihentikan. Terlebih lagi secara etika hal itu dilakukan di lingkungan peribadatan yaitu masjid,” terangnya.

Buya juga mengamini apa yang dinyatakan Azra. Baginya penerbit media yang cenderung memprovokasi dan menjelek-jelekan seseorang termasuk golongan biadad.

“Penyebaran tabloid ‘Indonesia Barokah’ dengan sasaran masjid, itu tindakan orang biadab,” tegasnya .

Hal berbeda dinyatakan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD. Saat diminta komentarnya terkait peredaran tabloid ‘Indonesia Barokah’, Ia menyatakan tidak tahu.

“Saya malah ndak tahu, malah ini baru tahu. ‘Indonesia Barokah’ atau ‘Obor Rakyat’ saya pikir itu nama restoran. Sumpah saya ndak tahu,” katanya.

Hubungan Politik Muhammadiyah- NU Ibarat Api Dalam Sekam

Meski dinilai baik-baik saja, namun dalam bidang politik hubungan dua organisasi Islam besar Indonesia, yaitu Muhammadiyah dan Nadhatul Ulama (NU) ibarat api dalam sekam. Permasalahan pembagian kekuasaan (power sharing) menjadi penyebabnya.

Pandangan ini disampaikan Rektor UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta Azyumardi Azra usai menjadi salah satu pembicara kunci dalam Seminar Internasional ‘Islam Indonesia di Pentas Global; Inspirasi Damai Nusantara Untuk Dunia’ di Universitas Gadjah Mada (UGM) DI Yogyakarta, Jumat.

“Secara umum, di bidang keagamaan, sosial, budaya dan maupun yang lain hubungan Muhammadiyah dan NU selama ini baik-baik saja,” kata Arza.

Hadir sebagai dua organisasi besar yang turut dalam memperjuangkan Indonesia, perbedaan sektetariatisme antara keduanya tidak mencolok bahkan sangat rendah. Ini berbeda seperti yang dialami negara-negara Islam berkonflik, dimana sektarianisme kelompok menjadi senjata menyerang kelompok lain.

Namun dalam bidang politik, hubungan keduanya diibaratkan Arza seperti ‘api dalam sekam’. Secara politik, sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kalangan Muhammadiyah merasa dipinggirkan dengan tidak lagi menduduki jabatan di kabinet.

“Jaman SBY, jabatan Menteri Kebudayaan dan Pendidikan diberikan ke kader-kader NU. Padahal biasanya jabatan ini diisi oleh kalangan Muhammadiyah. Barulah pada jaman Presiden Jokowi kondisi itu dipulihkan,” katanya.

Arza menyebut meratanya pembagian kekuasaan politik sekarang ini harus mendapatkan perhatian dari siapapun Presiden terpilih. Bahkan Presiden Jokowi, Ia sarankan untuk lebih memperhatikan masalah pembagian kekuasaan politik ini.

Dalam analisanya, tidak idealnya pembagian kekuasaan inilah yang menyebabkan banyaknya kader Muhammadiyah entah dari yang termuda sampai senior lebih condong mendukung pasangan Prabowo-Sandi.

“Dan kondisi ini diperparah program kampanye Cawapres Maruf Amin yang berasal dari NU dan yang cenderung menyantuni kalangan pesantren serta kyai-kyai NU,” katanya.

Nah seharusnya sebagai Cawapres, Maruf Amin setidaknya mengikuti langkah Presiden Jokowi yang terus-menerus melakukan pendekatan kepada Muhammadiyah. Yakni dengan menghadiri berbagai undangan. Sehingga ke depan ia juga melakukan hal yang sama, lebih banyak mendekati ‘Islam Berkemajuan’. (RM)