Seputar Banjir di Jakarta

Hujan memang mengguyur wilayah Jabodetabek sejak Selasa (31/12) sore hingga Rabu (1/1) siang dengan intensitas besar sehingga banjir pun melanda warga di sejumlah wilayah.

Hingga pukul 08.50 WIB, Kamis (2/1/2020), banjir masih terlihat di Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Tangerang hingga Bekasi.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memberi peringatan tentang akan adanya hujan deras di seluruh wilayah Jabodetabek dan kemungkinan akan terjadi banjir pada Februari-Maret 2020.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan penyebab utama terjadinya banjir kali ini karena curah hujan yang cukup tinggi dan panjang dibandingkan curah hujan biasanya yaitu mencapai 377 mm.

Akan tetapi, Basuki menilai dampak curah hujan tersebut bisa ditanggulangi dengan baik apabila Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dapat melaksanakan programnya dengan cepat yaitu keterlambatan normalisasi sungai Ciliwung yang baru dilakukan sepanjang 16 kilometer (km) dari total 33 km.

Lebih lanjut, Basuki mengungkapkan bahwa daerah di sekitar wilayah sungai yang sudah dinormalisasi terlihat tidak tergenang banjir sama sekali, namun kondisi ini berbeda jauh dengan wilayah yang belum dinormalisasi.

Untuk itu, ke depan, Kementerian PUPR bersama kementerian/lembaga (K/L) terkait bakal mengintensifkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar daerah yang terendam banjir ke depan dapat lebih berkurang dari jumlah saat ini.

Basuki mengungkapkan bahwa salah satu sumber masalah penyebab banjir se-Jabodetabek terjadi karena pembangunan dua bendungan kering yang masih tertunda. Kedua bendungan itu adalah bendungan Ciawi dan bendungan Sukamahi.

Normalisasi Kali Ciliwung dari Jakarta Outer Ring Road (JORR) sampai Manggarai merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Pusat untuk mengendalikan banjir Jakarta. Sedangkan dari hulu ke hilir, pemerintah mengadakan pembangunan bendungan kering Ciawi dan Sukamahi.

Kontrak pembangunan Bendungan Ciawi ditandatangani pada 23 November 2016 dengan kontraktor PT Brantas Abipraya (Persero) dan PT Sacna dengan nilai pekerjaan konstruksi Rp798,7 miliar.

Pembangunan kedua bendungan itu ditargetkan rampung akhir 2020 mendatang. Padahal, progres konstruksinya masih minim sebab terkendala masalah pembebasan lahan, meski sudah ditangani nyaris 95 persen dari total lahan yang dibutuhkan.

Kondisi DKI Jakarta tengah mengalami bencana banjir, menurut pengamat politik dari Universitas 17 Agustus, Jakarta, Samsul Ode  masyarakat membutuhkan pemimpin yang mampu menjelaskan secara rasional dan logis untuk mengatasi krisis yang terjadi.

"Masih bermain wacana dan citra di tengah kondisi yang krisis macam ini. Butuh pemimpin yang rasional dan logis untuk masa seperti ini. Ini bukan masa kampanye lagi, sudah hampir 2 tahun menjabat," kata Samsul Ode kepada Antara di Jakarta, Kamis.

Samsul menjelaskan pemimpin harus tahan kritik saat kondisi krisis, harus berani "head to head" dengan realita dan keadaan.

"Kalau misal dibandingkan dengan Gubernur Jakarta sebelumnya, yang sangat rasional dan logis sampe marah setiap kali ada banjir yang tidak tertangani. Pak Anies sampe situasi seperti ini masih jaim," katanya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak mau menyalahkan pihak manapun serta siap untuk bertanggung jawab menanggulangi masalah banjir yang saat ini melanda Ibu Kota.

"Pemprov DKI mengambil sikap bertanggung jawab atas masalah yang sekarang muncul. Kami respon cepat, kami bantu tangani. Pada saat ini kami tidak mau nyalahkan siapapun dan apapun sekarang adalah saatnya memastikan warga selamat dan terlindungi," kata Anies.

Menurutnya saat ini prioritas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalaj mengevakuasi masyarakat dari banjir sehingga tidak ada korban akibat hujan dengan curah tinggi yang mengguyur Jakarta sejak sore kemarin.

"Saya sampaikan kepada seluruh jajaran Pemprov DKI tidak ada saling menyalahkan pada fase ini. Tidak usah menyalahkan orang pada fase ini. Prioritas saat ini seluruh warga Jakarta terselamatkan," kata Anies.

DPR tegaskan pemerintah gelar operasi tanggap darurat menyeluruh

Ketua DPR, Puan Maharani, meminta pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan operasi tanggap darurat secara menyeluruh untuk menanggulangi bencana banjir di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

"Saya merasakan duka cita yang mendalam serta turut berbelasungkawa atas jatuhnya korban meninggal dunia dalam bencana banjir ini. Dalam setiap peristiwa bencana, penyelamatan korban adalah yang utama. Karena itu proses evakuasi terhadap para korban yang terkepung banjir harus diutamakan," kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Puan menjelaskan, operasi tanggap darurat secara menyeluruh meliputi operasi penyelamatan para korban, pendirian tempat pengungsian, Dapur Umum, pengamanan rumah dan aset para korban, serta mengantisipasi munculnya penyakit-penyakit pasca banjir,"

Ia mengatakan, pada saat Tanggap Darurat, pemerintah harus mengerahkan seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk membantu masyarakat terdampak serta segera melakukan upaya pemulihan

Menurut politisi PDI Perjuangan itu, diperlukan membangun sinergi yang lebih baik antar-kementerian/lembaga yang memiliki tugas dan fungsi dalam penanganan bencana yaitu Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan dan BNPB serta pemerintah daerah.

"DPR meminta agar bencana banjir yang melanda Jabodetabek untuk segera diatasi melalui koordinasi dan komunikasi antar instansi terkait. Tidak malah saling melempar tanggungjawab dan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat," ujarnya.

Puan mengatakan, dirinya mendengar dan menerima laporan bahwa masih banyak korban yang belum dievakuasi dari rumah-rumah mereka yang terkepung banjir, terutama di wilayah terdampak banjir di pinggiran Tangerang, Bekasi, dan Bogor.

Karena itu menurut dia, tim evakuasi harus menyisir seluruh wilayah terdampak untuk menghindari jatuhnya korban yang lebih banyak.

"Untuk memaksimalkan kerja tim evakuasi, Badan SAR dan BNPB harus menyertakan seluruh potensi yang ada baik itu aparat TNI, Polri serta para relawan," katanya.

Dia menilai bencana banjir di Jabodetabek tidak bisa diselesaikan secara parsial karena melibatkan beberapa daerah dan harus ada upaya pencegahan untuk meminimalkan dampak dari hulu sampai hilir sehingga pemerintah pusat harus tampil menjadi pelopor.

Menurut dia, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bersinergi dalam menyusun kebijakan dan program penanggulangan banjir di Jabodetabek.

"DPR RI akan membantu semua upaya pencegahan dan penanggulangan Banjir Jabodetabek terutama dari sisi fungsi budgeting dan Legislasi," ujarnya.

Puan juga mengimbau kepada para anggota DPR RI yang sedang reses, terutama yang berasal dari daerah pemilihan Jabodetabek, untuk membantu melakukan proses-proses tanggap darurat dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada.

Presiden Jokowi: Persoalan banjir harus diselesaikan bersama

Presiden Joko Widodo mengakui bahwa persoalan banjir yang terjadi di Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bogor dan berbagai daerah lainnya harus diselesaikan dengan kerja sama pemerintah pusat dan daerah.

"(Persoalan banjir) ini harus dikerjakan bersama-sama. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota semuanya bekerja sama dalam menangani ini," kata Presiden Jokowi di Joko Widodo di gedung BEI Jakarta, Kamis.

Banjir Jakarta dan daerah sekitarnya menyebabkan setidaknya 16 orang meninggal dan lebih dari 31.000 orang mengungsi.

"Karena ada yang disebabkan oleh kerusakan ekosistem, kerusakan ekologi yang ada tapi juga ada yang memang karena kesalahan kita yang membuang sampah di mana-mana, banyak hal," ungkap Presiden.

Presiden menegaskan pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota segera dibangun.

"Sehingga semuanya bisa tertangani dengan baik, tapi yang paling penting pada saat kejadian seperti yang sekarang ini evakuasi korban banjir," tambah Presiden.

Presiden Jokowi menilai bahwa keselamatan dan keamanan masyarakat harus didahulukan.

"Nanti urusan penanganan banjir secara infrastrukturnya akan kita bicarakan setelah penanganan evakuasi selesai," ungkap Presiden.

Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada Kamis (2/1) menyebutkan 16 orang korban meninggal termasuk delapan orang di DKI Jakarta, satu orang di Kota Bekasi, tiga orang di Kota Depok, satu orang di Kota

Bogor, satu orang di Kabupaten Bogor, satu orang di Kota Tangerang, dan satu orang di Tangerang Selatan.

Sementara itu, Perusahaan Listrik Negara, PLN mengatakan mereka memadamkan sementara listrik di 724 wilayah yang terkena banjir. (Antaranews.com)