Kunjungan Jokowi ke Natuna

Presiden Joko Widodo bertolak ke Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Rabu, 8 Januari 2020. Jokowi akan meninjau jajar kapal.

Jokowi beserta rombongan lepas landas dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pukul 07.35 WIB. Setibanya di Pangkalan TNI AU Raden Sadjad, Natuna, Presiden akan langsung menuju Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa, Natuna. Di sana, Jokowi akan meninjau jajar kapal dan bertemu dengan ratusan nelayan.

Jokowi juga akan menuju Kantor Bupati Natuna untuk menyerahkan sertifikat hak atas tanah ke rakyat. Kepala Negara kembali ke Jakarta pada hari yang sama. Demikian dilansir situs Medcom.id.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, serta Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra turut mendampingi Presiden dalam kunjungan kerja ke Natuna.

Tensi hubungan diplomatik Indonesia dan China beberapa hari terakhir memanas lantaran sejumlah kapal nelayan China bertahan di Perairan Natuna.

Kapal-kapal asing tersebut bersikukuh menangkap ikan yang berjarak sekitar 130 mil dari perairan Ranai, Natuna.

TNI sudah mengerahkan delapan Kapal Republik Indonesia (KRI) berpatroli untuk pengamanan Perairan Natuna.

Berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, perairan Natuna merupakan wilayah ZEE Indonesia. Cina tidak memiliki hak apa pun atas perairan tersebut. Namun, Cina secara sepihak mengklaim kawasan itu masuk ke wilayah mereka.

Pemerintah Pilih Diplomasi Damai Soal Natuna

Pemerintah akan mengusut tuntas isu provokasi Tiongkok di Perairan Natuna. Langkah itu akan ditempuh lewat jalan diplomasi damai.

"Pemerintah akan usut tuntas isu ini melalui diplomasi damai," kata Staf Khusus Presiden bidang Hukum Dini Shanti Purwono saat dikonfirmasi, Jakarta, Rabu, 8 Januari 2020.

Presiden Joko Widodo, lanjut Dini, sudah dengan tegas menyatakan akan mempertahankan wilayah perairan Natuna sebagai bagian dari Indonesia. Pemerintah juga akan meningkatkan patroli di perairan Natuna.

"Tetap meningkatkan penjagaan di perbatasan Natuna," paparnya.

Indonesia Dinilai Tak Perlu Berkompromi dengan Tiongkok

Indonesia dinilai tak perlu bernegosiasi dengan Tiongkok terkait polemik di Laut Natura Utara. Tindakan Tiongkok di Natuna dianggap sudah menyalahi aturan.

"Tidak ada kompromi di situ. Oleh karena itu, yang dikatakan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti harus bisa bedakan mana investor, pencuri, dan pemancing," kata Anggota Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (DN-PIM) Nadjamuddin Ramly di kantornya, Jalan Warung Jati Timur, Jakarta Selatan, Selasa, 7 Januari 2020.

Ramly menegaskan perairan Natuna secara sah milik Indonesia. Hal itu juga sudah diakui dalam penetapan zona ekonomi eksklusif Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), dan Tiongkok merupakan salah satu negara yang menandatangani.

"Maka apa yang disebut penangkapan ikan tradisional dari Tiongkok saya kira tidak berdasarkan hukum, karena Tiongkok juga bertanda tangan di zona ekonomi eksklusif," ujar Ramly.

Dia juga meminta pemerintah membedakan pemancingan dan pencurian ikan. Dia menilai tindakan nelayan Tiongkok sebagai pencurian. (RM)