Seputar Kabinet Jokowi Jilid II

Pengamat politik Arif Nurul Imam berpendapat menteri dari kalangan profesional pada Kabinet Jokowi Jilid II akan lebih loyal kepada Presiden Joko Widodo dibandingkan menteri dari kalangan partai politik.

"Menteri dari kalangan profesional tidak punya loyalitas ganda antara parpol dan presiden. Ia akan loyal ke presiden saja," kata Arif, di Jakarta, menanggapi penyusunan Kabinet Kerja Jilid II, Selasa, 15 Oktober 2019.

Menurut dia, hal itu sebagai sesuatu yang positif karena tidak menyelipkan kepentingan parpol dalam kebijakannya

Kabinet Jokowi Jilid II yang akan segera ditetapkan Presiden Jokowi diharapkan dapat diisi oleh figur-figur yang kompeten, profesional, memiliki rekam jejak sukses, dan satu frekuensi.

Direktur Indostrategi ini menilai, kriteria tersebut sangat penting dimiliki para menteri Kabinet Jokowi Jilid II agar kebijakan antar-kementerian tidak tumpang-tindih dan saling bertolak belakang.

"Jika melihat perkembangan politik mutakhir, nampaknya Presiden Jokowi akan melakukan rekrutmen menteri berbasis kombinasi antara konsesi dan meritokrasi," ujar Arif.

Artinya, tambah dia, kabinet lima tahun ke depan akan dibangun dengan perpaduan antara politik dagang sapi atau konsesi dan kompetensi alias meritoktasi.

"Kelebihan menteri dari profesional jelas mereka lebih kompeten dan bebas dari kepentingan politik parpol sehingga akan bekerja maksimal untuk menjalankan visi Pak Jokowi," katanya.

Menurut dia, ada sejumlah kementerian pada Kabinet Jokowi Jilid II yang harus dikomandani menteri dari kalangan profesional. Arif menyebut, Menteri ESDM, Menteri keuangan, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Mendikbud, Menteri Kesehatan, serta menteri BUMN harus dipilih dari kalangan profesional. "Menteri-menteri tersebut lebih baik dari kalangan profesional karena jauh dari kepentingan politik," ucapnya.

Sementara itu, Di tengah penyusunan Kabinet Jokowi Jilid II, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mempersoalkan kehadiran Partai Gerindra dalam koalisi pendukung pemerintah.

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menjelaskan maksud Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang menyebut Gerindra makmum masbuq dalam koalisi Jokowi. Istilah ini dikaitkan dengan jatah menteri di Kabinet Jokowi Jilid II.

Menurut Jazilul, makmum masbuq adalah jamaah salat yang datang belakangan sehingga duduknya pun di barisan belakang.

"Masak (terlambat) duduknya di depan. Makmum masbuq juga mengulang sesuatu yang tidak dikerjakan oleh yang tidak terlambat. Ditanya komitmennya dulu," ucapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini, Selasa, 15 Oktober 2019.

Seusai menemui Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto tadi malam, Senin, 14 Oktober 2019, Muhaimin menyatakan menerima Gerindra yang sebelumnya rival dalam Pilpres 2019 bergabung ke koalisi Jokowi.

Dia menyebut Gerindra dengan istilah makmum masbuq.

"Iyalah, enggak apa-apa (masuk koalisi Jokowi). Tapi, ibarat kalau kita sedang salat itu ada imam dan makmum. Nah, makmum yang datangnya belakangan itu namanya makmum masbuq," ujarnya lalu kabur menaiki tangga kantor pusat PKB di Jakarta Pusat.

Gerindra disebut-sebut bakal mendapatkan dua kursi menteri di Kabinet Jokowi Jilid II periode 2019-2024.

Prabowo Subianto pun belakangan getol safari politik ke sejumlah ketua umum partai koalisi Jokowi. Mulai dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarmoputri, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa, Muhaimin Iskandar, dan sore ini dijadwalkan bertemu dengan Ketua Umum partai Golkar Airlangga Hartarto.

Jazilul mengibaratkan makmum yang datang duluan dan berada di baris terdepan layak mendapat unta. Dia berharap Presiden Jokowi mengutamakan partai yang lebih dahulu bergabung dalam Kabinet Jokowi Jilid II.

"Kalau dianalogikan dengan makmum masbuq, ya seperti itu. Yang datang belakangan ya dapat jatah belakangan," ucap petinggi PKB tersebut.

PKB Minta Jokowi Utamakan Partai Koalisi untuk Kursi Menteri

Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid berharap Presiden Joko Widodo atau Jokowi memprioritaskan partai koalisi untuk menduduki kursi menteri.

“Seandainya nanti merekrut dari 02, kan sudah tidak ada lagi 02 01 ya, cuma rasa-rasanya ya Pak Jokowi pasti prioritaskan yang kemarin bersama-sama berjuang,” tutur Jazilul di kediaman Sandiaga Uno, Jalan Pulombangkeng, Jakarta, Senin 14 Oktober 2019.

Dalam beberapa hari belakangan Jokowi telah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Pembicaraan pertemuan itu diantaranya membahas kemungkinan partai-partai tersebut masuk koalisi pemerintahan.

Jazilul mengatakan partainya tak mempersoalkan merapatnya partai-partai oposisi yang hendak bergabung ke koalisi Jokowi. PKB, kata dia, mengedepankan kebersamaan. Menurutnya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar pun akan menyerahkan keputusan tersebut kepada presiden

“Kalau konteksnya menteri pasti Cak Imin sudah menyerahkan prerogatif itu ke Pak Jokowi ya,” tutur Jazilul.

Jazilul mengatakan PKB tidak mematok jatah kursi. PKB hanya mengusulkan beberapa nama kader. Soal berapa kursi, ia hanya menyebut semakin banyak semakin baik. (Tempo.co)