Akhirnya Kemenlu RI Panggil Dubes Inggris

Berbagai lembaga dan organisasi mereaksi sikap United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang mendeklarasikan pemerintahan sementara pada Selasa (01/12/2020) dan menominasikan Benny Wenda, pemimpin yang diasingkan dan tinggal di Inggris, sebagai presiden.

Benny Wenda di akun Twitternya, Selasa (1/12), mengumumkan pembentukan Pemerintahan Sementara Papua Barat dan mengklaim dirinya sebagai presiden sementara Negara Republik Papua Barat (NRPB).

Menanggapi hal litu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo menegaskan pemerintah perlu memanggil Duta Besar Inggris untuk meminta penjelasan mengenai posisi Pemerintah Inggris terkait kegiatan kelompok separatis Papua pimpinan Benny Wenda.

"MPR berpandangan penting untuk memanggil, dalam hal ini pemerintah melalui Menteri Luar Negeri memanggil Duta Besar Inggris untuk meminta penjelasan mengenai posisi Pemerintah Inggris terkait kegiatan kelompok separatis Papua Benny Wenda sesuai dengan hukum internasional yang berlaku," kata Bamsoet, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis. Demikian hasil pantauan Parstodayid dari Antaranews, Sabtu (05/12/2020).

Pemerintah, kata Bamsoet, harus menyampaikan nota diplomatik posisi Indonesia yang tegas soal Papua baik kepada Pemerintah Inggris maupun negara-negara Pasifik yang mendukung gerakan separatis, termasuk Vanuatu.

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menegaskan, pimpinan ULMWP Benny Wenda tidak punya wewenang mendeklarasikan pemerintahan sementara Papua Barat.

Dia menegaskan, tidak ada satupun di dunia negara berdiri di dalam sebuah negara, maka yang dilakukan Benny Wenda merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menganggap Benny Wenda membuat negara ilusi dengan deklarasi pemerintahan sementara di Papua Barat yang dipimpinnya sendiri sebagai presiden.

"Menurut kami, Benny Wenda ini membuat negara ilusi, negara yang tidak ada dalam faktanya. Negara Papua Barat itu apa?" kata Mahfud, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis.

Forum Satu Bangsa meminta agar pemerintah Indonesia melakukan operasi diplomasi internasional secara simultan terkait situasi yang terjadi di Papua mengingat munculnya tuntutan dan provokasi Papua merdeka datang dari dalam dan luar negeri.

Kemenlu Panggil Dubes Inggris

Pemimpin United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda mendeklarasikan pembentukan pemerintahan sementara Papua Barat. Buntut pernyataan Benny Wenda itu, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) memanggil Duta Besar (Dubes) Inggris untuk Indonesia Owen Jenkins.

"Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kemlu, Duta Besar Ngurah Swajaya atas instruksi Menlu RI telah memanggil Dubes Inggris Owen Jenkins pada 4 Desember 2020," kata jubir Kemlu Teuku Faizasyah dalam keterangannya, Sabtu (5/12/2020). Demikian hasil pantauan Parstodayid dari Detik, Sabtu (05/12/2020).

Pemerintah Indonesia menyampaikan protes keras kepada Dubes Inggris atas pernyataan sepihak Benny Wenda. Pemerintah sebelumnya juga sudah menepis semua pernyataan deklarasi Benny Wenda.

"Kepada Dubes Jenkins disampaikan protes keras atas pembiaran bagi Benny Wenda untuk menyebarkan disinformasi, fitnah, dan menghasut serta mendalangi berbagai aksi kriminal dan pembunuhan di Papua," ujar Faizasyah.

Protes Indonesia kepada Inggris dikarenakan Benny Wenda sudah bukan warga negara Indonesia dan memilih tinggal di Inggris.