5 Tahun Berjuang Membuka Mata Global Soal Pencurian Ikan

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku, terlalu banyak kesan yang didapatnya selama menjadi menteri pada kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla atau Jokowi-JK.

Hal ini dikatakan Susi usai menghadiri sidang kabinet paripurna terakhir pemerintahan Jokowi periode 2014-2019 Dia mengaku mendapat banyak pengalaman luar biasa selama lima tahun menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan.

"Terlalu banyak (kesan) buat diomong. Luar biasa," ucap Susi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis 3 Oktober 2019. Demikian pantuan Parstodayid dari Liputan6, Jumat (04/10/2019).

Susi menyebut, Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla ada sosok yang luar biasa. Dia pun senang dapat bekerja di bawah komando dua tokoh itu.

"Saya kan seumur hidup tidak pernah kerja buat orang, baru kali ini, ya saya pikir senang luar biasa," kata dia.

Sebagaimana diketahui, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tidak bosan-bosannya mengingatkan berbagai pihak tentang visi misi Presiden Joko Widodo untuk menjadikan laut sebagai masa depan bangsa dan Indonesia sebagai perwujudan dari poros maritim dunia.

Dalam melaksanakan visi tersebut, Menteri Susi juga menegaskan bahwa sumber daya alam kelautan dan perikanan nasional tidak boleh sampai dieksploitasi berlebihan.

Namun, lanjutnya, anugerah dari Tuhan kepada bangsa Indonesia itu harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sesuai amanah konstitusi.

Perjuangan untuk mengendalikan eksploitasi sumber daya laut tidak hanya dilakukan di dalam negeri, tetapi Menteri Susi juga berupaya membuka mata dunia internasional.

Ketika memberi kuliah umum di New York University, Senin (23/9), Susi menyatakan bahwa penangkapan ikan secara ilegal harus dijadikan sebagai kejahatan lintas negara yang terorganisir karena melibatkan banyak kewarganegaraan.

Indonesia, ujar dia, terus berupaya menggalang dukungan negara-negara lain untuk membentuk komunitas yang menyetujui menjadikan kejahatan perikanan ini sebagai transnational organized crime.

Ia mengatakan kapal yang ditangkap umumnya memiliki anak buah kapal (ABK) atau kru dari berbagai negara. Ada yang dari Indonesia, Peru, Myanmar, dan lainnya.

Menurut dia, kebanyakan kapal pelaku penangkapan ikan ilegal itu beroperasi secara global, di mana mereka tidak hanya menangkap ikan di satu negara, tetapi juga di berbagai negara.

Oleh karena itu, ujar dia, menggalang dukungan untuk menjadikan kejahatan perikanan sebagai transnational organized crime menjadi penting. Namun, Menteri Susi menyebutkan bahwa hingga saat ini baru sekitar 16 negara yang menyatakan dukungan.

"Indonesia masih membutuhkan lebih banyak lagi dukungan negara lainnya agar kebijakan pemberantasan transnational organized crime di industri perikanan dapat diperkuat," katanya.

Tak hanya itu, ia juga menginginkan ada hak laut ocean rights bagi laut lepas karena jika 71 persen dari planet bumi adalah laut, 61 persennya merupakan laut lepas.

Berusaha Semampunya

Selama menjadi menteri, Susi mengatakan, telah bekerja semampunya membantu Jokowi dan JK membangun Indonesia. Itulah pengalaman yang berharga baginya.

"Ya namanya kita mencoba membantu beliau-beliau dalam membangun negara ini ya kita usahakan semampunya. Was great time," tutur Susi.

Saat ditanya apakah bersedia apabila kembali diminta Jokowi untuk menjadi menteri, Susi enggan berandai-andai. Namun, jikalau tak jadi menteri, Susi berharap penggantinya dapat bekerja lebih baik darinya.

"Ya jaga kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan," kata dia.

Sebagai informasi, menteri Susi pernah menjadi salah satu dari 100 orang berpengaruh dunia versi Global Thinkers. Susi masuk dalam kategori pertahanan dan keamanan. (Liputan6/Merdeka/Antaranews)