Banyak KPPS Meninggal, Pemilu Serentak Minta Dikaji Ulang

Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengkaji ulang dan mengevaluasi penyelenggaraan pemilihan umum serentak antara pemilihan presiden dan pemilihan legislatif dalam waktu sehari.

"Tidak kurang dari 31 orang anggota KPPS (kelompok penyelenggara pemungutan suara) meninggal dunia, jumlah tersebut masih dinamis karena belum seluruhnya dilaporkan," ujar Wakil Ketua Umum MUI, Zainut Tauhid Sa'adi di Jakarta, Senin, 22 April 2019, seperti dilansir Viva.co.id.

Ia menjelaskan, bukan saja karena mengakibatkan banyaknya korban petugas KPPS yang gugur akibat kelelahan, tetapi juga karena pertimbangan dari aspek kesiapan sumber daya manusia dalam menggunakan hak pilihnya.

"Hal ini mengingat banyaknya laporan dari masyarakat bahwa banyak kertas suara yang rusak atau tidak dicoblos oleh pemilih karena banyaknya kertas suara yang mereka terima," katanya.

Dengan demikian, MUI turut berduka cita yang sangat mendalam atas wafatnya mereka semuanya, semoga almarhum husnul khatimah, diampuni dosa-dosanya dan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Swt.

"Kepada keluarganya semoga diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menerima musibah, ujian dan cobaan yang sangat berat ini," katanya.

Zainut juga meminta kepada pemerintah untuk kiranya bisa memberikan perhatian dan imbalan sepantasnya atas jasa dan pengorbanan mereka.

Kemudian, MUI juga mengimbau kepada semua pihak untuk tetap menjaga suasana aman dan kondusif, menjauhi segala bentuk provokasi dan ujaran kebencian yang berpotensi memecah belah umat, bangsa dan negara.

Maka, MUI mendorong dan mendukung setiap upaya dan ikhtiar untuk melakukan rekonsiliasi dan ishlah nasional untuk kesatuan dan keutuhan bangsa Indonesia. "Untuk hal tersebut MUI siap menjadi mediator dan fasilitatornya," katanya.  

Jokowi dan Prabowo Diingatkan Siap Kalah dan Siap Menang

Forum Rektor Indonesia meminta kepada penyelenggara pemilu untuk bersikap netral dan independen dalam proses rekapitulasi suara. Pasangan capres juga diminta tetap menjaga suasana kondusif dan siap menerima apa pun hasil Pemilu 2019.

"Peserta Pemilu 2019 (pasangan calon presiden-wakil presiden dan partai politik) diharapkan menjaga suasana kondusif pada saat rekapitulasi perhitungan suara dan tahapan selanjutnya," kata Ketua Forum Rektor Indonesia, Dwia A Tina Pulubuhu dalam pernyataan resminya yang diterima detikcom, Senin (22/4/2019).

Rektor Unhas ini mengingatkan kepada peserta pemilu akan janji siap menang dan kalah serta mengimbau kepada pendukung masing-masing capres untuk tidak melakukan tindakan yang meresahkan masyarakat.

"Memegang komitmen awal untuk siap menang dan siap kalah," ujarnya.

Dia mengatakan, forum rektor mengajak seluruh masyarakat untuk selalu mengedepankan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok dan individu.

"Menyerahkan kepada Pemilu 2019, yaitu KPU, Bawaslu dan DKPP untuk menjaga independensi dan netralitas, serta menjamin tahapan rekapitulasi perhitungan suara berjalan sesuai aturan yang berlaku," terangnya.

"Mengimbau kepada para penegak hukum, TNI dan Polri untuk bekerja profesional, netral dan mengedepankan kepentingan nasional," sambung dia.

Kepada media massa, forum rektor berharap media menyajikan informasi yang berimbang, bertanggung jawab dan bermanfaat. 

"Segenap civitas akademika perguruan tinggi di Indonesia yang tergabung dalam FRI untuk ikut mengawal agar tahapan rekapitulasi suara Pemilu 2019 di wilayah masing-masing berlangsung jujur, aman, tertib, dan adil," kata Dwia. (RM)